RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Luar Negeri (Menlu), Menteri Perdagangan (Mendag) dan Menteri bidang Ekonomi negara-negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), merapatkan barisan dengan menggelar pertemuan untuk membahas krisis energi global, Jumat (13/3/2026).
Pertemuan ini digelar menyusul meningkatnya serangan udara Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran yang mulai meluas ke kawasan Teluk. Situasi tersebut memicu gangguan pasokan minyak mentah dan gas alam dunia.
Kini, banyak negara harus mencari cara untuk memastikan ketersediaan energi tetap terjaga hingga konflik mereda. Sebagai Ketua ASEAN tahun ini, Filipina menginisiasi rapat darurat tersebut. Pertemuan dilakukan sebagai respons atas lonjakan harga minyak mentah akibat terhambatnya jalur distribusi energi di Selat Hormuz.
Selat Hormuz merupakan jalur vital yang menyalurkan sekitar seperlima pasokan minyak dan LNG dunia menuju Asia. Gangguan di jalur tersebut membuat harga minyak mentah melonjak hingga menembus 100 dolar AS per barel atau sekitar Rp 1,7 juta per barel.
“Ini masalah bersama. Kami tidak bisa mengabaikan dampaknya terhadap inflasi,” kata Wakil Menteri Perdagangan Filipina Allan Gepty, dikutip dari Channel News Asia, Jumat (13/3/2026).
Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Roque menegaskan, ketahanan kawasan harus menjadi strategi utama bagi negara-negara ASEAN dalam menghadapi dinamika global yang semakin tidak menentu.
Pernyataan itu disampaikannya saat membuka ASEAN Economic Ministers’ Retreat ke-32 di Taguig City, Filipina, Jumat (13/3/2026), dilansir Kantor Berita Filipina (PNA).
Menurut Roque, setiap pertemuan retreat para menteri ekonomi ASEAN memiliki karakter tersendiri. Ada yang diwarnai capaian penting, namun ada pula yang menghadirkan realitas sulit yang harus dihadapi bersama.
Baca juga : Ketua DEN: Pasokan Energi Nasional Aman, Pertamina Lakukan Antisipasi
Tahun ini, kata dia, ASEAN harus mampu menerima keduanya. Terutama di tengah perkembangan situasi di Timur Tengah yang kembali mengingatkan betapa eratnya keterkaitan antarnegara.
Menurutnya, ketegangan geopolitik kini tidak lagi sekadar berita jauh dari kawasan, tetapi telah berubah menjadi guncangan ekonomi yang nyata. Dampaknya terlihat dari fluktuasi pasar energi, gangguan jalur pelayaran internasional, hingga perubahan kepercayaan investor. Karena itu, ketahanan kawasan menjadi perisai utama bagi ASEAN.
Roque menambahkan, meski ASEAN tetap berkomitmen pada pasar terbuka, kondisi global saat ini menuntut keterbukaan tersebut dibarengi dengan koordinasi dan perencanaan yang matang.
Dalam konteks itu, transformasi ASEAN Geoeconomics Task Force menjadi ASEAN Geoeconomic Group dinilai sangat penting untuk membantu negara-negara anggota menghadapi perubahan global secara bersama.
Saat ini, ASEAN merupakan ekonomi terbesar kelima di dunia dengan populasi sekitar 680 juta orang, dan nilai output gabungan mencapai sekitar 3,95 triliun dolar AS pada 2024. Dalam beberapa tahun ke depan, blok kawasan ini diperkirakan naik menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia.
Anggaran Diperketat
Sebelumnya, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr juga telah menganjurkan para pegawai Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH).
Sejak serangan udara AS dan Israel pada 28 Februari 2026, sejumlah negara ASEAN mulai mengambil langkah penghematan agar cadangan bahan bakar dan gas tidak cepat menipis.
Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim mengambil langkah awal dengan menekan pengeluaran negara. Salah satu kebijakan yang diambil adalah meniadakan open house Idul Fitri yang biasanya digelar kementerian, lembaga Pemerintah dan perusahaan milik negara.
Baca juga : Tenang! Stok Beras RI Cukup Hingga 324 Hari ke Depan
Selain itu, Pemerintah Malaysia juga membatasi perjalanan luar negeri anggota kabinet sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran.
Pemerintah Vietnam turut mendorong efisiensi belanja negara dengan membatasi perjalanan dinas, kegiatan seremonial, serta pengeluaran operasional lembaga Pemerintah guna menjaga stabilitas fiskal di tengah ketidakpastian global.
PM Vietnam Pham Minh Chinh juga memerintahkan langkah-langkah untuk memastikan pasokan minyak bumi tetap mencukupi bagi produksi, aktivitas bisnis, dan konsumsi masyarakat.
Dia menginstruksikan Kementerian Keuangan memantau perkembangan pasar, serta berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Vietnam dalam mengelola harga BBM sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerintah Vietnam juga memperketat pengawasan perdagangan BBM untuk mencegah penimbunan maupun penyelundupan bahan bakar ke luar negeri.
Stasiun pengisian bahan bakar ritel diminta tidak menghentikan penjualan tanpa alasan yang sah agar tidak menimbulkan kelangkaan pasokan energi di tingkat lokal.
Sementara, Thailand mulai mengkaji pengetatan anggaran pada sejumlah program nonprioritas sebagai langkah antisipasi terhadap tekanan ekonomi akibat meningkatnya ketegangan geopolitik dan fluktuasi harga energi global.
Pemerintah Thailand menilai, kebijakan penghematan diperlukan untuk menjaga ruang fiskal, sekaligus memastikan anggaran negara tetap difokuskan pada program pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Baca juga : Cek Endra Apresiasi Penunjukan Menteri ESDM sebagai Ketua Satgas Transisi Energi
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.