Balita Menderita Gizi Buruk Di Pejaten Meninggal Dunia

 Sebelumnya 
Cegah Pernikahan Dini

Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dewan Perwaki­lan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Anggara Wicitra Sas­troamidjojo mengaku, prihatin masih ditemukan kasus gizi buruk di Ibu Kota. Seharusnya, Jakarta sudah selesai mengatasi masalah itu.

Ara, sapaan akrab Anggara, meminta Pemprov DKI melaku­kan intervensi komprehensif untuk menghilangkan angka gizi buruk. Menurut dia, salah satu penyebab kurangnya gizi pada anak lantaran masalah pola asuh orangtua.

Baca juga : Menteri Basuki Tabur Bunga Di Makam Pejuang Rumah Rakyat Di Kalibata

“Rata-rata pola asuh buruk terjadi pada pasangan muda yang menikah di bawah umur. Padahal, emosi dan finansial mereka belum stabil,” ujarnya.

Karena itu, Ara mendorong Pemprov DKI mengambil lang­kah untuk mencegah pernikahan usia dini dan hamil di luar nikah. Intervensi ini, dapat dilakukan sejak sekolah dasar dengan men­sosialisasikan tentang pubertas dan edukasi seksual.

Selain itu, edukasi perlu di­lakukan kepada para orangtua yang baru memiliki anak.

Baca juga : Lisa Marie Presley, Meninggal Usai Nonton Film Elvis

“Edukasi bisa dilakukan le­wat puskesmas dan posyandu sehingga mereka dapat mengasuh anaknya dengan baik,” tandasnya.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai, kasus gizi bu­ruk terjadi lantaran kurangnya koordinasi antar pihak-pihak terkait di Pemprov DKI. Hal ini disayangkan karena Pem­prov DKI memiliki perangkat hingga tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), seperti Dasawisma (Dawis) dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Gembong bilang, seharusnya ibu-ibu Dasawisma dapat men­deteksi gizi buruk sedari awal. Gembong pun menduga dinas yang mengurusi persoalan gizi buruk tidak merespons laporan dari tingkat bawah.

Baca juga : AVIANA Siap Melantai Di Bursa, Incar Dana Segar 100 Miliar

“Jakarta anggarannya cukup untuk memberi bantuan kepada masyarakat,” kata dia.

Dia meminta, penanganan gizi buruk melibatkan sejumlah dinas terkait di Pemprov DKI.

“Misalnya koordinasi antara Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) dan Dinas Sosial,” ujarnya. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.