RM.id Rakyat Merdeka - Setelah dana kelurahan, pemerintah menyiapkan anggaran Rp 23 miliar untuk program transmigran. Mereka akan mendapatkan biaya hidup, tempat tinggal dan lahan.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo bilang, anggaran tersebut, bukan dari APBN, tapi patungan dari pemerintah daerah. Yaitu dari lima provinsi dan enam kabupaten pengirim transmigran dan daerah tujuan.Eko menjelaskan, sharing APBD tersebut, akan digunakan untuk membantu proses penyiapan kawasan hingga pengiriman para transmigran.
Baca juga : Digebuk Arema, PS Tira Makin Nyusruk
“Saya berterimakasih kepada gubernur beserta para bupatinya, yang bukan hanya menyiapkan, tapi juga ikut menganggarkan APBD-nya juga. Ini bentuk partisipasi dan komitmen yang membanggakan,” kata Eko, saat penandatanganan nota kesepahaman alias MoU dengan 11 pemerintah daerah, di Jakarta, kemarin.
Sharing APBD 2019 nantinya, digunakan untuk dua kawasan transmigrasi, yakni Kawasan Transmigrasi Salimbatu, Kabupaten Bulungan dan Kawasan Transmigrasi Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau.
Baca juga : Pembasmian Teroris Papua: Sulit Atau Terlalu Banyak Mikir?
Kelima provinsi dan enam kabupaten/kota tersebut, terdiri atas daerah asal transmigran dan daerah tujuan transmigrasi. Daerah asal transmigran di antaranya Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Gunung Kidul. Sedangkan daerah tujuan transmigrasi di antaranya Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Lamandau.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.