RM.id Rakyat Merdeka - Gara-gara mengusulkan pemerintah menggelar referendum alias jajak pendapat terlebih dahulu sebelum memutuskan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan, Sandiaga Uno dibully warganet. Bekas cawapres 02 dan wagub DKI Jakarta itu dibilang aneh dan senewen karena mengusulkan ide seperti itu.
Sandi mengemukakan usulan itu saat mengikuti diskusi grup Instruktur Nasional PAN, di Gedung Joeang ‘45, Jakarta, Kamis (22/8). Menurut Sandi, pemindahan ibu kota bukan sekadar pemindahan lahan. Banyak hal yang harus dikaji dan dipertimbangkan.
“Karena ini sangat strategis, buat referendum. Sampaikan ke seluruh warga Indonesia, setuju enggak pindahkan ibu kota. Sehingga kita jadi bagian pengambilan keputusan tersebut,” ucap Sandi.
Untuk memindahkan ibu kota, tambahnya, juga perlu perencanaan yang sangat matang. Mulai dari pembiayaan, lapangan kerja, dan dampak ekonomi. “Bagaimana ekonomi emak-emak, bagaimana analisisnya?” cetus Sandi.
Sandi menyebut, pemindahan ibu kota ini tak serta merta mendorong aktivitas perekonomian yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
Baca juga : Saran Misbakhun Agar Pemindahan Ibu Kota Berbiaya Murah
Dia menganggap, rencana pemindahan ibu kota bukan prioritas. Soalnya, masih banyak hal lain yang harus diperhatikan. “Prioritasnya, perjuangkan ekonomi dan kesejahteraan,” imbaunya.
Namun begitu, Sandi tidak mau pusing-pusing memikirkan rencana pemindahan ibu kota. Pasalnya, Pemerintah belum menganggarkan dana untuk pemindahan itu dalam RAPBN 2020.
Dia mengajak pihak yang sepikiran dengannya untuk santai dulu. “Santai aja, Bro. Ini belum dianggarin. Kita sekarang bantu pemikirannya, belum dianggarin sama sekali, buat apa kita repot,” selorohnya.
Usulan Sandi ini direspons datar pihak Istana. Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko, menyebut, referendum tak diperlukan untuk memindahkan ibu kota. Pemindahan itu cukup dibahas di DPR.
“Ya, saya pikir kita punya Dewan yang mewakili. Ada anggota Dewan,” ujar Moeldoko, di Kompleks Istana Kepresidenan, kemarin.
Baca juga : Ini Alasan Jokowi Pindahkan Ibukota Ke Kalimantan
Pemindahan ibu kota memang memerlukan persetujuan DPR. Saat pidato di Sidang Bersama MPR, pekan lalu, Presiden Jokowi sudah meminta izin untuk memindahkan ibu kota.
Mantan Panglima TNI ini,mengingatkan pihak-pihak yang menolak pemindahan ibu kota, termasuk Sandi, untuk berpikir panjang. Pemindahan ibu kota itu, dipikirkan pemerintah untuk 100 tahun mendatang. “Bukan 5 tahun, 10 tahun saja,” tutur Moeldoko.
Staf Khusus Presiden, Adita Irawati, ikut menyanggah Sandi. Kata dia, tak ada peraturan yang mewajibkan pelaksanaan referendum dalam rencana pemindahan ibu kota negara. Rencana ini hanya membutuhkan persetujuan DPR.
“Tidak ada aturan dan ketentuannya soal itu. Pemindahan ibu kota perlu persetujuan DPR karena ada sejumlah UU yang harus diubah,” tutur Adita @ usulan Sandi ini. Banyak yang mendukung, tapi banyak juga yang tak setuju. Dan tentu saja, banyak yang membully Sandi.
Akun @arista_risto salah satunya,yang menganggap Sandi tak mengerti persoalan tata negara.
Baca juga : Satgas Idul Adha Pertamina Siap Penuhi Kebutuhan Idul Adha di Sumut
“Astaga bang @sandiuno benar-benar tidak pahami soal Tata Negara. Beruntung nggak terpilih jadi Wapres. Kacau,” cuitnya. “Rakyat yang mana no? Kan ada DPR, untuk apa?” sambung @putranto_dibyo.
Akun @AlsNugrahaa bingung dengan sikap Sandi yang dinilainya senewen. “Kok bang Sandi senewen amat ya sampe usul begitu. Ada apa nih?” tulisnya. “Wah ada yang nggak kebagian proyek kayaknya,” sambung @ffe9b1c630c245c.
Akun @Adoramona juga menpertanyakan hal serupa. “Kenapa banyak yang takut kalau Ibu Kota pindah ke Kalimantan? Takut nggak dapat project? takut usahanya bangkrut? Takut Jakarta nggak rame lagi? Takut apa sih?” tanya dia.
Sementara @Daspan_Arya mengingatkan, untuk menggelar referen- dum juga butuh biaya. “Emangnya Referendum nggak pake duit? Bisa dananya pake daon? Gw mah setuju aja kalau Ibukota pindah, nggak ngaruh,” tegasnya. [OKT]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.