Sebelumnya
Pertumbuhan juga didorong kebijakan makroprudensial longgar untuk mendorong penyaluran kredit seperti Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM), Rasio Intermediasi (RIM) dan Loan to Value (LTV). Sejalan dengan itu, Pemerintah juga mengimplementasikan beberapa kebijakan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) serta insentif pajak yang mendorong penyaluran kredit properti dan kendaraan bermotor.
Selain itu, Aryana menilai, pelimpahan 15 kewenangan khusus kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pertumbuhan ekonomi Jakarta. Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ), terdapat 15 kewenangan yang selama ini dikelola Pemerintah Pusat akan dialihkan ke Pemprov DKI Jakarta.
Ke-15 kewenangan tersebut mencakup, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, penanaman modal, perhubungan, lingkungan hidup, perindustrian, pariwisata dan ekonomi kreatif.
Baca juga : Indonesia Vs Iran, Nyali Garuda Muda Diuji Tim Melli
Kemudian, perdagangan, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kelautan dan perikanan, serta ketenagakerjaan.
Arlyana bilang, pihaknya akan terus memonitor perkembangan berbagai indikator perekonomian baik di tingkat daerah, nasional, maupun global. Sinergi dengan Pemprov DKI Jakarta akan terus diperkuat untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Jakarta di berbagai sektor.
“Guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan, serta mewujudkan Jakarta sebagai Kota Global yang berdaya saing,” tuturnya.
Baca juga : Red Sparks Bantai IBK Altos, Megatron-Bukilic Garang
Digitalisasi di Jakarta pada 2024 terus menguat. Tercermin dari volume transaksi QRIS yang tumbuh 167 persen year on year (yoy). Pangsa volume QRIS Jakarta jadi penyumbang signifikan terhadap nasional, mencapai 32 persen.
“Terdapat penambahan pengguna baru QRIS sebanyak 286.139. Kini total pengguna 5.947.150 dengan volume transaksi Rp 2.058.040.222. Volume transaksi ini tumbuh 167 persen dibanding tahun sebelumnya,” ujarnya.
Arlyana mengatakan, pertumbuhan akseptasi QRIS paling besar disumbang sektor Akomodasi, Makanan dan Minuman (Akmamin), Perdagangan, dan Jasa Perusahaan. Sebaran volume transaksi QRIS juga terus didorong.
Baca juga : Putri Marino, Digosipin Cerai, Makin Bucin Sama Suami
“Saat ini, Jakarta Selatan memegang pangsa tertinggi sebesar 38,13 persen, disusul oleh Jakarta Barat dengan pangsa sebesar 23,10 persen,” ungkapnya.
Pada 2025, Arlyana bilang, BI DKI menargetkan penambahan pengguna baru QRIS sebanyak 130 ribu. “Dengan volume transaksi sebesar Rp 2,2 miliar atau naik 105,90 persen year on year dari target 2024,” tuturnya. [DRS]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.