RM.id Rakyat Merdeka - Pembenahan sistem distribusi pangan bersubsidi yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum mendapatkan hasil memuaskan. Banyak penerima manfaat masih mengeluh kesulitan membeli pangan murah tersebut.
Distribusi pangan bersubsidi bisa dibilang masih semrawut. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendesak Pemprov DKI Jakarta segera mengatasi permasalahan yang kerap dikeluhkan masyarakat tersebut.
Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Wahyu Dewanto meminta Pemprov menyusun kajian menyeluruh terkait sistem distribusi pangan bersubsidi.
Baca juga : Pemerintah Berkomitmen Selesaikan Pembangunan IKN
“Kami meminta agar Pemprov segera menyusun kajian yang komprehensif dalam waktu sesingkat-singkatnya,” ujar Wahyu dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Selasa (22/7/2025).
Tujuannya, agar tidak ada lagi keluhan dari penerima manfaat bantuan sosial yang kesulitan membeli pangan bersubsidi. “Kami beri kesempatan kepada eksekutif menyusun kajian mendalam, agar tahun depan tidak terjadi persoalan yang sama,” imbuhnya.
Ia berharap, program pangan bersubsidi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) dengan penghasilan maksimal 1,1 kali Upah Minimum Provinsi (UMP), lanjut usia, dan penyandang disabilitas yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
Baca juga : Perang di Perbatasan: Thailand Pakai Pesawat AS, Kamboja Pakai Senjata China
Selain itu, bagi pemegang Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Pekerja Jakarta, penghuni rumah susun yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Perangkat Daerah bidang perumahan rakyat, kader PKK tidak mampu, serta guru dan tenaga pendidik non-Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan maksimal 1,1 kali UMP.
“Subsidi harus tepat sasaran. Jangan ada lagi antrean panjang. Masalahnya dari tahun ke tahun itu-itu saja: distribusi, ketepatan sasaran, dan pola pengantarannya,” tegas politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini.
Wahyu juga mengingatkan, pentingnya pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) secara berkala agar bantuan benar-benar tepat sasaran. “Data penerima subsidi harus valid dan selalu diperbarui, supaya diketahui siapa yang masih berhak dan siapa yang taraf hidupnya sudah meningkat,” jelasnya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.