RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah Indonesia menempuh semua jalur diplomasi untuk membela Palestina. Presiden Prabowo Subianto akan hadir dalam rapat perdana Board of Peace (BoP) di Washington DC. Di forum lain, Menteri Luar Negeri Sugiono menyuarakan sikap tegas di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa ( DK PBB) di New York.
Presiden telah bertolak ke Washington DC, Amerika Serikat, Senin (16/2/2026), untuk bertemu Presiden Donald Trump. Kepala negara didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Ada sejumlah agenda strategis yang akan dilakukan Presiden Prabowo selama berada di Ibu Kota Negara AS itu. Salah satunya, menghadiri rapat perdana BoP- badan perdamaian bentukan Presiden Donald Trump, pada Kamis (19/2/2026).
Kehadiran Indonesia dalam BoP dipastikan Istana tidak akan membuat Indonesia meninggalkan Palestina. Meskipun Israel menjadi salah satu negara yang turut berpartisipasi dalam Dewan Perdamaian tersebut, posisi Indonesia jelas; membela kepentingan Palestina.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menekankan tujuan utama pemerintah berpartisipasi dalam dewan perdamaian itu adalah mempercepat terciptanya perdamaian dan mengakhiri krisis kemanusiaan yang masih berlangsung di Gaza. “Tujuannya adalah mempercepat proses perdamaian di Gaza,” tegas Prasetyo.
Prasetyo menegaskan Indonesia secara konsisten berada di garis depan dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina dan mendorong gencatan senjata melalui berbagai forum internasional. Setiap langkah diplomatik, kata dia, tetap berpijak pada prinsip politik luar negeri bebas aktif serta amanat konstitusi.
Jika Prabowo berjuang di BoP, Menlu Sugiono menempuh jalur lain dengan mengikuti Pertemuan DK PBB yang membahas situasi di Timur Tengah. Dikutip dari laman Kemlu RI, kunjungan kerja itu berlangsung pada 16-18 Februari 2026.
"Kehadiran Menlu RI pada Pertemuan DK PBB tersebut menegaskan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam upaya perdamaian dan kemanusiaan, termasuk rekonstruksi dan pemulihan Gaza," bunyi keterangan pers Kemlu, Selasa (17/2/2026).
Dalam agenda tersebut, Menlu juga akan mengangkat partisipasi Indonesia di BoP yang disebut sebagai wujud konsistensi politik luar negeri bebas aktif. Indonesia mendukung perdamaian yang adil dan berkelanjutan sesuai solusi dua negara serta keberpihakan nyata terhadap rakyat Palestina.
Baca juga : Di Saat Dunia Krisis Pangan, Alhamdulillah, Kita Surplus
“Partisipasi Indonesia di Board of Peace merupakan cerminan komitmen politik luar negeri bebas aktif, serta keberpihakan nyata terhadap rakyat Palestina,” demikian keterangan resmi tersebut.
Dalam rangkaian kunjungan itu, Menlu juga bertemu Wakil Tetap Palestina untuk PBB Riyad Mansour di New York, Senin (16/2/2026). Dalam pertemuan tersebut, ia menegaskan dukungan Indonesia tidak berubah.
"Kami siap berkontribusi lebih jauh, termasuk mempersiapkan kemungkinan pengerahan pasukan penjaga perdamaian ke Gaza, yang dapat diawali dengan bantuan kesehatan dan rekonstruksi," ujar Sugiono dalam pertemuan itu.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat itu, keduanya membahas perkembangan situasi terkini di Palestina serta kemajuan proses perdamaian. Indonesia juga menekankan pentingnya solusi dua negara untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina.
Sugiono menyampaikan rencana partisipasi Presiden Prabowo dalam pertemuan Dewan Perdamaian di Washington pekan ini bersama sejumlah pemimpin dunia, termasuk negara-negara yang tergabung dalam Kelompok 8 (D8). "Partisipasi Presiden Indonesia bertujuan memastikan setiap keputusan yang diambil selaras dengan Piagam PBB dan upaya multilateral yang ada, guna membuka jalan bagi perdamaian yang adil dan berkelanjutan," kata Sugiono.
Riyad Mansour menyampaikan apresiasi atas kehadiran langsung Menlu RI di New York. Dia menilai kunjungan tersebut mempererat solidaritas kedua negara dalam mendorong aksi nyata PBB di tengah situasi sulit yang dihadapi rakyat Palestina.
Ia menegaskan Indonesia memiliki tempat istimewa di hati rakyat Palestina dengan ikatan sejarah erat sejak lahirnya Dasasila Bandung 1955. Keduanya juga bertukar pandangan mengenai implementasi Resolusi DK PBB 2803 (2025), khususnya pembentukan Dewan Perdamaian dan rencana pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di Jalur Gaza.
Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono optimistis kehadiran Indonesia dalam dua forum tingkat tinggi mampu mempercepat perdamaian di Gaza. Ia pun meminta rapat perdana BoP dijadikan momentum memastikan suara Indonesia terwakili secara adil. "Komisi I DPR RI memandang keikutsertaan Indonesia bukan hanya sebagai simbol, tetapi juga sebagai kontribusi nyata dalam membangun tata kelola perdamaian yang inklusif dan berkelanjutan," ujar Dave.
Komisi I DPR, lanjutnya, akan mengawasi agar keikutsertaan Indonesia dalam BoP benar-benar membawa manfaat dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pelopor perdamaian dunia. "Dalam kerangka itu, Indonesia akan terus menyuarakan pentingnya keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk hak bangsa Palestina," imbuhnya.
