RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah Jepang melalui Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) meluncurkan kerja sama teknis baru di Jakarta, Selasa (20/1/2026). Program ini dilakukan bersama Direktorat Jenderal Perundang-Undangan Kementerian Hukum (Kemenkum) dan Mahkamah Agung.
Kerja sama tersebut difokuskan pada penguatan fungsi peradilan dalam penyelesaian sengketa bisnis. Peluncuran dilakukan melalui rapat Joint Coordinating Committee (JCC) di Hotel JS Luwansa, Jakarta.
Program ini bertajuk "Proyek Reformasi Hukum dan Peradilan untuk Peningkatan Iklim Bisnis". Langkah ini menjadi upaya awal menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan ramah investasi.
Kepala Kantor Perwakilan JICA Indonesia, Sachiko Takeda, menegaskan pentingnya penguatan sistem peradilan. Menurutnya, hal tersebut sama strategisnya dengan pembangunan infrastruktur.
Baca juga : HKI Dorong Pembentukan Tim Percepatan Kawasan Industri
“Penguatan sistem peradilan dan lingkungan investasi merupakan fondasi penting bagi pembangunan,” ujar Takeda dalam keterangan tertulis, Rabu (21/1/2026).
Dia berharap diskusi dan rencana kerja selama tiga tahun ke depan dapat berjalan komprehensif. Takeda juga menekankan pentingnya kolaborasi yang semakin erat antar lembaga.
Melalui proyek ini, JICA menargetkan penguatan fondasi hukum yang efisien. Pengembangan kerangka hukum akan disesuaikan dengan standar internasional.
Reformasi tersebut diharapkan membuat Indonesia semakin menarik bagi investor global. Selain itu, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan juga diharapkan dapat terdorong.
Baca juga : XPND Luncurkan The Indonesia Gateway, Percepat Ekspansi Bisnis Asing Menuju 2026
Acara peluncuran dihadiri Minister Kedutaan Besar Jepang Hiroki Takabayashi. Hadir pula Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Syamsul Ma’arif dan Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkum RI Dhahana Putra.
Sebelumnya, JICA telah menjalankan dua kerja sama strategis di bidang hukum dan peradilan. Proyek perlindungan kekayaan intelektual berlangsung pada 2015–2021.
Kerja sama lainnya berjalan pada periode 2021–2025. Fokusnya pada peningkatan kapasitas perancang peraturan dan penguatan penyelesaian sengketa bisnis.
Kedua proyek tersebut berkontribusi pada peningkatan kualitas regulasi. Termasuk penyusunan buku panduan, yurisprudensi kekayaan intelektual, serta pelatihan bagi hakim.
Baca juga : Pertamina–MIND ID Percepat Hilirisasi Batu Bara Untuk Energi Nasional
Melalui kerja sama terbaru ini, Indonesia diharapkan memiliki sistem hukum bisnis yang lebih transparan. Sistem tersebut juga ditargetkan semakin efisien dan berdaya saing.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.