Sebelumnya
Sementara itu, prinsip berdikari dalam ekonomi menuntut agar desa memiliki daya tahan ekonomi melalui penguatan potensi lokal, seperti pertanian, kerajinan, pariwisata berbasis budaya, dan sistem ekonomi koperasi. Kedaulatan pangan dan energi di tingkat desa menjadi indikator penting dari implementasi Trisakti dalam ruang hidup yang konkret. Sedangkan kepribadian dalam budaya mengharuskan pemerintah desa hingga pusat tidak semata-mata mengikuti arus budaya global, melainkan tetap menjunjung tinggi kearifan lokal dan karakter kebangsaan Indonesia.
Gotong royong, sebagai nilai utama yang dihidupkan oleh Bung Karno adalah dari akar tradisi Nusantara, menjadi kunci penghubung antara kebijakan pemerintah dan partisipasi masyarakat. Dalam konteks pembangunan nasional yang berjenjang dari desa ke pusat, gotong royong harus dipahami bukan hanya sebagai kerja sama fisik, tetapi sebagai semangat kolektif dalam menyusun visi pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Baca juga : Pancasila Sebagai Dasar Pemerintahan Di Tengah Tantangan Geopolitik
Ketika program-program nasional seperti pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, atau pengembangan UMKM dijalankan dengan melibatkan masyarakat desa secara aktif, maka di sanalah ajaran Bung Karno tentang “revolusi mental” dan “membangun dari bawah” menjadi nyata. Pemerintah pusat harus mampu menyinergikan semangat ini ke dalam mekanisme kerja antar-lembaga, sedangkan pemerintah daerah dan desa perlu memperkuat kepercayaan masyarakat sebagai mitra strategis pembangunan.
Dalam praktik pemerintahan modern, gotong royong tidak berarti anti-teknologi atau anti-profesionalisme. Justru, gotong royong yang berlandaskan nilai dapat mengisi kekosongan etis dalam birokrasi yang kerap tersandera oleh rutinitas dan formalitas. Gotong royong menjadi semacam “social glue” yang mempersatukan antara visi kebijakan dengan kebutuhan konkret rakyat.
Baca juga : Pertemuan Prabowo Dan Megawati: Simbol Rekonsiliasi Nasional Dan Aktualisasi Pancasila
Saat masyarakat desa merasa menjadi bagian dari proses pembangunan, bukan sekadar objek, maka efektivitas kebijakan meningkat dan resistensi sosial menurun. Sebaliknya, pembangunan yang menjauh dari semangat gotong royong akan berisiko memperlebar jarak antara negara dan rakyatnya, serta melanggengkan ketimpangan sosial. Dengan demikian, Bulan Bung Karno menjadi ruang strategis untuk meneguhkan kembali semangat gotong royong, nilai-nilai Pancasila, dan ajaran Trisakti sebagai fondasi bagi tata pemerintahan yang solid dan efektif dari tingkat pusat hingga desa. Di tengah tantangan globalisasi, disrupsi teknologi, dan polarisasi politik, bangsa Indonesia membutuhkan narasi kebangsaan yang mampu merekatkan dan menggerakkan — dan warisan Bung Karno memberikan semua itu.
Manakala pemerintahan dan masyarakat sama-sama berkomitmen pada nilai-nilai tersebut, maka pembangunan nasional tidak hanya akan berjalan efektif secara teknokratis, tetapi juga bermakna secara ideologis dan membumi secara sosial. Oleh karena itu, mewujudkan Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur sebagaimana dicita-citakan Bung Karno hanya mungkin tercapai bila ajarannya tidak hanya dikenang, tetapi benar-benar diimplementasikan dari desa hingga ke pusat pemerintahan.
Baca juga : Memperkukuh Trisakti Dan Asta Cita Di Momentum Hari Lahir Pancasila
Prof. Dr. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS, adalah Dewan Pakar BPIP RI dan Ketua Dewan Pembina Center for Geopolitics & Geostrategy Studies Indonesia (CGSI).
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.