RM.id Rakyat Merdeka - Prof. Dr. (H.C.) Megawati Soekarnoputri, selaku Ketua Dewan Pengarah BPIP sekaligus Presiden ke-5 Republik Indonesia, berpandangan bahwa Pancasila pada hakikatnya bukan hanya dasar negara, ideologi bangsa, dan pandangan hidup Indonesia, melainkan juga mengandung nilai-nilai yang memiliki dimensi universal. Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Musyawarah, dan Keadilan Sosial merupakan nilai yang lahir dari pengalaman historis bangsa Indonesia, tetapi substansinya dapat menjadi bagian dari percakapan peradaban dunia.
Pemikiran tersebut memperoleh ruang artikulasi melalui berbagai forum internasional yang dihadirinya, mulai dari Tiongkok, Korea Selatan, dan Rusia hingga Uzbekistan serta Uni Emirat Arab. Dalam forum-forum itu, Pancasila tidak sekadar diperkenalkan sebagai identitas nasional, tetapi dihubungkan dengan pencarian perdamaian, kesetaraan antarbangsa, dialog kebudayaan, dan persaudaraan manusia.
Salah satu momentum penting berlangsung di Fujian Normal University, Fuzhou, Tiongkok, pada 5 November 2018, ketika Prof. Dr. (H.C.) Megawati Soekarnoputri menerima gelar doktor kehormatan di bidang diplomasi ekonomi. Dalam orasinya, ia mengangkat hubungan antara pemikiran Bung Karno, diplomasi ekonomi, dan perdamaian dunia. Baginya, hubungan ekonomi antarnegara tidak dapat dilepaskan dari prinsip politik yang mendasarinya.
Pengalaman Konferensi Asia-Afrika 1955 menjadi rujukan bahwa kerja sama ekonomi dan diplomasi dapat diarahkan untuk mengurangi ketidakadilan, membangun kesetaraan, serta membuka hubungan yang lebih luas antarbangsa. Gagasan ini menempatkan Pancasila dalam percakapan mengenai pembangunan dunia yang tidak semata-mata diukur berdasarkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berdasarkan manfaatnya bagi kehidupan manusia.
Dua hari kemudian dari Tiongkok, di The KOR-ASIA Forum 2018 di Seoul, Korea Selatan, Prof. Dr. (H.C.) Megawati Soekarnoputri menghubungkan pengalaman sejarah Indonesia dengan upaya mencari jalan damai bagi Semenanjung Korea. Ia mengingatkan pertemuan Bung Karno dengan pemimpin Korea Utara pada 1965, dan menempatkan pengalaman tersebut dalam konteks pentingnya dialog di tengah pertentangan politik. Di sini, Pancasila memperoleh makna praktis: perbedaan tidak harus berakhir dengan permusuhan, sementara penyelesaian konflik membutuhkan kesediaan untuk berkomunikasi dan menghormati pihak lain.
Pemikiran serupa kembali mengemuka dalam The 8th World Peace Forum di Beijing, pada Juli 2019. Dalam forum yang membahas tanggung jawab bersama, pengelolaan bersama, dan manfaat bersama, Prof. Dr. (H.C.) Megawati Soekarnoputri menekankan pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan setiap negara. Gagasan tersebut sejalan dengan semangat “To Build the World Anew” yang pernah disampaikan Bung Karno di Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Dalam perspektif Pancasila, solidaritas bukan sekadar ungkapan moral, melainkan prinsip yang perlu diwujudkan melalui tindakan bersama. Gotong royong, yang tumbuh dari pengalaman sosial Indonesia, dapat menjadi inspirasi untuk memperkuat kerja sama tanpa mengabaikan kedaulatan masing-masing negara.
Pembumian Pancasila juga dilakukan melalui jalur kebudayaan. Dalam kegiatan An Exotic Journey to Nusantara di Seoul, pada 2021, kekayaan budaya Indonesia dapat diperkenalkan sebagai bagian dari identitas bangsa sekaligus sarana membangun pemahaman lintas budaya. Pendekatan ini penting karena hubungan antarbangsa tidak selalu harus dimulai dari perundingan politik atau kepentingan ekonomi. Seni, wastra, tradisi, bahasa, dan warisan budaya dapat membuka ruang perjumpaan yang lebih manusiawi. Dalam konteks ini, Bhinneka Tunggal Ika menyampaikan pelajaran bahwa persatuan tidak berarti menghapus perbedaan.
