RM.id Rakyat Merdeka - Sheikh Hasina, mantan Perdana Menteri Bangladesh yang digulingkan, divonis hukuman mati secara in absentia (tanpa kehadiran) atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan. Vonis itu dijatuhkan pengadilan khusus, International Crimes Tribunal (ICT) Bangladesh, Senin (17/11/2025), terkait penindasan terhadap demonstrasi mahasiswa pada 2024 yang menewaskan lebih dari seribu orang.
Menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kerusuhan pada 2024 itu menelan korban jiwa hingga 1.400 orang. Menjadikannya insiden berdarah dalam unjuk rasa 15 Juli dan 5 Agustus 2024 itu sebagai salah satu tragedi politik terbesar dalam sejarah Bangladesh sejak perang kemerdekaan pada 1971.
Hakim Golam Mortuza Mozumder, di hadapan pengadilan yang penuh sesak dan pengamanan ketat di Dhaka, menyebutkan bahwa Hasina dihukum mati atas tiga dakwaan, termasuk memerintahkan pengerahan pesawat nirawak, helikopter, dan senjata terhadap pengunjuk rasa serta pembunuhan.
"Kami telah memutuskan untuk menjatuhkan satu hukuman saja kepadanya. Yaitu, hukuman mati," tegas Hakim Mozumder yang disambut tepuk tangan kubu anti Hasina.
Bangladesh melaksanakan hukuman mati dengan cara digantung. Mantan Menteri Dalam Negeri Asaduzzaman Khan Kamal, yang juga buron, juga dijatuhi hukuman mati setelah dinyatakan bersalah atas empat tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Mantan Kepala Polisi Chowdhury Abdullah Al-Mamun, yang hadir di pengadilan dan telah mengaku bersalah, dijatuhi hukuman lima tahun penjara. Pengadilan telah berlangsung berbulan-bulan.
Hasina (78) masih berlindung di India sejak meninggalkan tanah airnya pada Agustus 2024. Setelah demonstrasi mahasiswa berkembang menjadi gelombang protes nasional. Pemerintah sementara Bangladesh menuduh Hasina kabur untuk menghindari proses hukum yang tengah disiapkan.
Baca juga : Pupuk Kujang Gaspol Transformasi Kinerja
Dari New Delhi India, Hasina melalui pernyataan tertulis mengomentari vonisnya. Anak Bapak Bangsa Bangladesh itu menyebut, pengadilan itu sudah diatur.
"Dalam pernyataan mereka yang tidak pantas untuk menjatuhkan hukuman mati, tampak jelas niat dari figur-figur radikal dalam pemerintahan sementara untuk menyingkirkan perdana menteri terpilih terakhir Bangladesh dan meniadakan Liga Awami sebagai kekuatan politik,” sindirnya, dilansir Channel News Asia.
Senada, kubu pendukung Hasina menyebut persidangan tersebut bermuatan politik. Mereka menilai proses hukum dipercepat untuk memastikan Hasina tidak lagi memiliki pengaruh menjelang pemilihan legislatif Februari 2026.
Pemerintah interim Bangladesh membantah persidangan itu bermotif politik. Pasalnya, pengadilan berfungsi secara transparan mengizinkan pengamat dan menerbitkan dokumentasi secara berkala.
Pemerintah Bangladesh telah meminta India untuk mengekstradisi Hasina agar vonis dapat dieksekusi. Namun, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah India mengenai permintaan tersebut. Negeri Gangga itu menempatkan isu ini sebagai persoalan sensitif mengingat hubungan historis kedua negara.
Vonis ini juga berdampak besar terhadap peta politik nasional. Partai Liga Awami, yang selama bertahun-tahun dipimpin Hasina juga dilarang Pemerintah ikut serta dalam pemilu mendatang. Namun keputusan itu dikhawatirkan dapat memicu kerusuhan baru menjelang pemilu.
Pemerintah telah memperketat keamanan untuk mencegah kerusuhan lanjutan.
