Sebelumnya
“79.339 pejabat harus dirampingkan, berhenti dari pekerjaan mereka atau mengajukan pensiun dini setelah keputusan ini diambil,” terang Tra kepada Majelis Nasional, Kamis (12/6/2025).
Menyikapi kebijakan itu, para PNS mengaku kaget. “Saya terkejut dan sedih. Setelah lebih dari 30 tahun mengabdi, saya harus pensiun,” aku seorang pejabat provinsi berusia 58 tahun kepada AFP yang menolak namanya disebut.
Baca juga : Presiden AS Donald Trump Umumkan Rencana Pencabutan Sanksi Untuk Suriah
Salah satu warga, Nguyen Thang Loi (52) dari Provinsi Thai Binh, mengaku mendukung penggabungan, meski merasa kehilangan identitas daerahnya.
“Nama provinsi saya telah bertahan selama 4 generasi. Sekarang saya harus bilang saya dari Hung Yen. Rasanya aneh,” ujarnya kepada Reuters, Jumat (13/6/2025).
Baca juga : Lawan Trump, Ribuan Orang Turun Ke Jalan
To Lam menyatakan, restrukturisasi ini bertujuan agar Pemerintah Daerah bertransformasi dari birokrasi pasif menjadi layanan publik yang aktif. Kepemimpinan baru dari kota dan provinsi hasil penggabungan akan diumumkan pada 30 Juni mendatang. Dan sistem pemerintahan baru akan berjalan penuh mulai awal Juli 2025.
Dalam waktu dekat, Majelis Nasional juga akan memberikan suara atas amandemen konstitusi, yang akan menghapus satu tingkat administrasi, yakni distrik. Struktur pemerintahan akan disederhanakan menjadi dua tingkat, yakni provinsi dan komune.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.