Sebelumnya
Butuh Revisi Perda
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Purwosusilo menjelaskan, implementasi progtam Sekolah Swasta Gratis memerlukan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan.
“Harus ada regulasinya. Maka sambil mempersiapkan, masih ada waktu berjalan dari November, Desember, Januari sampai Juli. Itu perlu kita melengkapi terkait dengan regulasinya,” jelasnya.
Menurutnya, pihaknya telah melakukan kajian pelaksanaan program Sekolah Swasta Gratis. Mulai dari kebutuhan anggaran, kriteria sekolah hingga skema penyaluran dan pertanggungjawaban anggaran.
Baca juga : Putri Marino, Nyesel Nikah Cepat
Disdik juga ingin memastikan seluruh masyarakat Jakarta bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Selain sekolah gratis, lanjut Purwo, melalui program bantuan KJP Plus, bisa membantu memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah peserta didik.
Terkait hal itu, Disdik telah membuat simulasi bantuan untuk menunjang keperluan sekolah, seperti biaya seragam dan sepatu. “Konsep sekolah gratis, sekolahnya tidak bayar, kebutuhan dasarnya difasilitasi. Cuma namanya bukan KJP, tetapi biaya untuk baju seragam dan sepatu. Kami sudah buat simulasinya,” ucap dia.
Dalam rapat pembahasan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2025, Disdik DKI Jakarta mengajukan anggaran Rp 17,60 triliun. Besaran pengajuan nilai anggaran tersebut mencapai 23,31 persen dari total belanja daerah yang mencapai Rp 75 triliun.
Purwo merinci, anggaran tersebut digunakan untuk belanja pegawai sebesar 44,51 persen, belanja bantuan sosial (bansos), 13,91 persen, belanja hibah 8,81 persen, belanja modal 11,76 persen dan belanja barang jasa 21,02 persen.
Baca juga : APBN 2025 Tekor 600 T, Prabowo Sudah Siapkan Solusinya
Dengan anggaran itu, lanjut Purwo, ada sejumlah program unggulan di dalamnya. Antara lain, peningkatan kualitas layanan pendidikan, optimalisasi upaya penanggulangan kemiskinan, serta percepatan penuntasan dan pencegahan stunting.
Selain itu, terdapat belanja hibah. Antara lain, untul Persatuan Guru Republik Indonesia mencapai Rp 315 miliar, Kanwil Kementerian Agama 347 miliar dan Yayasan Beasiswa Jakarta sebesar Rp 5,2 miliar.
“Total hibah lembaga adalah Rp 709 miliar,” bebernya.
Untuk belanja bantuan sosial tahun 2025, terdiri dari KJP Plus Rp 2 triliun, KJMU Rp 284 miliar dan biaya pendidikan masuk sekolah bagi peserta didik di sekolah/madrasah swasta Rp 108 miliar.
Baca juga : Blusukan Ke Pluit, Gibran Tinjau Proyek Pengolahan Limbah
“Anggaran juga dialokasikan untuk beasiswa pendidikan anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan Covid-19 sebesar Rp 881 juta,” tandasnya.
Artikel ini tayang di Rakyat Merdeka Cetak edisi Sabtu, 26 Oktober 2024 dengan judul Warning DPRD DKI Ke Disdik, Program Sekolah Gratis Harus Jalan Tahun 2025
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.