Baca juga : Bahas Urusan Dagang dengan AS di Hambalang, Prabowo Minta Posisi Tawar RI Lebih Kuat
Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta berharap, Prabowo bisa memanfaatkan forum BoP untuk mendesak penghentian segera seluruh bentuk kekerasan dan memastikan perlindungan maksimal bagi warga sipil Palestina. Menurutnya, stabilitas dan keamanan merupakan prasyarat utama bagi proses perdamaian yang berkelanjutan untuk warga Gaza, Palestina.
"Pemerintah dapat memanfaatkan momentum ini untuk mempertegas posisi Indonesia sebagai bangsa yang konsisten memperjuangkan perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan," kata Sukamta di Jakarta, Senin (16/2/2026).
Dia pun meminta pemerintah menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan penuh Palestina melalui solusi dua negara yang adil, bermartabat, dan sesuai dengan hukum internasional. Forum itu harus menjadi ruang untuk memperkuat komitmen tersebut.
Dia pun mengingatkan bahwa kehadiran Presiden dalam forum BoP harus dilihat sebagai peluang untuk memperkuat peran aktif dalam mendorong perdamaian dunia, sesuai amanat konstitusi. "Sekaligus konsisten dengan komitmen historis kita terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina," tegasnya.
Sementara itu, Pakar Hubungan Internasional Teuku Rezasyah menilai langkah Indonesia masuk ke forum BoP akan menjadi ujian penting bagi konsistensi diplomasi luar negeri RI. Meskipun selama ini sikap Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina dikenal tegas dan konsisten, kata dia, tapi posisi tersebut diperkirakan bakal menghadapi tantangan dalam forum baru di luar PBB itu.
"Di dalam BoP ini sikap tegas RI akan sangat diuji karena tekanan dari AS dan Israel akan luar biasa," ujarnya kepada Rakyat Merdeka, semalam.
Ia menilai tekanan politik akan sangat besar karena forum tersebut melibatkan kepentingan Amerika Serikat dan Israel. Namun, Indonesia dinilai memiliki ruang gerak karena pemerintah telah menyatakan siap mundur apabila arah kebijakan BoP bertentangan dengan kepentingan nasional maupun aspirasi mayoritas negara.
"Sebagaimana tercermin dalam berbagai resolusi Majelis Umum PBB," sebut Dosen Hubungan Internasional di President University ini.
Lebih lanjut, Rezasyah melihat kehadiran Presiden dalam BoP dan Menlu dalam forum PBB menunjukkan Indonesia sedang menjalankan diplomasi secara maksimal di dua arena sekaligus. Menurutnya, peran Menlu adalah mengamankan resolusi-resolusi terkait Palestina agar tetap menjadi rujukan internasional. Sekaligus membangun solidaritas global untuk mendorong lahirnya resolusi kuat di Dewan Keamanan.
Baca juga : IKN Nyaman untuk PNS
Sementara itu, kehadiran Presiden di BoP diperkirakan menghadapi tantangan berat karena sejumlah negara di kawasan Timur Tengah mulai melunak terhadap berbagai opsi yang diusulkan Amerika Serikat. Kondisi tersebut, kata dia, akan menguji idealisme dan ketahanan diplomasi Indonesia.
"Diperkirakan dalam rapat perdana BoP ini, RI akan memperjuangkan terbentuknya kerangka hukum BoP yang realistis dan sesuai perkembangan terkini di PBB, dari aspek paling makro hingga mikro," katanya.
Dosen Luar Biasa di Universitas Padjajaran ini juga menilai pendekatan diplomasi Indonesia kini berkembang menjadi “bebas aktif kreatif”, yakni tetap berpegang pada kepentingan nasional sekaligus aktif mencari terobosan dalam menjaga perdamaian dunia. "Karena itu diperlukan komunikasi publik terus-menerus lintas keilmuan agar prakarsa internasional RI dipahami kalangan Gerakan Non-Blok dan seluruh masyarakat Indonesia," pungkasnya.
Diketahui, selain Prabowo, sejumlah kepala negara yang tergabung dalam BoP juga sudah menyatakan hadir. Pertama, Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban yang telah menyatakan bakal datang. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif juga sudah mengonfirmasi akan hadir di pertemuan puncak tersebut. Sharif dijadwalkan bertolak ke Washington pada Rabu (18/2/2026).
"Kehadiran Pakistan menggarisbawahi komitmennya terhadap upaya internasional untuk mengatasi krisis kemanusiaan dan stabilitas jangka panjang di kawasan tersebut," demikian dilaporkan Times of Islamabad, Rabu (11/2/2026).
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga diperkirakan akan hadir di pertemuan. Meski demikian belum ada informasi resmi soal kehadiran Netanyahu pada pertemuan itu.
Presiden Argentina Javier Milei juga telah menyatakan akan hadir di KTT BoP. Kepala Kabinet Manuel Adorni mengonfirmasi pada Minggu (8/2/2026) bahwa Milei telah diundang ke pertemuan dan memutuskan untuk memprioritaskan perjalanan tersebut daripada kunjungannya ke Florida.
Sejumlah pemimpin dari negara-negara Arab-Muslim juga diperkirakan hadir dalam pertemuan ini. Negara-negara tersebut antara lain Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Qatar, hingga Uni Emirat Arab.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.