Sebelumnya
Pemerintah dapat memanfaatkan prinsip Hasta Cita yang menekankan kemandirian dan ketahanan nasional untuk mendorong diplomasi strategis dan kerja sama multilateral. Dalam konteks ini, penguatan hubungan dengan negara-negara tetangga, seperti ASEAN, serta peningkatan peran Indonesia dalam forum internasional menjadi prioritas utama. Selain itu, modernisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista) dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pertahanan akan memastikan bahwa Indonesia siap menghadapi berbagai ancaman global.
Refleksi atas tahun 2024 menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, tetapi hal ini tidak boleh menjadi alasan untuk pesimis. Sebaliknya, tahun 2025 harus menjadi momentum untuk membangun optimisme dan kepercayaan rakyat. Hasta Cita memberikan kerangka kerja yang jelas untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat.
Baca juga : Strategi DPN Untuk Bangsa Dan Geopolitik Indonesia
Maka dari itu tahun 2025 bisa menjadi kesempatan bagi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk menunjukkan bahwa mereka mampu membawa Indonesia menuju era baru yang lebih baik. Dengan visi yang jelas, komitmen yang kuat, dan kolaborasi yang erat antara berbagai elemen masyarakat, pemerintahan di bawah Presiden Prabowo memiliki peluang besar untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut.
Refleksi atas capaian dan hambatan di tahun 2024 menjadi landasan penting untuk menyongsong tahun 2025 dengan optimisme dan langkah strategis yang terarah. Hasta Cita tidak hanya menjadi visi, tetapi juga peta jalan menuju masa depan yang lebih cerah bagi seluruh rakyat Indonesia. Tantangan utama yang dihadapi adalah menciptakan pemerintahan bersih yang transparan, efektif, dan mampu mengembalikan kepercayaan publik. Sistem birokrasi di Indonesia, yang sering dikritik karena tumpang tindih regulasi dan praktik korupsi, harus direformasi secara mendalam.
Baca juga : DOB Harus Sesuai Dengan Politik Potensi Daerah, Kemampuan APBN, dan APBD
Polarisasi masyarakat yang masih terasa pasca-pemilu menjadi tantangan lain yang tidak kalah penting. Pemerintahan baru harus menekankan pentingnya persatuan nasional melalui narasi yang inklusif dan kebijakan yang tidak diskriminatif. Dengan memperkuat supremasi hukum dan menjamin hak-hak rakyat, stabilitas politik dapat dijaga dan menjadi fondasi untuk menjalankan agenda-agenda strategis di masa mendatang. Dalam konteks global, pengalaman Presiden Prabowo sebagai mantan Menteri Pertahanan menjadi aset berharga untuk menghadapi dinamika geopolitik dan ancaman ekonomi global. Dengan diplomasi strategis dan modernisasi pertahanan, Indonesia dapat memperkuat posisinya di tingkat internasional, sekaligus memastikan kemandirian nasional yang kokoh.
Prof. Dr. Drs, Ermaya Suradinata, SH, MH, MS, adalah mantan Direktur Jenderal Sosial Politik Kementerian Dalam Negeri RI, dan Gubernur Lemhannas RI (2001-2005).
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.