Dalam Perspektif Geopolitik: Membangun DKI Jakarta Menunaikan Kemerdekaan RI

Prof. Dr. Ermaya Suradinata

RM.id  Rakyat Merdeka - Kemerdekaan Indo­nesia tidak pernah selesai ­hanya dengan mengibarkan Sang Merah Putih, menyelengga­ra­kan ­upacara kenegaraan, atau mengenang pidato para pendiri bangsa. Lantaran kemerdekaan adalah pekerjaan sejarah yang harus terus ditunaikan melalui kemampuan negara meng­ha­dirkan ke­sejahteraan, ke­adilan, keamanan, dan martabat bagi rakyatnya. Dalam per­spektif inilah pembangunan DKI Jakarta memperoleh makna yang jauh lebih strategis.

Jakarta bukan sekadar sebuah kota, melainkan ruang tempat wajah Indonesia dipertontonkan kepada dunia. Meskipun status ibu kota negara telah berpindah, Jakarta tetap menjadi pusat ekonomi, bisnis, diplomasi, kebudayaan, dan interaksi inter­nasional yang memiliki ­pengaruh besar terhadap persepsi mengenai Indonesia.

Karena itu, kepemim­pinan ­Pramono Anung sebagai ­Gubernur Kepala Pemerin­ta­han ­Daerah memiliki arti yang melampaui batas administrasi sebuah provinsi. Cara Jakarta dikelola ikut menentukan se­berapa kokoh Indonesia meng­hadapi tekanan geopolitik global.

Baca juga : Indonesia Dihormati Dunia Setelah Kemerdekaan Karena Pendiri KAA Bandung

Dalam dunia yang semakin tidak pasti, kekuatan sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh jumlah alutsista, luas wilayah, atau kemampuan diplomatiknya. Ketahanan nasional justru berawal dari kemampuan pemerintah menjaga kehidupan domestik tetap stabil ketika dunia di luar sedang bergejolak.

Krisis energi, perang, fragmen­tasi ekonomi global, kompetisi Amerika Serikat dan China, gangguan rantai pasok, hingga ketidakpastian pasar keuangan internasional pada akhirnya akan menemukan jalannya menuju kota-kota besar. Jakarta adalah salah satu titik pertama tempat guncangan tersebut terasa.

Dari itu, kepemimpinan gubernur tidak boleh dipandang semata sebagai urusan mengelola transportasi, banjir, sampah, perizinan, atau tata ruang. Di tangan gubernur, terdapat salah satu simpul penting ke­tahanan nasional. Kepemimpinan ­Pramono Anung menjadi relevan karena pendekatan taktis dan pragmatis, yang dikembangkannya berupaya menjadikan stabilitas sosial dan ekonomi Jakarta sebagai benteng awal untuk meredam guncangan yang berasal dari luar.

Baca juga : BNI Catat Fundamental Bisnis Kokoh di Bawah Danantara

Ukuran keberhasilan tersebut dapat dilihat dari kemampuan Jakarta mempertahankan fondasi ekonominya. Pada triwulan II 2026, ekonomi Jakarta tercatat tumbuh 5,52 persen dan ­memberikan kontribusi sekitar Rp 1.050,02 triliun terhadap perekonomian nasional. Angka-angka tersebut bukan sekadar statistik pembangunan. Di baliknya terdapat aktivitas jutaan manusia, dunia usaha, perdagangan, jasa keuangan, industri kreatif, teknologi, serta jaringan ekonomi yang menghubungkan Jakarta dengan berbagai wilayah Indonesia dan dunia.

Oleh karenanya Jakarta tidak boleh menjadi etalase kemajuan yang menyembunyikan kesenjangan di balik gedung-gedung pencakar langit. Maka kepemimpinan daerah harus memiliki keberanian untuk melihat pembangunan dari perspektif manusia. Diplomasi inklusif yang merangkul berbagai kelompok sosial, termasuk tokoh agama dan kekuatan masyarakat sipil, menjadi bagian penting dalam menjaga kohesi sosial.

Di sinilah pembangunan ­Jakarta dapat ditempatkan dalam gagasan yang lebih besar tentang menunaikan kemerdekaan Republik Indonesia. Para pendiri bangsa tidak memperjuangkan kemerdekaan agar Indonesia sekadar berganti penguasa, melainkan agar bangsa ini memiliki kemampuan menentukan masa depannya sendiri. Maka, membangun Jakarta berarti membangun salah satu instrumen kemandirian nasional.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.