RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengajak Pemerintah Daerah (Pemda) berlomba menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mulai 2027, keberhasilan pelaksanaan MBG menjadi salah satu indikator penilaian insentif fiskal bagi daerah berprestasi.
Untuk itu, Pemerintah menyiapkan total insentif Rp 1 triliun, dengan hadiah hingga Rp 3 miliar bagi daerah peraih peringkat pertama di setiap wilayah penilaian.
“Kami siapkan insentif fiskal yang kita pertandingkan, total sebanyak Rp 1 triliun, dalam 3 gelombang 6 region,” kata Tito dalam keterangan resminya di Jakarta, dikutip Jumat (30/10/2026).
Eks Kapolri ini menjelaskan, skema tersebut tidak hanya mengukur pelaksanaan teknis MBG. Pemerintah juga menilai capaian pembangunan daerah, termasuk pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan, serta pengurangan pengangguran. Anggaran insentif itu disiapkan untuk menghargai daerah yang mampu menunjukkan hasil nyata melalui berbagai program pemerintahan.
Dalam skema penghargaan, Pemerintah menyiapkan hadiah bagi tiga daerah dengan kinerja terbaik di setiap wilayah penilaian. Peringkat pertama memperoleh Rp 3 miliar, peringkat kedua Rp 2 miliar, dan peringkat ketiga Rp 1 miliar. Tito mengatakan Menteri Keuangan telah menyetujui penyiapan anggaran tersebut.
Menurut Tito, MBG memiliki peluang memberi manfaat lebih luas daripada pemenuhan gizi penerima. Kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar dapat membuka pasar bagi petani, nelayan, dan peternak. Pasokan yang berkelanjutan juga berpotensi menggerakkan usaha lokal serta menciptakan lapangan kerja.
Baca juga : KNMP Jadi Penggerak Perekonomian Pesisir
Kepala daerah, lanjut Tito, perlu menangkap peluang tersebut dengan melibatkan potensi ekonomi setempat. Kebutuhan seperti telur, kentang dan komoditas lain dapat meningkatkan permintaan produk lokal. Industri perlengkapan dapur dan peralatan makan juga berpeluang tumbuh seiring meningkatnya kebutuhan operasional program.
Tito turut meminta Pemda membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG. Dia memberikan tenggat satu minggu untuk pembentukan satgas dan menyatakan daerah yang terlambat akan menerima surat teguran. Berdasarkan keterangannya, satgas telah terbentuk di 230 daerah.
Terpisah, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan, anggaran alokasi merupakan total insentif fiskal yang berjalan untuk gelombang ketiga. “Angka Rp 1 triliun itu secara keseluruhan untuk gelombang ketiga. Jadi, bukan hanya untuk program MBG saja,” ujar Bima.
Dia menjelaskan, penilaian mencakup berbagai indikator pelayanan publik dan pembangunan daerah. Capaian yang diperhitungkan antara lain penanganan stunting, pengurangan pengangguran dan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan.
Bima mengatakan, sekitar 270 kabupaten dan kota telah menerima insentif pada gelombang pertama dan kedua. Daerah berkapasitas fiskal rendah menjadi salah satu kelompok penerima. Dana tersebut bersumber dari Kementerian Keuangan dan ditransfer langsung ke kas daerah untuk mendukung pelayanan publik.
Mulai 2027, penilaian pelaksanaan MBG akan mencakup tata kelola, transparansi, ketepatan sasaran, serta dampaknya terhadap perekonomian warga.
Baca juga : Gerindra Kawal Pemerataan Akses Kesehatan Masyarakat
Pemerintah juga menekankan agar penerima manfaat sesuai target, termasuk anak yang mengalami stunting, ibu hamil, dan ibu menyusui.
“Untuk program (MBG) ini jangan salah sasaran. Jadi, kami kembalikan lagi sesuai dengan targetnya,” kata Bima.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan, insentif tersebut bukan anggaran khusus MBG. Dana itu total penghargaan fiskal yang selama ini digunakan untuk mengapresiasi capaian Pemda.
Indikator yang telah berjalan meliputi pengendalian inflasi, penurunan pengangguran, dan pengurangan kemiskinan. Pemerintah kini menyusun indikator tambahan bersama BGN untuk menilai keberhasilan pelaksanaan MBG di daerah.
“Jadi, Rp 1 triliun itu menambah kriteria baru,” imbuh Sudaryono.
Dia mencontohkan, daerah dengan pengendalian inflasi terbaik selama ini dapat memperoleh insentif sekitar Rp 2 miliar hingga Rp 3 miliar. Besaran penghargaan mengikuti ketentuan yang berlaku, bukan pembagian seluruh anggaran kepada satu pemenang.
Baca juga : KDM Bertekad Beri Pelayanan Optimal Bagi Masyarakat Jabar
Sudaryono menekankan, keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari besarnya program atau jumlah penerima. Pemerintah juga perlu memastikan sasaran tercapai, menu berkualitas dan makanan diterima dengan baik. Dampak perbaikan gizi membutuhkan waktu sehingga pelaksanaan program harus konsisten.
“Ini merupakan long-term development (pembangunan jangka panjang),” ucapnya.
Dengan memasukkan MBG sebagai indikator tambahan, Pemerintah berharap daerah tidak sekadar menjalankan program secara administratif. Kinerja pelayanan, ketepatan sasaran dan manfaat ekonomi bagi masyarakat mesti menjadi bagian penting dalam penilaian insentif fiskal berikutnya. JAR
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 4, edisi Minggu, 1 November 2026 dengan judul "Hadiah Rp 3 Miliar Untuk Pemenang Tito Ajak Pemda Berlomba Sukseskan Program MBG"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.