Pengamat Perlindungan Konsumen dan Kebijakan Publik
RM.id Rakyat Merdeka - Dalam beberapa hari ke depan, sebagian masyarakat Indonesia akan melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman; terkait long weekend Natal dan Tahun Baru (Nataru). Menurut estimasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) setidaknya terdapat 110 juta orang yang akan melakukan perjalanan dalam libur Nataru tersebut. Walau tak seheboh momen Idul Fitri (mudik Lebaran), tetapi pada libur Nataru juga akan terjadi peningkatan jumlah trafik, yang kisarannya mencapai 30-60 persen, dari trafik reguler.
Berbagai kementerian dan lembaga di pemerintah, bagaimanapun tampak sibuk dalam mengantisipasi prosesi libur Nataru ini. Baik itu oleh Kemenhub, Kemenko PMK, Kemenkes, dan tentunya Korlantas Mabes Polri. Fokus utama yang dipersiapkan adalah menjaga keandalan infrastruktur transportasi, seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal bus.
Terkait dengan hal ini, adalah kapasitas dan keandalan moda transportasi (keamanan, keselamatan, kenyamanan), baik itu darat (bus, kereta api), udara, dan kapal penyeberangan/kapal laut. Terkait infrastrukur jalan tol, fokusnya adalah mengantisipasi kemacetan parah (horor trafik) di titik tertentu, terutama menuju pelabuhan Merak-Bakauheni. Horor trafik yang terjadi seperti tahun lalu, tidak boleh terulang lagi.
Namun, sejauh yang saya cermati dalam berbagai rapat pembahasan antar kementerian/lembaga, sektor pariwisata kurang mendapatkan perhatian. Kalau pun mendapatkan perhatian, hanya sepintas dan elementer saja. Pemerintah hanya fokus dari aspek managemen transportasinya saja. Padahal klimaks dari liburan panjang itu adalah tempat wisata.
Para pemudik itu akan menyerbu tempat-tempat wisata ternama, di kampung halamannya. Dan ironisnya, saat pengunjung membludak, dan cenderung over kapasitas, tak ada upaya khusus yang dilakukan oleh pemerintah; baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola tempat wisata, atau pun oleh masyarakat sebagai konsumen jasa wisata.
Baca juga : Prabowo Kepada Caleg Dan Cakada Gagal: Bangkit & Jangan Menyerah
Oleh karena itu, ada beberapa poin krusial yang harus diantisipasi/dimitigasi terkait keandalan tempat pariwisata.
Pertama, aspek keandalan sarana prasarana di dalam tempat wisata, seperti tempat bermain, jembatan gantung, komidi putar, perahu sampan di danau/pantai, dll. Sarana prasarana harus dipastikan aman dan laik guna, sudah dikalibrasi oleh institusi yang berkompeten. Plus ada pengawasan petugas, terkait over kapasitas. Banyak terjadi kecelakaan di tempat wisata karena sarana prasarananya patah, putus, ambruk, tersebab minimnya perawatan. Atau juga over kapasitas karena ada pembiaran.
Kedua, fenomena pohon tumbang yang menelan korban jiwa. Ini sering terjadi di tempat wisata alam. Bahkan beberapa kali terjadi di Kebun Raya Bogor. Baru-baru ini juga terjadi di area Monkey Forest di Ubud-Bali, pohon besar tumbang, dan dua orang turis asing meninggal dunia karena tertimpa pohon roboh (11/12/2024).
Seharusnya ada petugas yang memastikan usia pohon tersebut, akarnya masih kuat atau tidak, ada peringatan dini di pohon pohon tua dan rawan, plus ada pertolongan pertama yang cepat. Sehingga tidak mengakibatkan fatalitas (meninggal dunia).
Ketiga, aspek harga yang wajar di dalam tempat wisata, khususnya untuk makanan dan minuman. Tenant, warung, restoran jangan menggunakan aji mumpung kemudian melakulan "kepruk harga" pada konsumen jasa wisata. Lagi lagi harus ada pengawasan ketat untuk hal ini.
Baca juga : UFC 310 Ulasan Prediksi Pra Pertarungan Co Main Event dan Prelim
Selain harga, aspek kualitas dan higienitas makanan dan minuman juga harus mendapatkan perhatian serius, jangan sampai ada pengunjung jasa wisata yang keracunan oleh produk makanan yang jorok. Dinas Kesehatan dan Balai POM setempat, seharusnya turun gunung untuk melakukan pengawasan lebih intens.
Keempat, fasos-fasus seperti toilet dan mushola harus dipastikan cukup air, bersih, nyaman, dan khusus untuk toilet perempuan jumlahnya harus lebih banyak dibanding toilet laki-laki, agar tidak menimbulkan antrian panjang, saat digunakan. Selain itu musti ada toilet untuk pengunjung yang berkebutuhan khusus (difabel).
Dan kelima, wujudkan tempat wisata sebagai area kawasan tanpa rokok. Orang berwisata perlu kenyaman dan kesehatan, jangan dikotori oleh asap rokok, oleh perokok-perokok nakal yang sembrono, merokok sembarangan.
Lagi pula puntung rokoknya sangat nyampah, mengotori tempat wisata dan lingkungan. Belum lagi potensi terjadi kebakaran di tempat wisata. Di tempat-tempat wisata ternama dunia, pengunjung dilarang merokok, karena tempat wisata sebagai area dilarang merokok secara total.
Semoga hal ini menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Pemerintah daerah jangan hanya mau PAD-nya saja, tetapi lemah dalam pengawasan di lapangan. Operator wisata jangan hanya menambang uang sebanyak banyaknya, hingga pengunjung membludak dan over kapasitas, tetapi lemah dan bahkan melakukan pembiaran, sehingga aspek keamanan, keselamatan dan kenyamanan pengunjung wisata menjadi berantakan.
Baca juga : Airlangga: Tidak Ada yang Berlibur Tanpa Belanja
Konsumen sebagai pengunjung jasa wisata, seharusnya juga peduli dengan keselamatan dirinya, jangan paksakan memasuki tempat wisata atau menggunakan fasilitas di lokasi wisata, jika aspek keandalan, keamanan dan keselamatannya mengkhawatirkan.
Jangan dipaksakan jika sudah over kapasitas. Jangan sampai ingin enjoy libur panjang dengan mengunjungi tempat-tempat wisata, tetapi keamanan dan keselamatan tergadaikan.
Oleh: Tulus Abadi, Pengamat Perlindungan Konsumen dan Kebijakan Publik
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.