RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, Indonesia tidak wajib membayar iuran untuk menjadi anggota Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Sugiono mengatakan, setelah masuk menjadi anggota, Indonesia belum memberikan dana apapun kepada Dewan Perdamaian. Menurut dia, Indonesia dapat menjadi anggota tanpa harus memberikan kontribusi finansial.
Sugiono mengakui Dewan Perdamaian menawarkan kontribusi sebesar 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp 17 triliun kepada calon anggotanya. Namun, ia menegaskan dana tersebut bukan iuran wajib maupun syarat utama keanggotaan.
“Dari awal saya sampaikan, ini bukan iuran keanggotaan dan bukan syarat keanggotaan. Kita sekarang sudah menjadi anggota Board of Peace, jadi tidak perlu bayar pun tidak apa-apa,” ujar Sugiono, Jumat (20/2/2026).
Ia juga mengonfirmasi Indonesia belum menyumbangkan dana untuk rekonstruksi Gaza, sebagaimana diumumkan Presiden Trump dalam pertemuan perdana Dewan Perdamaian sehari sebelumnya.
Baca juga : Tarif Resiprokal Trump Dibatalkan MA, RI Berpeluang Negosiasi Ulang
Sugiono menjelaskan, dana rekonstruksi tersebut merupakan kontribusi terpisah di luar tawaran 1 miliar dolar AS. Hingga kini, sembilan negara, yaitu Kazakhstan, Azerbaijan, Uni Emirat Arab, Maroko, Bahrain, Qatar, Arab Saudi, Uzbekistan, dan Kuwait yang telah menyatakan komitmen dengan total mencapai 7 miliar dolar AS.
“Yang dibicarakan kemarin itu di luar 1 miliar dolar AS. Ada negara-negara lain yang ingin berkontribusi dan sudah ada komitmen 7 miliar dolar AS,” jelasnya.
Menurut Sugiono, setiap anggota Dewan Perdamaian memiliki cara berbeda dalam mendukung Gaza. Jika sejumlah negara memilih menyumbang dana, Indonesia berkontribusi melalui pengerahan pasukan dalam International Stabilization Force (ISF), yakni operasi militer gabungan lintas negara yang bertujuan menstabilkan lingkungan sipil di Gaza.
Ia menegaskan, dalam misi tersebut Indonesia tidak akan terlibat dalam pelucutan senjata maupun aksi tempur, melainkan fokus menjaga stabilitas sipil dan mendukung upaya kemanusiaan.
“Kontribusinya ada yang dalam bentuk uang, ada juga yang dalam bentuk pasukan,” katanya.
Baca juga : Prabowo Buka Peluang Investasi Seluas-luasnya
Sebelumnya, Presiden Trump menyebut dari 20 negara anggota BoP, baru sembilan negara yang telah menyumbangkan lebih dari 7 miliar dolar AS atau sekitar Rp 112 triliun untuk paket bantuan kemanusiaan bagi Palestina. Artinya, masih ada 11 negara anggota yang belum menyetorkan kontribusi dana.
Di sisi lain, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan, keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian dapat ditinjau sewaktu-waktu dan tidak bersifat permanen. Kontribusi 1 miliar dolar AS bagi dana rekonstruksi Gaza, tidak wajib.
Negara anggota dapat memilih untuk membayar atau tidak. Jika membayar, statusnya menjadi anggota tetap. Jika tidak, keanggotaan berlaku selama tiga tahun. “Saat ini Indonesia belum membayar,” tegas Teddy.
Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono meyakini Indonesia tetap memiliki peran strategis meski tidak menyetor dana Dewan Perdamaian. Menurut dia, kontribusi Indonesia melalui pengiriman ribuan personel dalam Pasukan Stabilisasi Internasional di Gaza merupakan partisipasi langsung yang menyentuh aspek kemanusiaan dan keamanan.
“Kehadiran ini merupakan bentuk partisipasi langsung yang menyentuh aspek kemanusiaan dan keamanan di lapangan,” ujar Dave kepada Rakyat Merdeka, Sabtu (21/2/2026).
Baca juga : Pemerintah Impor 105 Ribu Mobil Pick Up Dari India
Politisi Golkar ini menilai keputusan tidak menyetor dana merupakan pilihan strategis. Kontribusi Indonesia untuk Palestina, lanjutnya, tidak semata-mata finansial. Indonesia bahkan dipercaya menjadi Wakil Komandan Pasukan Stabilisasi Internasional.
“Hal ini menegaskan reputasi Indonesia sebagai negara yang konsisten mendukung penyelesaian konflik secara damai,” ucapnya.
Terpisah, Direktur Eksekutif Global Insight Forum (GIF) Teuku Rezasyah menilai, penjelasan Menlu Sugiono menenangkan publik. Klarifikasi bahwa kontribusi tidak harus berbentuk dana menunjukkan kehati-hatian pemerintah dalam mengelola keuangan negara.
“Penjelasan Menlu ini sangat menyejukkan. Dana yang besar itu akan digunakan untuk keperluan kontingen Indonesia sendiri,” ujarnya.
Teuku menekankan tanggung jawab internasional Indonesia dalam misi kemanusiaan dan perdamaian bukan perkara ringan. Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi seluruh anggota kontingen. [UMM]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.