DOB Harus Sesuai Dengan Politik Potensi Daerah, Kemampuan APBN, dan APBD

Prof. Dr. Ermaya Suradinata

RM.id  Rakyat Merdeka - Pengembangan Daerah Otonomi Baru (DOB) telah menjadi salah satu kebijakan strategis dalam kerangka desentralisasi, dekonsentrasi yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik, dan keutuhan NKRI, meningkatkan pem­bangunan, dan mengurangi ­kesenjangan antarwilayah. Melalui pemekaran, diharapkan pelayanan pemerintah dapat lebih efektif menjangkau masyarakat di daerah terpencil, sekaligus mempercepat peme­rataan pembangunan di seluruh Indonesia.

Maka untuk mencapai tujuan tersebut, pemekaran membutuhkan perencanaan matang yang mempertimbangkan ­aspek ­multidimensi, termasuk ­anggaran. DOB tidak hanya membutuhkan dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahap awal pembentukannya, seperti untuk pembangunan infrastruktur dan administrasi, tetapi juga memerlukan ke­siapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD berperan pen­ting dalam menopang operasional daerah baru secara berkelanjutan untuk kemandirian daerah.

Baca juga : Pensiunan Bisa Menjadi Pilar Utama Asta Cita

Dari sudut pandang geopolitik menunjukan ketidakseimbangan antara kapasitas APBN dan APBD sering kali menjadi penyebab utama kegagalan DOB dalam mencapai tujuan pemekaran. Jika sebuah DOB terlalu bergantung pada APBN tanpa memiliki kapasitas mandiri melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), hal ini akan menciptakan risiko ketergantungan fiskal. Ketergantungan seperti ini justru berpotensi membebani pemerintah pusat, yang bertentangan dengan semangat otonomi daerah untuk menciptakan kemandirian dan keberlanjutan ekonomi.

Dari itu tantangan terbesar dalam pemekaran DOB terletak pada keterbatasan APBN. Pembentukan DOB memerlukan alokasi anggaran yang sangat besar, terutama untuk pembangunan ­infrastruktur dasar, fasilitas pelayanan publik, ­serta pembiayaan administrasi pemerintahan baru. Anggaran yang dibutuhkan tidak hanya ­untuk tahap awal pembentukan, ­tetapi juga untuk keberlanjutan ­operasional daerah otonom baru tersebut.

Baca juga : Pilkada Serentak 2024: Bukti Menuju Kedewasaan Geopolitik Demokrasi Indonesia

Oleh karena itu, pemerintah harus sangat selektif dalam menentukan daerah yang ­layak dimekarkan, agar pemeka­ran benar-benar memberikan ­dampak positif bagi pem­bangunan daerah dan tidak membebani anggaran negara. Jumlah usulan pemekaran yang sangat tinggi, mencapai ratusan, menuntut perhatian lebih dalam memilih daerah yang layak dimekarkan. Penentuan wilayah yang akan dimekarkan tidak hanya harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat lokal, tetapi juga dampak fiskal jangka panjang terhadap ­anggaran negara.

Pemekaran yang tidak ­terencana dengan baik berisiko mengganggu stabilitas fiskal ­nasional, apalagi jika daerah ­baru tersebut tidak mampu mandiri secara finansial. Ketergantungan pada dana pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), bisa menambah beban fiskal pemerintah pusat yang sudah terbebani oleh berbagai kebutuhan pembangunan nasional.

Baca juga : Geopolitik Dan Geostrategi Kabinet Merah Putih Diperkokoh Dengan Ideologi Pancasila

Ketergantungan pada dana pusat tidak hanya mencerminkan lemahnya PAD, tetapi juga menunjukkan kelemahan dalam tata kelola daerah. Banyak DOB yang terbentuk menghadapi tantangan besar dalam menciptakan infrastruktur, mengelola anggaran, dan meningkatkan kapasitas institusional. Hal ini sering kali disebabkan oleh kurangnya perencanaan dan data yang memadai saat usulan pemekaran diajukan.

Banyak DOB yang gagal mencapai tujuan awalnya, seperti meningkatkan akses terhadap pelayanan publik atau mempercepat pembangunan ekonomi. Maka evaluasi berkala diperlukan untuk mengidentifikasi kelemahan tata kelola, masalah anggaran, atau ketimpangan infrastruktur yang mungkin muncul. Jika ditemukan masalah sistemik, reformasi kebijakan harus dilakukan untuk memperbaiki kapasitas birokrasi dan mengurangi ketergantungan fiskal.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.