RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Mohammad Jumhur Hidayat menyerukan percepatan pengurangan emisi metana melalui kolaborasi konkret antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku industri.
Upaya tersebut dinilai perlu segera diwujudkan dalam aksi nyata yang terukur, bukan sekadar komitmen global.
Seruan itu disampaikan Menteri Jumhur saat berbicara dalam Global Methane Pledge Ministerial Meeting di sela Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, Rabu (11/11/2026).
Menurut Jumhur, pengurangan emisi metana merupakan bagian penting dari upaya Indonesia menangani perubahan iklim.
Langkah tersebut sekaligus mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan, menjaga ketahanan pangan, serta memperkuat efisiensi energi.
"Kami mengundang lembaga keuangan dan mitra industri untuk membantu pemerintah daerah membiayai dan mengoperasikan fasilitas pengolahan, mendukung petani mengelola irigasi, serta bekerja sama dengan operator untuk mengurangi kehilangan metana," kata Jumhur.
Dalam forum tersebut, Jumhur memaparkan strategi Indonesia mengurangi emisi metana pada tiga sektor utama, yakni pengelolaan sampah, pertanian, dan bahan bakar fosil.
Ia menjelaskan, pengurangan emisi metana telah diintegrasikan ke dalam kerangka mitigasi yang lebih luas melalui Nationally Determined Contribution (NDC) kedua Indonesia, dengan dukungan rencana pelaksanaan di masing-masing sektor.
Baca juga : DPR: Benahi Tata Kelola Air
Pada sektor persampahan, Indonesia mendorong penghentian praktik pembuangan sampah secara terbuka (open dumping) serta pengalihan sampah organik agar tidak berakhir di tempat pemrosesan akhir (TPA).
Langkah tersebut menjadi bagian dari rencana operasional Zero Waste Zero Emission. Pemerintah juga memperkuat estimasi emisi metana untuk meningkatkan ketepatan penghitungan dan transparansi pelaksanaan aksi mitigasi.
"Indonesia juga mengembangkan pendekatan ekonomi sirkular untuk mengurangi metana dari sumbernya. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 menjadi kerangka penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan," ujar Jumhur.
Di industri kelapa sawit, pemerintah turut mendorong penangkapan metana dari air limbah.
Selain menekan emisi, upaya tersebut membuka peluang pemanfaatan biogas hasil pemulihan sebagai sumber energi.
Sementara pada sektor pertanian, Indonesia tengah menguji berbagai varietas padi untuk menemukan pilihan budidaya yang menghasilkan emisi lebih rendah.
Pemerintah juga mengkaji perluasan metode pengairan dan pengeringan secara bergantian dalam budidaya padi.
Namun, penerapannya membutuhkan kemampuan petani dalam mengendalikan irigasi serta dukungan pendampingan di lapangan.
Baca juga : Pertamina Libatkan Perwira Muda Susun Strategi Bisnis Rendah Karbon
Selain itu, perbaikan pakan dan pengelolaan kotoran ternak dinilai berpotensi menekan emisi sekaligus mendukung penghidupan petani.
"Perbaikan pakan dan pengelolaan kotoran ternak turut membuka peluang menekan emisi sambil mendukung penghidupan petani. Pencatatan praktik-praktik tersebut diperlukan agar kemajuan di tingkat usaha tani tercermin dalam inventarisasi emisi nasional," jelasnya.
Adapun pada sektor bahan bakar fosil, operator minyak dan gas bumi di Indonesia telah menjalankan uji coba teknologi pengurangan metana.
Prioritasnya mencakup perluasan pengukuran emisi metana di sektor pertambangan, pendeteksian dan perbaikan kebocoran pada fasilitas minyak dan gas, serta verifikasi atas pengurangan emisi yang berhasil dicapai.
Jumhur mengakui, percepatan pengurangan emisi metana masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait ketersediaan data, teknologi, dan dukungan pembiayaan.
Untuk mengatasinya, Indonesia terus memperkuat koordinasi lintas kementerian, termasuk melalui pertemuan awal Super Pollutant Unit Indonesia yang digelar pada Oktober lalu.
"Namun, kami berkomitmen untuk terus memajukan kerangka pengurangan emisi metana guna mencapai komitmen global tersebut," tegasnya.
Ia menambahkan, Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 telah menyediakan kerangka instrumen nilai ekonomi karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca nasional.
Baca juga : Indonesia-Kongo Perkuat Kerja Sama Kehutanan, Fokus Kayu Lestari dan Mangrove
Melalui kerangka tersebut, aksi pengurangan metana dapat dikembangkan dengan tetap memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk pencatatan, validasi, dan verifikasi.
"Aksi pengurangan metana dapat dikembangkan dalam kerangka tersebut dengan tetap memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk pencatatan, validasi, dan verifikasi," kata Jumhur.
Selain itu, pemerintah berencana memperkuat pembiayaan infrastruktur irigasi melalui skema sovereign green sukuk atau sukuk hijau pemerintah.
Sebagai informasi, Global Methane Pledge merupakan inisiatif kolektif untuk mengurangi emisi metana global sekurang-kurangnya 30 persen pada 2030 dibandingkan tingkat emisi 2020.
Sasaran tersebut merupakan target global dan bukan target pengurangan nasional yang seragam bagi setiap negara peserta.
Menutup pernyataannya, Jumhur menekankan pentingnya kemitraan yang mampu menghasilkan pengurangan emisi secara konkret sebelum 2030 serta dapat dilaporkan bersama dalam forum internasional.
"Kami menyambut kesempatan untuk melaporkan bersama kepada forum ini pengurangan emisi yang dihasilkan kemitraan tersebut sebelum 2030," pungkas Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.