RM.id Rakyat Merdeka - Pimpinan Pusat (PP) Aisyiyah akan menggelar Sidang Tanwir I, di Hotel Tavia Heritage, Jakarta, 15-17 Januari 2025. Tanwir ini mengangkat tema "Dinamisasi Perempuan Berkemajuan Mewujudkan Indonesia Berkeadilan".
Sejumlah isu strategis akan dibahas di forum tersebut. Seperti kedaulatan pangan dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Baca juga : Asupan Gizinya Memadai, Siswa Bakal Berprestasi
Ketua Umum PP Aisyiyah, Salmah Orbayinah, mengatakan bahwa Visi Indonesia Emas 2045 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan, akan dicapai antara lain melalui kedaulatan pangan. Perempuan memiliki peran penting dalam menggerakkan ketahanan dan kedaulatan pangan. Ia menyambut baik rencana Pemerintah menghentikan impor pangan dan menguatkan sektor pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan.
Mengenai Program MBG yang saat ini sedang dijalankan Pemerintah, Salmah berharap, dapat dipenuhi dari sumber bahan pangan dalam negeri dengan memperhatikan asupan gizi. "Dari Program MBG, anak juga bisa belajar tentang jenis makanan bergizi, kemandirian, tidak menyisakan makanan, dan lainnya," ujarnya, dalam konferensi pers jelang Tanwir, di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).
Baca juga : DPR Mau Desain Ulang Anggaran Pendidikan
Dalam pembukaan Tanwir nanti, Aisyiyah juga akan melakukan penandatanganan MOU dengan Kapolri terkait Perlindungan Perempuan dan Anak. Salmah menyampaikan, kerja sama dengan Polri sangat penting agar upaya perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilakukan secara sinergis dengan mengedepankan perspektif korban.
Sekretaris Umum PP Aisyiyah, Tri Hastuti Nur Rochimah, menambahkan bahwa Tanwir kali ini juga membahas perihal isu perempuan dan anak dalam perspektif Islam. "Aisyiyah sebagai gerakan perempuan Muslim berkemajuan harus merespons beragam persoalan yang muncul dengan perspektif yang moderat atau wasathiyah,” jelas Tri.
Baca juga : Pasca Kunjungi Jepang, Pimpinan Ponpes Kagumi Pendidikan Karakter Sejak Dini
Ia menyebut, seperti problem sunat perempuan yang tidak dianjurkan dalam perspektif Muhammadiyah, masalah perkawinan anak yang lebih banyak kemudaratannya, hingga perceraian yang harus dilakukan di dalam persidangan untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan. Posisi Aisyiyah yang mengedepankan paham keagamaan moderat tersebut menjadi penting, sebagai acuan dalam merespons problem sosial dengan berkeadilan di tengah masifnya paham keagamaan yang justru mendiskriminasi perempuan.
“Dalam konteks inilah, paham Islam wasathiyah perlu terus diinternalisasikan dan disosialisasikan termasuk melalui media,” tutup Tri.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.