Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS)
RM.id Rakyat Merdeka - Lumpur masih menggenang di banyak sudut Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Jalan terputus, jembatan runtuh, desa-desa terisolasi. Dalam situasi seperti ini, negara tidak sedang diuji oleh debat ideologis, melainkan oleh satu pertanyaan sederhana: seberapa cepat ia mampu menyelamatkan warganya.
Namun di tengah krisis, sebuah frasa lama kerap muncul dalam diskusi konseptual: “TNI harus kembali ke barak.” Frasa ini lahir dari semangat reformasi 1998, sebagai sebuah ikhtiar penting untuk menjaga supremasi sipil dan mencegah kembalinya dwifungsi militer.
Frasa ini memang bukan suara nyata yang bergema di tengah bencana hari ini. Ia lebih merupakan gema dari perdebatan normatif yang kerap diulang dalam ruang-ruang akademik dan politik. Justru karena itu, relevansinya perlu diuji ulang ketika negara berada dalam keadaan darurat.
Hingga 17 Desember 2025, data BNPB mencatat 1.059 nyawa melayang, 192 orang masih hilang, dan lebih dari 588 ribu warga terpaksa hidup di pengungsian. Sebanyak 76 ruas jalan nasional terputus, 31 jembatan vital hancur, dan ribuan desa terisolasi. Dalam kekacauan seperti ini, birokrasi sipil, sekuat apa pun niatnya, seringkali bergerak terseok.
Kita tidak sedang berada dalam situasi normal. Kita sedang menghadapi apa yang bisa disebut sebagai perang asimetris melawan kekuatan alam. Dalam konteks ini, kecepatan menjadi mata uang paling berharga.
Saat Sistem Normal Runtuh, Siapa yang Siap Bergerak?
Baca juga : Misteri Surat Aceh ke PBB dan Penanganan Bencana
Birokrasi sipil dibangun untuk stabilitas. Ia bekerja melalui regulasi, perencanaan, tender, dan rapat koordinasi. Semua itu penting, tetapi membutuhkan waktu. Ketika jembatan ambruk dan komunikasi terputus, waktu justru menjadi kemewahan yang tidak dimiliki korban.
Di sinilah perbedaan mendasar militer terlihat. Tentara memang dirancang untuk beroperasi penuh justru ketika sistem normal runtuh. Doktrin siap gerak memungkinkan keputusan diambil cepat, dengan rantai komando yang tegak lurus dan jelas. Logistik mandiri membuat pasukan tidak harus membebani perangkat pemerintahan di daerah yang sedang lumpuh.
Respons ini tidak dilakukan sendirian. Sekitar 35.000 personel TNI dan 15.000 personel Polri diturunkan ke lapangan. Polisi membantu pengamanan, evakuasi, dan distribusi bantuan, sementara TNI fokus membuka akses dan memulihkan infrastruktur dasar. Kolaborasi ini membuat negara hadir secara nyata, bukan sekadar simbolik.
Fakta di lapangan berbicara. Yonzipur 16/Dhika Anoraga bekerja membangun Jembatan Teupin Reudeup sepanjang 39 meter di jalur Bireuen–Lhokseumawe, serta Jembatan Teupin Mane sepanjang 30 meter di jalur Bireuen–Bener Meriah. Di titik lain, Zeni Konstruksi mengeraskan jalan KKA di Bener Meriah, membuka kembali urat nadi distribusi logistik.
Di udara, pesawat Hercules TNI AU menjatuhkan puluhan ton bantuan ke wilayah yang tak lagi bisa dijangkau kendaraan darat. Semua ini dilakukan tanpa menunggu proses lelang, tanpa menimbang margin keuntungan. Yang ada hanya satu pertimbangan: misi harus tuntas. Inilah wajah nyata Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
Negara Sudah Membayar, Mengapa Tak Digunakan?
Baca juga : Resolusi PBB, Palestina, dan Konsistensi Indonesia di Garis Depan
Pertanyaan berikutnya bukan lagi soal kemampuan, melainkan soal rasionalitas kebijakan. Negara ini menggaji sekitar 400.000 personel TNI dan 400.000 personel Polri. Gaji dibayarkan rutin, fasilitas dirawat, dan kesiapsiagaan dijaga, baik ada perang maupun tidak.
Anggaran pertahanan dan keamanan sejatinya adalah premi asuransi yang dibayar rakyat. Ketika bencana maha dahsyat melumpuhkan Sumatera, membiarkan kapasitas ini menganggur adalah ironi sekaligus inefisiensi.
Tantangan terberat justru ada pada fase setelah tanggap darurat: rehabilitasi dan rekonstruksi. Lebih dari 147 ribu rumah rusak, hampir seribu sekolah hancur, dan puluhan jembatan permanen lenyap. Jika seluruh proses ini diserahkan pada mekanisme tender normal, korban bisa menunggu berbulan-bulan, atau bahkan lebih lama lagi.
Di sinilah gagasan menjadikan Zeni sebagai semacam “state contractor” menemukan relevansinya. Zeni Konstruksi memiliki alat berat dan kemampuan membuka jalan. Zeni Bangunan mampu membangun hunian sementara dan fasilitas publik darurat dengan cepat. Menggunakan prajurit bukan berarti mematikan sektor sipil, melainkan mengisi kekosongan pada fase paling kritis.
Secara fiskal, ini masuk akal. Negara mestinya tidak membayar biaya tenaga kerja tambahan, tidak membayar margin keuntungan perusahaan. Anggaran yang dihemat bisa dialihkan langsung untuk bantuan sosial dan pemulihan ekonomi warga.
Kemanusiaan Lebih Tinggi dari Dogma
Baca juga : Indonesia Masuk Ranking Aman, Kabur Bukan Pilihan
Pada akhirnya, perdebatan tentang “kembali ke barak” harus diletakkan secara proporsional. Supremasi sipil bukanlah larangan absolut bagi militer untuk bekerja, melainkan mekanisme kontrol agar kekuatan itu digunakan secara sah dan bertanggung jawab.
Bagi seorang ibu di tenda pengungsian Aceh Utara, perdebatan normatif di Jakarta tidak berarti banyak. Yang ia butuhkan adalah jalan terbuka agar obat bisa masuk, jembatan berdiri agar anaknya bisa kembali sekolah.
Apakah TNI harus kembali ke barak? Ya, tentu. Itu rumah alami mereka dalam demokrasi. Tetapi bukan sekarang.
Sekarang, tempat terbaik bagi TNI bersama Polri, adalah di tengah lumpur, di antara warga yang kehilangan segalanya. Di sanalah desain terbaik institusi ini diuji dan dibutuhkan: hadir cepat, bekerja senyap, dan menyelamatkan rakyat ketika negara diuji oleh keadaan paling ekstrem.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.