Pengamat Transportasi
RM.id Rakyat Merdeka - Sebesar 91,2 persen konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional dihabiskan sektor transportasi. Sebanyak 93 persen penyaluran BBM subsidi digunakan kendaraan pribadi.
Presiden Prabowo Subianto bakal menggencarkan sejumlah program elektrifikasi untuk mewujudkan swasembada energi. Beberapa di antaranya adalah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan pembangunan pabrik kendaraan listrik. Dengan sejumlah program tersebut, diharapkan Indonesia tidak lagi mengimpor BBM dalam dua hingga tiga tahun ke depan.
Menghadapi krisis energi memerlukan langkah strategis yang tidak hanya bersifat reaktif (jangka pendek), tetapi juga transformatif (jangka panjang). Di tahun ini, ketergantungan pada bahan bakar fosil bukan lagi sekadar isu lingkungan, melainkan ancaman serius bagi stabilitas fiskal negara.
Berdasarkan data dari Handbook Statistik Energi dan Ekonomi Indonesia 2024 yang dirilis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), konsumsi BBM di Indonesia selama satu dekade terakhir (2014–2024) menunjukkan tren yang fluktuatif. Meski sempat terkontraksi ke angka 65.290 ribu kiloliter pada masa pandemi Covid-19 di tahun 2020, konsumsi segera bangkit dan terus meningkat secara bertahap dari tahun 2021. Tahun 2021 (69.766 ribu kiloliter), tahun 2022 (77.793 ribu kiloliter), tahun 2023 (79.837 ribu kiloliter) hingga mencapai puncaknya di angka 82.319 ribu kiloliter pada 2024.
Sektor transportasi tetap menjadi pengguna BBM terbesar di Indonesia. Jika menilik satu dekade ke belakang, dominasi sektor ini kian menguat. Pada tahun 2014, transportasi menyerap 79,5 persen dari total konsumsi (setara 56.235 ribu kiloliter). Angka ini melonjak tajam dalam sepuluh tahun kemudian, tahun 2024 porsinya meningkat menjadi 91,2 persen atau mencapai 75.098 ribu kiloliter.
Baca juga : Krisis Energi dan Urgensi Reformasi Transportasi Umum
Dari porsi itu, transportasi darat 90 persen, transportasi perairan 6 persen, dan transportasi udara 4 persen. Data Kementerian ESDM (2012), BBM subsidi di sektor transportasi darat, sebanyak 93 persen digunakan kendaraan pribadi (mobil dan sepeda motor), sisanya 4 persen angkutan barang dan 3 persen transportasi umum. Sekarang, transportasi umum makin berkurang, bisa jadi kurang 3 persen BBM subsidi yang digunakannya.
Langkah Strategis
Oleh sebab itu, perlu adanya langkah-langkah krusial yang perlu diambil pemerintah Indonesia. Setidaknya, ada lima langkah yang bisa dilakukan.
Pertama, percepatan migrasi ke transportasi umum berbasis listrik. Langkah paling efektif untuk mengurangi konsumsi BBM nasional adalah dengan memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke transportasi publik. Melakukan elektrifikasi armada dengan mengganti armada transportasi publik di kota-kota besar lainnya dengan bus listrik secara masif. Di Kota Medan, semua armada Trans Metro Deli sudah menggunakan kendaraan listrik. Berikutnya, integrasi antarmoda dengan memastikan konektivitas yang mulus antara KRL, MRT, LRT, dan pengumpan (feeder) agar masyarakat tidak punya alasan untuk menggunakan kendaraan pribadi.
Kedua, format ulang subsidi energi yang tepat sasaran. Subsidi BBM seringkali dinikmati kalangan menengah ke atas yang memiliki kendaraan pribadi. Digitalisasi penyaluran menggunakan sistem verifikasi berbasis data (seperti aplikasi atau sensor plat nomor kendaraan) agar BBM bersubsidi benar-benar hanya dikonsumsi oleh angkutan umum dan logistik. Selain itu, relokasi anggaran dengan mengalihkan sebagian anggaran subsidi BBM untuk membangun infrastruktur pengisian daya listrik (SPKLU), jalur sepeda dan perbaikan trotoar bagi pejalan kaki.
