Dark/Light Mode

Usul Menteri Sesuai Perolehan Kursi

JK Nyenengin Banteng

Rabu, 17 Juli 2019 05:51 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) (Foto: Anadolu)
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) (Foto: Anadolu)

RM.id  Rakyat Merdeka - Parpol pendukung Jokowi mana yang paling pantas dapat kursi menteri paling banyak? Wapres Jusuf Kalla (JK) punya jawabannya. Menurut eks Ketum Golkar ini, parpol yang perolehan suaranya paling banyak, itulah yang paling layak. JK menyatakan ini cuma usul saja.

PDIP yang paling banyak mendapat perolehan kursi di DPR, tentu gembira mendengar usulan JK ini. Tapi, apakah Jokowi punya pikiran yang sama atau beda dengan JK, kita lihat saja. Usul JK yang pastinya bikin seneng kubu “Banteng” itu disampaikan saat menanggapi soal lobi-lobi yang dilakukan parpol pengusung Jokowi- Ma’ruf demi kantongi kursi men teri di kabinet.

Baca juga : Bupati Meranti Dicecar Aliran Suap DAK ke Bowo

“Tentu ada aturan-aturan dan kewajarannya. Tentu partai yang mempunyai kursi yang besar, juga punya porsi di kabinet yang memadai,” ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Selasa (16/7).

Menurut dia, wajar jika parpol melakukan lobi-lobi untuk menaruh kadernya sebagai menteri. Dia mengingatkan, tujuan politik itu meraih kekuasaan. Salah satu bentuk nya, ya mendapatkan kursi di Eksekutif. “Tujuannya parpol ikut pemilu apa, capek-capek berkampanye, kalau pada ujungnya tidak mendapat kursi,” seloroh JK.

Baca juga : Pahlawan Kemanusiaan Pulang Dengan Senyum

JK juga menanggapi keinginan Jokowi untuk mengisi kabinetnya dengan para menteri, yang berani mengeksekusi program. Menurutnya, jika menteri tak berani mengambil sikap dan terus-menerus mengulur- ulur waktu untuk mengambil keputusan, hal itu akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

“Kalau mengulur-ngulur atau tidak cepat mengeksekusi, lambat perkembangan pertumbuhan kita. Ekonominya, politik sosialnya, maka Presiden lebih menekankan menteri yang berani mengeksekusi,” tandasnya.

Baca juga : JK: Jatah Menteri Untuk Parpol Koalisi Itu Wajar

Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno sepakat dengan JK. Menurut dia, pendapat itu dasarnya kuat dan memenuhi unsur logika politik, normalitas, dan praktek yang banyak ditemukan, serta pertimbangan manajerial kabinet. “Jadi pandangan Pak JK sudah tidak perlu diperdebatkan lagi, karena sudah diterima sebagai substansi teori dan praktek politik,” ujarnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.