Sebelumnya
Menurut Grover, meski hukum India secara konstitusional melindungi hak untuk berkumpul, perlindungan ini sering kali gagal dalam praktiknya.
“Keputusan untuk melakukan intervensi berada di tangan hakim eksekutif atau kepolisian. Mayoritas petugas percaya mereka harus diizinkan menggunakan kekerasan tanpa rasa takut akan hukuman,” ungkapnya.
Hingga saat ini, pihak CJP maupun aliansi oposisi menegaskan, aksi jalanan tidak akan berhenti sampai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) India Gyanesh Kumar mengundurkan diri.
Baca juga : Ummi Quary, Dilarang Ibunda Lakoni Adegan Syur
Jurnalis Investigasi Vidya Krishnan mengatakan, demokrasi India keropos dan PM Modi sedang dalam masalah.
Krishnan menyoroti perbedaan usia massa pengunjuk rasa muda yang beragam dengan jajaran kabinet PM Modi yang isinya figur-figur senior dengan mengandalkan taktik perpecahan dan intimidasi.
Menurutnya, tindakan represif Modi yang mengubah New Delhi menjadi benteng tertutup hanya membuktikan ketidakmampuannya dalam mengelola ketegangan sosial.
Baca juga : Dirut PLN Diganti, Listrik Jangan Blackout Lagi
“Para ‘kecoak’ tampaknya telah menjawab segala keraguan yang tersisa mengenai ketidakmampuan mutlak Modi sebagai perdana menteri,” semprot Krishnan.
Krishnan juga menyentil Ketua KPU yang seharusnya mengundurkan diri karena rasa malu. Terlebih setelah skandal kasus korupsi pada 2006 yang melibatkannya kembali mencuat ke permukaan. LDU
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 14, edisi Sabtu, 17 Oktober 2026 dengan judul "Protes Daftar Pemilih Lumpuhkan New Delhi & Mumbai Ribuan Gen Z India Goyang Kursi Modi"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.