RM.id Rakyat Merdeka - Arab Saudi, Turki, dan Pakistan menandatangani perjanjian pertahanan bersama di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Kesepakatan ini mirip dengan North Atlantic Treaty Organization (NATO) atau Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara. Kesempatan ini dibentuk ketiga negara atas dasar solidaritas Islam.
Perjanjian keamanan bersama antara Saudi, Turki, dan Pakistan ini sudah disiapkan sejak lama. Negosiasi dimulai setelah serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. Pembahasan semakin intensif di tengah serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran.
Kesepakatan ini final dengan penandatanganan yang dilakukan Perdana Menteri sekaligus Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS), Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, di Istana Al-Safa, Makkah, Arab Saudi, Jumat (7/8/2026). Kesepakatan ini disebut sebagai Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah atau Pakta Makkah.
Aliansi ini bertujuan memperkuat pencegahan kolektif atas setiap agresi. Setiap serangan yang menargetkan salah satu negara, akan dianggap sebagai serangan kepada seluruh anggota perjanjian ini.
Kementerian Luar Negeri Pakistan menyatakan, ikatan persaudaraan, solidaritas Islam, dan kepentingan strategis bersama mendorong pembentukan pertahanan bersama itu. "Komitmen bersama ketiga negara memperkuat keamanan kolektif dan mempromosikan perdamaian, keamanan, dan stabilitas kawasan dan sekitarnya," tulis pernyataan Kemlu Pakistan, seperti dilansir Reuters dan Al Jazeera, Minggu (9/7/2026).
Baca juga : Mo Salah Buka Petualangan Baru di Liga Turki Bersama Trabzonspor
Wakil Menteri Diplomasi Publik Arab Saudi Rayed Krimly menegaskan, Pakta Makkah tidak berupaya untuk membangun poros militer atau blok sektarian. Kesepakatan ini juga tak terkait dengan ambisi nuklir atau perlombaan senjata apa pun.
“Ini bukan ancaman terhadap keamanan negara mana pun di kawasan ini," tegas Rayed, di X, seperti dilansir Anadolu Agency, Minggu (9/8/2026).
Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud menambahkan, Pakta Makkah menjadi tonggak penting penguatan kerja sama pertahanan. Kesepakatan ini juga menegaskan eratnya hubungan persaudaraan dan strategis di antara ketiga negara. “Sekaligus membuka jalan menuju masa depan yang aman dan kemakmuran," ucapnya, seperti dilansir Al Jazeera, Minggu (8/6/2026).
Dalam unggahan di platform media sosial NSosyal, Jumat (7/8/2026), Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut, Pakta Makkah akan mendukung proyek bersama di bidang industri pertahanan serta berkontribusi pada upaya pemberantasan terorisme.
Erdogan memastikan, Pakta Makkah tidak ditujukan kepada negara mana pun. Pakta ini masih sangat terbuka bagi negara sahabat yang menginginkan perdamaian, kemakmuran, dan stabilitas keamanan. Erdogan juga menegaskan, Turki akan tetap mengutamakan dialog dan diplomasi untuk menyelesaikan konflik dan krisis.
Baca juga : Garda Prabowo Dorong Diplomasi RI-Turki Atasi Kendala Visa PMI
Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menambahkan, aliansi ini tak ditujukan secara khusus untuk Iran. Pakta Makkah bahkan tidak mencantumkan Iran atau negara mana pun sebagai ancaman bersama. "Tidak ada ancaman bersama yang kami tuliskan dalam perjanjian ini," ucap Fidan, seperti dilansir Anadolu Agency, Minggu (9/8/2026).
Ia menerangkan, Pakta Makkah secara teknis mirip Pasal 5 NATO yang menyatakan bahwa serangan terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota. Meski demikian, bentuk respons tergantung pada situasi yang terjadi. Negara yang menjadi sasaran serangan juga harus terlebih dahulu meminta bantuan dan menjelaskan jenis dukungan yang dibutuhkan. Bantuannya mulai dari pertukaran intelijen, dukungan logistik, pasokan amunisi, hingga pengerahan pasukan.
Fidan melanjutkan, Pakta Makkah akan membentuk komite politik dan militer yang melibatkan para menteri luar negeri, menteri pertahanan, serta kepala militer ketiga negara. Sebuah sekretariat permanen akan didirikan di Saudi.
"Pembahasan perjanjian telah berlangsung selama hampir dua tahun delapan bulan. Ini bukan disusun semata-mata sebagai respons terhadap ketegangan terbaru yang melibatkan Iran," imbuhnya.
Sejalan dengan itu, Fidan berharap, Mesir bergabung dengan aliansi ini. "Saya yakin pada tahap berikutnya, Mesir akan bergabung dalam aliansi ini,” ucapnya, seperti dilansir AFP, Minggu (9/8/2026).
Tanggapan Negara-negara Teluk
Baca juga : Ditelepon MBS, Trump Batal Serang Iran
Negara-negara lain di kawasan Teluk menyikapi dingin kesepakatan “NATO” Saudi-Turki-Pakistan ini. Ketua Dewan Politik Tertinggi Yaman Mahdi al-Mashat menegaskan, Pakta Makkah tak akan menggoyahkan posisi negaranya.
Selama ini, Yaman, khususnya kelompok Houthi, beberapa kali konfrontasi dengan Saudi. Mahdi al-Mashat pun memperingatkan Pakistan dan Turki agar tidak terlibat agresi yang dipimpin Saudi terhadap Yaman. Ia menegaskan, setiap negara yang berpartisipasi dalam serangan maupun blokade, akan dianggap sebagai pihak agresor.
"Strategi blokade dibalas dengan blokade dan akan tetap diberlakukan hingga tujuan Yaman tercapai," ucapnya, seperti dikutip Tasnim News, Minggu (8/8/2026).
Sementara, Anggota Parlemen Iran Ebrahim Rezaei menilai, Pakta Makkah hanyalah kesepakatan di atas kertas. Ia ragu, kesepakatan ini mampu menjamin keamanan jangka panjang.
"Langkah tersebut sama tidak efektifnya dengan ketergantungan bertahun-tahun Riyadh pada dukungan sepihak Amerika Serikat," ucapnya, seperti dilansir NDTV, Minggu (9/8/2026).
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.