Mau Mengajukan Banding
Baca juga : Danantara Perkuat Arah Restrukturisasi Dan Transformasi Garuda Indonesia
Putra sekaligus penasihat Hasina, Sajeeb Wazed, menyatakan tidak akan mengajukan banding. Sebab banding akan dipertimbangkan ketika Partai Liga Awami dapat berpartisipasi dalam pemilu mendatang dan pemerintahan yang dipilih secara demokratis berkuasa.
”Kami tahu persis seperti apa vonisnya. Mereka akan menghukumnya dan kemungkinan besar menjatuhkan hukuman mati. Apa yang bisa mereka lakukan terhadap ibu saya? Ibu saya aman di India. India memberi keamanan penuh,” kata Wazed yang tinggal di Washington DC, Amerika Serikat.
Wazed memperingatkan, pendukung Partai Liga Awami akan memblokir pemilu apabila larangan partai tetap berlaku. Protes bahkan dapat meningkat menjadi aksi kekerasan.
"Kami tidak akan mengizinkan pemilu tanpa Partai Liga Awami. Protes kami akan semakin kuat, dan kami akan melakukan apa pun. Jika komunitas internasional tidak bertindak, pada akhirnya kemungkinan akan terjadi kekerasan di Bangladesh sebelum pemilu ini,” ancam Wazed.
Sepanjang karier politiknya, Hasina telah lolos dari setidaknya 19 kali upaya pembunuhan sejak 1981. Namun, orangtua dan tiga saudara lelakinya terbunuh dalam kudeta militer tahun 1975.
Sejak Hasina lengser, situasi di Bangladesh belum stabil sepenuhnya. Negara dengan 170 juta penduduk itu merupakan eksportir garmen terbesar di dunia yang memasok ke berbagai merek global terkemuka. Industri ini terpukul keras oleh protes tahun lalu.
Awal Kerusuhan di Bangladesh
Sebagaimana diberitakan, setelah pemilihan umum Januari 2024 dianggap cacat oleh negara-negara Barat, para kritikus menuduh pemerintahan Hasina menjadi semakin arogan.
Baca juga : Gus Dur Dan Marsinah Jadi Nama Gedung Di Kemenham
Puncak kemarahan rakyat terjadi pada Juni 2024. Saat itu, Pengadilan Tinggi Bangladesh memberlakukan kembali kuota lowongan aparatur sipil negara (ASN). Yaitu mengalokasikan 30 persen lowongan ASN hanya untuk keluarga veteran dari perang kemerdekaan Bangladesh tahun 1971. Hal ini dinilai hanya menguntungkan kubu Hasina.
Mahkamah Agung Bangladesh akhirnya memangkas kuota pada akhir Juli menjadi 5 persen. Namun, pengurangan itu sudah terlambat. Gelombang unjuk rasa kadung telah membesar.
Hasina yang kalut dengan masalah dalam negeri menangani unjuk rasa mahasiswa dengan tangan besi. Aparat polisi dan militer dikerahkan. Jam malam diberlakukan, berulang kali mematikan jaringan internet, dan memenjarakan lebih dari 11.000 demonstran. Kondisi makin kacau karena Hasina menolak membebaskan para pemimpin demonstran yang ditahan.
Kekuasaan Hasina berakhir setelah tentara Bangladesh menarik dukungan dan menolak perintah untuk menembaki warga sipil selama jam malam. Pada 5 Agustus 2024, mahasiswa dan rakyat menyerbu rumah Hasina di Dhaka. Dia dievakuasi dengan helikopter dan melarikan diri dari negara kelahirannya.
Muhammad Yunus didaulat sebagai pemimpin sementara (Chief Adviser) setelah pengunduran Hasina. Dia dilantik Presiden dan memiliki tugas untuk memulihkan perdamaian dan mempersiapkan pemilu baru. Yunus, peraih Nobel Perdamaian, memimpin pemerintahan transisi dengan sejumlah menteri yang sebagian besar berasal dari kalangan sipil.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.