Ketiga, insentif kendaraan listrik (EV) dan Mikro-Mobilitas. Pemerintah perlu mendorong adopsi kendaraan listrik di level individu, terutama motor listrik yang populasi dan konsumsi energinya sangat besar di Indonesia. Subsidi konversi dengan memberikan bantuan dana yang lebih besar bagi masyarakat yang ingin mengubah motor bensinnya menjadi motor listrik. Namun harus melihat kondisi daerah, sehingga diperlukan pemetaan wilayah. Tidak seluruh daerah diberikan, terutama di perkotaan yang sudah berlebihan populasi sepeda motor. Bisa diterapkan di pulau-pulau kecil yang cukup banyak jumlahnya dan daerah 3TP (Terdepan, Terluar, Tertinggal, dan Perbatasan). Juga diberikan fasilitas jalur khusus dengan mendorong penggunaan sepeda listrik dan skuter sebagai solusi last-mile dengan membangun jalur yang aman dan nyaman. Kab. Asmat sejak 2007 menggunakan kendaraan listrik dan sudah ada regulasinya berupa peraturan daerah.
Baca juga : Sinergi Lintas Sektor Jembatani Rindu Pemudik ke Bangka Belitung
Keempat, optimalisasi logistik jalur rel. Krisis energi berdampak besar pada harga pangan karena biaya distribusi menggunakan truk sangat bergantung pada harga solar. Rel ganda (double track) mempercepat pembangunan rel ganda untuk angkutan barang agar beban logistik berpindah dari jalan raya ke kereta api yang jauh lebih efisien secara energi. Mengaktifkan jalur rel yang pernah beroperasi, baik di Pulau Jawa maupun di Pulau Sumatera.
Kelima, pengembangan bahan bakar nabati (biofuel). Memanfaatkan kekayaan alam Indonesia untuk mengurangi impor energi. Peningkatan kadar campuran, melanjutkan pengembangan B40 atau B50 (biodiesel) dengan tetap menjaga keseimbangan antara ketahanan pangan dan energi (food vs fuel).
Menaikkan Anggaran Transportasi Umum
Sejak diluncurkan pada 2020, program subsidi layanan transportasi darat kini telah beroperasi di 15 kota. Mengingat pentingnya layanan ini, diperlukan alokasi anggaran yang lebih besar serta pemberian stimulan atau DAK dari Ditjen Perhubungan Darat bagi daerah-daerah baru. Saat ini, program telah hadir di berbagai wilayah seperti Medan (Trans Metro Deli), Palembang (Trans Musi Jaya), Bogor (Trans Pakuan), Bandung (Trans Metro Jabar), Depok (Trans Depok), Bekasi (Trans Patriot), Banyumas (Trans Banyumas), Yogyakarta (Trans Jogja), Surakarta (Batik Solo Trans), Surabaya (Trans Semanggi Surabaya), Banjarmasin (Trans Banjarbakula), Bali (Trans Metro Dewata), Makassar (Trans Mamminasata), Balikpapan (Balikpapan City Trans), hingga Manado (Trans Manado).
Meskipun Pemerintah menargetkan pembenahan angkutan umum di 20 kota dalam RPJMN 2025–2029, realisasinya kini diragukan. Hal ini dipicu oleh tren anggaran yang terjun bebas; setelah mencapai puncaknya di angka Rp582,98 miliar pada 2023, alokasinya menyusut drastis hingga hanya direncanakan sebesar Rp82,6 miliar pada 2026. Sejauh ini, baru satu kota yang berhasil direalisasikan, yaitu Manado (Trans Manado) pada tahun 2025.
Dukungan Pengembangan Produksi Nasional
Pengembangan bus listrik nasional yang diinisiasi oleh PT Inka melalui kolaborasi 4 perguruan tinggi (UGM, ITS, Universitas Airlangga dan ISI Denpasar) dan industri karoseri lokal Piala Mas telah membuktikan kemampuannya sejak pertemuan G20 Bali 2022. Saat ini, armada tersebut telah dioperasikan sebagai transportasi publik di Bandung, Surabaya, dan kawasan TMII.
Baca juga : Mengurai Masalah Penyeberangan dan Krisis Transportasi Umum
Mengingat potensinya, pemerintah perlu memberikan dukungan strategis untuk memastikan pengembangan bus listrik produksi PT Inka ini terus berlanjut dan mampu memenuhi kebutuhan transportasi hijau di Indonesia.
Melalui integrasi kebijakan yang komprehensif, mulai dari reformasi subsidi, dukungan terhadap produksi bus listrik nasional, hingga optimalisasi logistik jalur rel, Indonesia memiliki peluang besar untuk keluar dari krisis energi. Langkah strategis ini bukan sekadar upaya menjaga lingkungan, melainkan investasi jangka panjang demi stabilitas fiskal dan kesejahteraan masyarakat yang lebih berkelanjutan.
Djoko Setijowarno
Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.