RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Keamanan Nasional garis keras Israel Itamar Ben-Gvir menyatakan siap mengundurkan diri dari pemerintahan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu, jika kesepakatan gencatan senjata di Gaza yang sangat ditentangnya diratifikasi, Kamis (16/1/2025) malam.
Media Israel sebelumnya melaporkan, Kabinet diharapkan melaksnakan voting untuk meratifikasi kesepakatan dengan Hamas pada 17 Januari. Namun, hingga saat ini, belum ada konfirmasi dari kantor perdana menteri.
"Kesepakatan yang terbentuk adalah kesepakatan yang gegabah," kata Ben-Gvir dalam pernyataan yang disiarkan televisi.
Menurutnya, kesepakatan itu akan menghapus pencapaian perang Israel. Ratusan militan Palestina akan bebas. Israel akan menarik diri dari wilayah strategis di Gaza, sehingga Hamas tidak terkalahkan.
Baca juga : Warga Dikasih Tenda, Perahu Dan Pelampung
"Jika kesepakatan yang tidak bertanggung jawab ini disetujui dan dilaksanakan, kami, para anggota Jewish Power, akan menyerahkan surat pengunduran diri kepada perdana menteri," tegas Ben-Gvir.
Meski begitu, Ben-Gvir mengatakan, pihaknya tidak akan berusaha menjatuhkan pemerintah.
Ancaman Ben-Gvir untuk mengundurkan diri muncul di penghujung hari, ketika ratifikasi kesepakatan ditunda karena kantor Netanyahu menilai Hamas mengingkari sebagian perjanjian yang dicapai dengan mediator Qatar dan Mesir.
Namun, pejabat AS mengatakan, masalah tersebut telah diselesaikan. Gencatan senjata akan dimulai pada 19 Januari, sesuai rencana.
Bujuk Menkeu
Baca juga : Biden Dan Trump Sama-Sama Klaim Berjasa Golkan Kesepakatan Israel-Hamas
Ben-Gvir mendesak Menteri Keuangan (Menkeu) Bezalel Smotrich, yang telah menggambarkan kesepakatan itu sebagai bencana, untuk bergabung dengannya dalam upaya terakhir mencegah kesepakatan gencatan senjata. Dia menggambarkan kesepakatan tersebut sebagai penyerahan diri yang berbahaya kepada Hamas.
Partai Zionisme Religius yang dimiliki Smotrich mengulangi penentangannya pada 16 Januari. Partai tersebut mengancam akan keluar dari pemerintahan, jika tidak kembali berperang untuk mengalahkan Hamas setelah fase pertama gencatan senjata selama enam minggu selesai.
Ketegangan politik menggemakan kemarahan dari beberapa keluarga sandera, yang percaya bahwa kerabat mereka sendiri berisiko ditelantarkan di Gaza. Juga dari beberapa pihak yang telah mengadakan serangkaian protes terhadap kesepakatan itu.
Berdasarkan perjanjian multi-tahap tersebut, sebanyak 33 sandera akan dibebaskan pada tahap pertama sebelum negosiasi dimulai, untuk menyetujui pembebasan 65 sandera lainnya dan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza.
Baca juga : Biden Umumkan Deal Gencatan Senjata Israel-Hamas, Ini Bocoran Kesepakatannya
Sebagian keluarga yakin, tahap kedua tidak akan disetujui.
"Kesepakatan ini meninggalkan puluhan sandera di Gaza. Kesepakatan ini juga menjadi panggung bagi pembantaian berikutnya, dan penculikan warga Israel di masa mendatang," kata Tivka, Forum Keluarga Sandera dalam pernyataannya, seperti dikutip Reuters.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.