Baca juga : Pancasila, Kompas Pola Pembangunan Semesta Berencana NKRI Menuju Indonesia Raya
Sementara itu, pada September 2024, Prof. Dr. (H.C.) Megawati Soekarnoputri membawa gagasan Pancasila ke Rusia melalui kuliah umum di St. Petersburg State University. Ia menghubungkan sila Kemanusiaan dengan cita-cita membangun persaudaraan dunia, sedangkan Keadilan Sosial dikaitkan dengan perjuangan mewujudkan tatanan internasional yang damai dan setara.
Pancasila dengan demikian tidak hanya berbicara tentang hubungan antara negara dan warga negaranya, tetapi juga mengenai tanggung jawab bangsa Indonesia dalam pergaulan internasional. Dalam dunia yang diwarnai rivalitas geopolitik, pemikiran ini mengingatkan bahwa kekuatan suatu negara semestinya tidak menjadi alasan untuk merendahkan kedaulatan negara lain.
Kemudian, masih pada September 2024, kunjungan ke Uzbekistan memperluas pendekatan tersebut melalui pendidikan dan kebudayaan. Penganugerahan gelar profesor kehormatan oleh Silk Road International University of Tourism and Cultural Heritage, di Samarkand, memperlihatkan adanya ruang akademik untuk mempertemukan pengalaman kebangsaan Indonesia dengan dialog peradaban. Pancasila dapat berkontribusi dalam dialog tersebut tanpa harus diperlakukan sebagai ideologi yang wajib diterima bangsa lain.
Dimensi kemanusiaan kembali tampak ketika Prof. Dr. (H.C.) Megawati Soekarnoputri menghadiri forum persaudaraan manusia di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, pada Februari 2026. Dalam forum ini, ia mengemukakan Pancasila sebagai kerangka nilai yang dapat mendukung persaudaraan manusia dan kehidupan damai. Gagasan ini menempatkan kemanusiaan sebagai titik temu di tengah perbedaan agama, budaya, dan pandangan hidup.
Baca juga : Strategi Pengelolaan Stabilitas Fiskal Pemerintahan Daerah
Pancasila tidak menggantikan keyakinan atau tradisi bangsa lain, tetapi menawarkan pengalaman Indonesia dalam membangun kehidupan bersama di tengah kemajemukan. Persaudaraan manusia menjadi penting, justru ketika perbedaan sering digunakan untuk membangun sekat dan mempertajam pertentangan. Pancasila akan lebih bermakna di mata dunia ketika masyarakat internasional dapat melihat penerapannya dalam kehidupan nyata.
Karena itu, pemikiran Megawati tentang pembumian Pancasila perlu dikembangkan menjadi kerja bersama yang berkelanjutan. BPIP, Kementerian Luar Negeri, perguruan tinggi, lembaga riset, komunitas kebudayaan, dan generasi muda dapat memperkuat diplomasi Pancasila melalui pendidikan, penelitian, pertukaran akademik, dialog perdamaian, dan kerja sama kemanusiaan. Keberhasilannya tidak cukup diukur dari jumlah forum yang dihadiri atau pidato yang disampaikan, tetapi dari sejauh mana gagasan tersebut melahirkan pemahaman, kerja sama, dan manfaat nyata bagi masyarakat dunia.
Maka membumikan Pancasila di panggung dunia bukanlah upaya menjadikan Indonesia sebagai pengajar bagi bangsa-bangsa lain. Ini merupakan ikhtiar menawarkan pengalaman Indonesia sebagai bahan pembelajaran bersama. Pancasila berakar pada sejarah dan kebudayaan Nusantara, tetapi nilai kemanusiaan, musyawarah, persatuan, dan keadilan yang dikandungnya dapat membuka ruang dialog universal.
Prof. Dr. Drs. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS, adalah Pemerhati Geopolitik dan Geostrategi, DIREKTUR JENDERAL SOSPOL DEPDAGRI (1998-2001), dan GUBERNUR LEMHANNAS RI (2001-2005).
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.