Dark/Light Mode

Kemenperin Bantu 19 Industri Kecil Aceh Urus Sertifikasi Halal

Senin, 16 November 2026 20:27 WIB
Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji. (Foto: Kemenperin)
Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji. (Foto: Kemenperin)

RM.id  Rakyat Merdeka - Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, yang terdampak bencana banjir dan longsor. Langkah tersebut dilakukan untuk membantu pemulihan usaha sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing produk industri kecil.

Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji mengatakan, pemulihan industri kecil pascabencana tidak cukup hanya dengan mengembalikan kemampuan produksi, tetapi juga perlu diiringi penguatan kapasitas usaha agar pelaku industri dapat berkembang secara berkelanjutan.

Menurut dia, industri kecil memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian daerah, terutama melalui penciptaan lapangan kerja, penggerakan aktivitas ekonomi masyarakat, serta keberlangsungan pendapatan keluarga.

Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen memberikan dukungan kepada pelaku industri kecil yang mengalami kesulitan akibat bencana, termasuk melalui pembinaan dan fasilitasi pemenuhan standar produk.

Bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh pada akhir November 2025 telah berdampak terhadap aktivitas industri kecil. Kerusakan sarana dan peralatan produksi menyebabkan sebagian pelaku usaha mengalami penurunan kapasitas produksi, bahkan terpaksa menghentikan kegiatan usahanya untuk sementara waktu.

Sebagai bagian dari upaya pemulihan, Kemenperin melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA) menggelar pendampingan dan fasilitasi sertifikasi halal di Kabupaten Aceh Timur pada 10–12 November 2026.

Baca juga : Kementerian PU Kerahkan Pompa dan Alat Berat Pulihkan Huntara 4 Aceh Tamiang

Sertifikasi halal dinilai penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, memberikan nilai tambah, serta membuka peluang perluasan pasar bagi produk industri kecil. Selain itu, pemenuhan sertifikasi halal merupakan bagian dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman serta bahan gunaan yang diproduksi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) harus dipenuhi paling lambat 17 Oktober 2028, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kemenperin Reni Yanita mengatakan, pihaknya terus mendorong penguatan kapasitas industri kecil melalui berbagai program pembinaan, mulai dari peningkatan kualitas produk, pemenuhan standardisasi, fasilitasi sertifikasi, hingga perluasan akses pasar.

"Melalui pendampingan yang terarah, kami berharap pelaku usaha dapat memahami proses sertifikasi halal, memenuhi persyaratan yang ditetapkan, serta menerapkannya secara konsisten dalam kegiatan produksi," kata Reni dalam keterangannya di Jakarta, Senin (16/11).

Dalam pelaksanaannya, Ditjen IKMA melalui Direktorat IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan bekerja sama dengan Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Timur serta Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Banda Aceh.

Sebanyak 19 industri kecil pangan mengikuti kegiatan tersebut. Para peserta merupakan pelaku usaha yang terdampak banjir dan longsor serta masih menjalankan usaha atau telah kembali memulai kegiatan produksi setelah bencana.

Baca juga : Prabowo Dorong Integrasi Pasar ASEAN-China Untuk Perkuat UMKM

Selama tiga hari, peserta mendapatkan pembekalan dan praktik mengenai kebijakan Jaminan Produk Halal (JPH), penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), identifikasi bahan baku dan proses produksi, serta penyusunan dokumen persyaratan sertifikasi halal.

Selain itu, peserta memperoleh pendampingan mengenai tata cara pengajuan sertifikasi halal melalui sistem informasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Reni berharap, pendampingan tersebut dapat membantu pelaku industri kecil memenuhi persyaratan sertifikasi halal sekaligus menerapkan sistem produksi sesuai standar secara konsisten dan berkelanjutan.

Direktur IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan Kemenperin Budi Setiawan mengatakan, pendampingan tidak berhenti setelah kegiatan selama tiga hari selesai. Proses tersebut akan dilanjutkan oleh Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) selama satu bulan.

Pada tahap lanjutan, pendamping akan mengunjungi lokasi produksi masing-masing industri kecil untuk memverifikasi kesesuaian dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan kondisi aktual di lapangan.

"Proses tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa persyaratan yang telah disiapkan oleh pelaku usaha sesuai dengan penerapan proses produksi yang sebenarnya," ujar Budi.

Baca juga : Raffi Minta Maaf Soal Proyek Rp 14,7 M, Janji Alokasikan Dana Untuk Bencana Aceh

Sebagai bentuk dukungan untuk meringankan beban pelaku usaha terdampak bencana, Kemenperin juga memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi setiap peserta melalui mekanisme self declare sesuai ketentuan yang berlaku.

Budi berharap, rangkaian pendampingan tersebut dapat mempercepat pemulihan usaha industri kecil pangan di Aceh Timur sekaligus meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai penerapan Sistem Jaminan Produk Halal dalam kegiatan produksi sehari-hari.

Dengan terpenuhinya standar dan persyaratan produk, industri kecil diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas jangkauan pemasaran, serta mengembangkan usaha secara berkelanjutan.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.