Dark/Light Mode

Langkah Strategis Sektor Transportasi 2019

Jumat, 7 Desember 2018 08:46 WIB
Menhub Budi Karya Sumadi (baju putih, helm oranye) melakukan uji coba MRT Jakarta. (Foto: Dok.BKIP Kemenhub)
Menhub Budi Karya Sumadi (baju putih, helm oranye) melakukan uji coba MRT Jakarta. (Foto: Dok.BKIP Kemenhub)

RM.id  Rakyat Merdeka - 2019 adalah tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) periode 2015-2019. Dalam pelaksanaannya, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas program kerja pemerintah. Pembangunan konektivitas serta penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan memadai, diyakini akan memberi dampak signifikan terhadap pemerataan kesejahteraan di seluruh Indonesia.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019 mengambil tema pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas. Dalam RKP ini, Presiden Joko Widodo memberikan arahan kebijakan anggaran berdasarkan prioritas money follow program, dan komitmen melanjutkan proyek dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

KPBU ini penting dilakukan, agar anggaran yang dialokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dapat dialihkan untuk pembangunan infrastruktur lain, yang membutuhkan percepatan. Tahun 2018, pemerintah telah menawarkan skema KPBU untuk enam infrastruktur transportasi sebagai pilot project pembangunan.

Keenam prasarana tersebut adalah proving ground BPLJSKB (Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor) di Bekasi, Bandar Udara Komodo di Labuan Bajo, TOD (Transit Oriented Development) Poris Plawad, Jalur KA Makassar- Parepare, Pelabuhan Anggrek di Gorontalo, dan Pelabuhan Bau-Bau di Sulawesi Tenggara. Dalam mencapai target pembangunan transportasi sampai tahun 2019, Kementerian Perhubungan telah memasukkan beberapa kegiatan infrastruk- tur dalam Prioritas Nasional Tahun 2019, sesuai Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan.

Baca juga : Jangan Politisasi 212

Program proritas ini mencakup sektor transportasi darat, laut, udara, kereta api dan transportasi perkotaan Jabodetabek. Presiden juga memberikan arahan mengenai prioritas nasional tahun 2019. Salah satu prioritas tersebut adalah pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman.

Untuk memaksimalkan prioritas nasional tersebut, Kementerian Perhubungan telah menyiapkan berbagai langkah strategis. “Intinya, kami mendukung upaya pemerintah untuk konsisten dalam pembangunan infrastruktur. Infrastruktur bisa digunakan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian demi pemerataan kesejahteraan,” ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Di sektor transportasi darat, salah satu yang diprioritaskan adalah pembangunan Terminal Transit Penumpang Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Hal ini dilakukan karena pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan merupakan perwujudan Nawacita, yakni menghadirkan negara untuk melindungi segenap bangsa dan melindungi Indonesia dari pinggiran, dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Sementara program prioritas di wilayah Jabodetabek adalah pembangunan Terminal Tipe A Jatijajar.

Di sektor transportasi perkeretaapian, program prioritas yang dilakukan meliputi pelayanan KA perintis, pembangunan dan reaktivasi jalur KA, serta peningkatan rel. Sedangkan program prioritas sektor transportasi laut mencakup pem bangunan fasilitas pendukung kenavigasian, pelayanan angkutan kapal ternak, tol laut, angkutan perintis, dan pembangunan atau peningkatan pelabuhan di berbagai wilayah Indonesia.

Baca juga : Tembaki Helikopter TNI, Teroris Papua Ngeledek

Hal ini konsisten dilakukan mengingat Indonesia merupakan poros maritim dunia. Di sektor transportasi udara, program prioritas di antaranya meliputi pelayanan angkutan udara perintis, jembatan udara, dan pembangunan maupun pengembangan bandara di 40 lokasi.

Proyek Strategis Nasional

Selain program prioritas di atas, pemerintah juga menetapkan Proyek Strategis Nasional (PSN). PSN merupakan upaya percepatan proyek-proyek yang dianggap strategis dan memiliki urgensi tinggi, untuk dapat direalisasikan dalam kurun waktu yang singkat. Diharapkan, pertumbuhan ekonomi dapat mengalami peningkatan melalui pengembangan infrastruktur di Indonesia. Pelaksanaan PSN ini telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Dalam Perpres tersebut, ditetapkan 227 program di berbagai sektor. Di sektor transportasi, terdapat setidaknya 11 kegiatan pendukung PSN. Kegiatan itu meliputi sektor perkeretaapian, laut maupun udara. Di antara kegiatan tersebut adalah penyelenggaraan kereta api ringan/ Light Rapid Transit (LRT) di Sumatera Selatan yang sudah mulai beroperasi tahun ini.

Baca juga : Kinerja Menteri Amran Bikin DPR & DPD Bangga

Moda ini terbukti mampu melancarkan penyelenggaraan transportasi pada perhelatan Asian Games 2018. KA akses Bandara Adi Sumarmo juga menjadi bagian dari PSN. Proyek ini merupakan wujud percontohan integrasi antarmoda, yang menghubungkan Stasiun Solo Balapan, Terminal Tipe A Tirtonadi, dan Bandar Udara Adi Sumarmo.

Pembangunan jalur kereta sepanjang 13,5 km ini ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2019. "Tadinya, orang masih terbagi-bagi angkutan, tapi sekarang cukup satu (kereta bandara),” tutur Budi Karya. [TIM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.