RM.id Rakyat Merdeka - Kementerian Koperasi (Kemenkop) mendorong perluasan peran koperasi dalam penyediaan bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan sekaligus pengembangan rantai usaha perikanan dari hulu hingga hilir.
Koperasi diharapkan tidak hanya menjadi penyalur kebutuhan produksi, tetapi juga mampu mengelola pengolahan, logistik, dan pemasaran hasil usaha hingga menjangkau pasar internasional.
Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kemenkop, Panel Barus, yang hadir mewakili Menteri Koperasi Ferry Juliantono dalam peresmian operasional Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) Koperasi Produsen Karya Sarana dan pelepasan ekspor produk koperasi ke Malaysia di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, Selasa (17/11/2026).
Panel menjelaskan bahwa ketersediaan dan keterjangkauan BBM merupakan salah satu persoalan mendasar yang dihadapi nelayan. Biaya BBM diperkirakan dapat menyerap sekitar 60–70 persen dari total biaya operasional penangkapan ikan, sehingga akses terhadap bahan bakar sangat menentukan kemampuan nelayan untuk melaut dan memperoleh pendapatan.
“Persoalan BBM bukan hanya persoalan energi, melainkan persoalan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraan nelayan,” ujar Panel.
Baca juga : Kendaraan Kopdes Merah Putih Terparkir di Rorotan
Menurut Panel, koperasi memiliki posisi strategis dalam menjawab persoalan tersebut. Dari 419 SPBUN yang tercatat secara nasional, sebanyak 157 unit telah dikelola koperasi. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi telah mengambil peran sebagai pelaku usaha dalam penyediaan dan distribusi energi bagi masyarakat nelayan.
Perluas SPBUN dan Benahi Distribusi BBM Bersubsidi
Panel menyampaikan empat langkah strategis Kemenkop dalam memperkuat layanan BBM bagi nelayan, yakni memperluas jaringan SPBUN berbasis koperasi, memastikan kesesuaian alokasi BBM bersubsidi dengan kebutuhan riil, memperkuat tata kelola penyaluran, serta mengintegrasikan SPBUN dengan ekosistem usaha perikanan.
Untuk memperluas jangkauan layanan, Kemenkop mendorong pengembangan SPBUN di sentra-sentra perikanan dan kawasan pesisir yang memiliki kebutuhan BBM tinggi, tetapi belum terjangkau lembaga penyalur resmi.
“Kementerian Koperasi siap mendorong koperasi nelayan dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di kawasan pesisir untuk menjadi mitra pengelola SPBUN melalui pola kemitraan usaha dengan Pertamina Patra Niaga,” kata Panel.
Baca juga : Komisi IV Sarankan Bentuk BUMN Pakan
Selain memperluas jaringan penyaluran, Panel menekankan pentingnya pembenahan pendataan kebutuhan BBM nelayan. Koordinasi antara BPH Migas, Pertamina, Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah daerah, dan koperasi perlu diperkuat agar alokasi BBM bersubsidi didasarkan pada jumlah nelayan, ukuran kapal, pola operasi penangkapan ikan, dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Melalui integrasi data tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi kebutuhan BBM, alokasi yang tersedia, realisasi penyaluran, serta wilayah yang mengalami kekurangan atau kelebihan pasokan.
“Jangan sampai terdapat alokasi BBM yang tidak terserap di suatu wilayah, sementara nelayan di wilayah lain justru kesulitan memperoleh BBM untuk melaut,” tegas Panel.
Panel juga menekankan pentingnya pelibatan koperasi dalam tata kelola dan pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Melalui basis keanggotaan nelayan, koperasi dapat membantu memvalidasi penerima manfaat, meningkatkan transparansi transaksi, serta memastikan penggunaan BBM sesuai peruntukannya.
Berdasarkan data BPH Migas, pada 2024 pemerintah menyediakan alokasi Solar bersubsidi melalui SPBUN sebesar 2,24 juta kiloliter. Namun, hingga 18 November 2024, realisasi penyalurannya tercatat sekitar 600 ribu kiloliter. Pada 2025, pemanfaatan alokasi BBM bersubsidi bagi nelayan juga dilaporkan baru mencapai sekitar 40–50 persen.
Baca juga : Kemenperin Bantu 19 Industri Kecil Aceh Urus Sertifikasi Halal
“Rendahnya pemanfaatan alokasi tidak serta-merta menunjukkan bahwa nelayan tidak membutuhkan BBM. Justru, salah satu persoalan utama adalah keterbatasan infrastruktur penyaluran, belum meratanya lokasi SPBUN, proses administrasi dan rekomendasi pembelian, serta belum optimalnya pendataan kebutuhan BBM,” jelas Panel.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan distribusi BBM bersubsidi tidak semata-mata berkaitan dengan besarnya alokasi, tetapi juga kemampuan sistem penyaluran untuk menjangkau nelayan yang membutuhkan.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.