Dark/Light Mode

Pembasmian Teroris Papua: Sulit Atau Terlalu Banyak Mikir?

Minggu, 9 Desember 2018 07:27 WIB
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menghadiri pemakaman Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) ke kampung halamannya. (Foto: Puspen TNI)
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menghadiri pemakaman Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) ke kampung halamannya. (Foto: Puspen TNI)

RM.id  Rakyat Merdeka - Kasus penembakan 31 pekerja proyek Istaka Karya di Kabupaten Nduga, Papua, sudah hampir sepekan. Tapi, belum ada tanda-tanda para teroris Papua ditangkap. Apa karena memang sulit atau pemerintah banyak mikir? Entahlah.

Presiden Jokowi telah memerintahkan TNI dan Polri memburu kelompok penembak 31 pekerja ini, Rabu (5/12). "Saya juga telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri, untuk mengejar dan menangkap seluruh pelaku tindakan biadab tersebut," serunya di Istana Negara. Dia bilang, tak akan membiarkan kelompok kriminal di mana pun bebas berkeliaran.

"Saya tegaskan, tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata seperti ini di Tanah Papua, maupun di seluruh pelosok Tanah Air,"  tandasnya. Senada, Wapres Jusuf Kalla juga mengatakan, TNI dan Polri bakal melakukan operasi militer skala besar di Papua. Operasi tersebut harus digelar karena ada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang selama ini dilakukan oleh kelompok bersenjata.

Baca juga : Tembaki Helikopter TNI, Teroris Papua Ngeledek

Nyatanya, hingga kini, belum ada kabar dari perburuan itu. Malah, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang merupakan sayap militer Organisasi Papua Merdeka (OPM), menyatakan tak gentar dengan ancaman itu. "OPM tak gentar dengan perintah itu, kami tidak takut," ujar Jubir TPNPB Sebby Sambom.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustofa Kamal, Jumat (7/12) malam menjelaskan, beberapa hari ini semua pihak fokus proses evakuasi terhadap para korban yang ditemukan di lokasi kejadian. :Mulai besok kami akan fokus mencari sisa korban lainnya. Namun, kami juga akan melalukan pengejaran terhadap para kelompok KKB, untuk meminta pertanggungjawaban atas perbuatan mereka," katanya.

Kapolda dan Pangdam, lanjut Kamal, mulai besok akan kembali ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya untuk memimpin secara langsung pengejaran terhadap para pelaku. Kedua pimpinan aparat penegak hukum itu akan bertolak ke lokasi kejadian. Sampai sejauh ini, ungkap Kamal, personel Polri dan TNI masih menguasai wilayah Nduga khususnya Puncak Kabo dan Distrik Mbua, lokasi para karyawan PT Istaka Karya dibunuh.

Baca juga : 4 Titik Rusak, Jalan Trans Papua Sudah Tembus 909 KM

"Tapi, ada kendala untuk memburu para separatis ini. Personel kami sampai sejauh ini terus berupaya mengejar mereka. Hanya karena kondisi medan lebih dikuasai oleh para kelompok ini, membuat kami mendapat kendala untuk menangkap mereka," tandasnya.

Pengamat Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menyebut, pemberantasan kelompok separatisme ini bukan soal sulit atau gampang. Apalagi, terlalu banyak mikir. "Toh Presiden sudah menyatakan bahwa kelompok bersenjata di Papua ini harus ditindak tegas," ujarnya saat dikontak, Sabtu (8/12) malam. Namun, masalahnya, pernyataan ini tak disertai penjelasan yang baik. Dengan cara apa tindakan tegas itu dilakukan? Penegakan hukumkah? Atau penegakan kedaulatan? Atau sederhananya, aksi polisionil atau operasi militer?

Menurut Khairul, kedua hal ini jelas akan berbeda secara signifikan. Mulai payung hukumnya, skema operasinya, maupun konsekuensinya. "Kalau sulit, ya jelas sulit. Karena kalau gampang, nggak akan disebut masalah Papua. Jadi, ini juga bukan kebanyakan mikir," seloroh Khairul. "Justru kita harus berpikir, sebenarnya pemerintah paham nggak sih, kalau ngomong tumpas, tindak tegas, basmi dan lain-lain itu, ya sampaikan juga skemanya. Bukan cuma jadi pernyataan pelipur lara sesaat dan nggak jalan," sindir Khairul.

Baca juga : Gap Pendidikan Jawa & Luar Jawa Terlalu Lebar

Pengamat Militer dan Intelijen Jerry Indrawan menilai, perlu ada sikap tegas dari pemerintah memberantas para separatis ini. Dia menyarankan pemerintah menggelar operasi militer. Misalnya, seperti Operasi Tinombala di Poso, Sulawesi Tengah. Saat itu, pemerintah memburu Santoso, gembong kelompok teroris. Jerry berpendapat, operasi militer perlu dilakukan. Sebab, sudah sangat jelas, aksi itu bukan kriminal bersenjata biasa. Melainkan pemberontak bersenjata yang ingin memerdekakan Papua. [OKT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.