Tausiah Politik
RM.id Rakyat Merdeka - Pernyataan sembrono tentang agama orang lain dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak terpuji dan berpotensi menimbulkan konflik. Pernyataan semacam ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, baik lisan, tulisan, ukiran, pamflet, maupun karikatur. Kita tentu masih ingat Salman Rushdie, seorang warga negara Inggris keturunan India, yang pernah mendapatkan fatwa hukuman mati dari Ayatollah Khomeini, pemimpin spiritual tertinggi Iran, pada tahun 1989. Fatwa tersebut hingga kini belum dicabut. Pernyataan dalam bukunya yang berjudul The Satanic Verses dinilai menghina Nabi Muhammad SAW. Sejak saat itu, Salman Rushdie hidup dalam persembunyian karena bukunya menghebohkan dunia dan memicu kemarahan umat Islam.
Kasus serupa juga terjadi ketika Renald Luzier membuat kartun Nabi Muhammad SAW. untuk sampul majalah Charlie Hebdo edisi Januari 2015. Publikasi karikatur tersebut berujung pada tragedi berdarah yang menelan banyak korban. Sebanyak 12 orang tewas ketika dua pria bersenjata menyerang dan menembaki kantor redaksi Charlie Hebdo.
Di dalam negeri, pernah pula terjadi beberapa kasus yang sangat disesalkan akibat pernyataan tokoh masyarakat yang bernuansa SARA, khususnya yang berkaitan dengan agama. Pernyataan Pendeta Antonius R. Bawengan yang dinilai menghina agama Islam dan Kristen menyulut kerusuhan karena vonis hukuman terhadapnya dianggap terlalu ringan. Pernyataan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) beberapa waktu lalu juga mengundang demonstrasi dari sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam karena dinilai menghina agama Islam. Di beberapa daerah, sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat juga pernah menyampaikan pernyataan bernuansa SARA yang kemudian menjadi pemicu terjadinya konflik terbuka.
Berbagai pengalaman tersebut seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi bangsa ini. Siapa pun, terutama mereka yang memiliki status sosial dan pengaruh besar di tengah masyarakat, perlu berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan. Pengaruh suatu pernyataan terkadang berada di luar dugaan dan dapat memicu konflik terbuka. Dalam masyarakat yang masih sarat dengan berbagai ketidakadilan, situasinya ibarat alang-alang kering yang sangat mudah tersulut api dan menimbulkan kebakaran besar.
Baca juga : Mengomentari Problem Internal Agama Lain
Dalam Islam, terdapat sejumlah ayat Al-Qur’an dan hadis yang mengingatkan agar setiap orang tidak sembarangan mengeluarkan pernyataan, terlebih jika mengandung unsur hasutan, fitnah, dan provokasi. Hampir seluruh ayat dalam Q.S. al-Hujurat (49), khususnya ayat 11–16, memberikan peringatan kepada setiap orang agar berhati-hati dalam bersikap, berbicara, dan menyampaikan pernyataan.
Dalam sebuah hadis juga ditegaskan: “Barang siapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam.” Tentu saja, agama-agama lain juga memiliki ajaran serupa, yakni menghindari pernyataan yang mengandung unsur penghinaan, penistaan, dan provokasi terhadap keyakinan orang lain.
Pernyataan yang mengandung unsur penistaan dan provokasi juga perlu dicermati dari perspektif hukum. Hal tersebut antara lain berkaitan dengan ketentuan dalam UU PNPS No. 1 Tahun 1965, khususnya Pasal 1 dan Pasal 2, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:
Pasal 1
Baca juga : Bahaya Mendelegitimasi Peran Negara dalam Agama
Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.
Pasal 2
(1) Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri.
(2) Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi/aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri.***
Baca juga : Melukis Wajah Nabi
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 1 & 6, edisi Senin, 9 November 2026 dengan judul "Pernyataan Sembrono"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.