Distribusi Pangan Bersubsidi Di Jakarta Harus Diperbaiki

RM.id  Rakyat Merdeka - Pembenahan sistem distribusi pangan bersubsidi yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum mendapatkan hasil memuaskan. Banyak penerima manfaat masih mengeluh kesulitan membeli pangan murah tersebut.

Distribusi pangan bersubsidi bisa dibilang masih semrawut. Dewan Perwakilan Rakyat Daer­ah (DPRD) mendesak Pemprov DKI Jakarta segera mengatasi permasalahan yang kerap dike­luhkan masyarakat tersebut.

Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Wahyu Dewanto meminta Pemprov menyusun kajian me­nyeluruh terkait sistem distribusi pangan bersubsidi.

Baca juga : Pemerintah Berkomitmen Selesaikan Pembangunan IKN

“Kami meminta agar Pem­prov segera menyusun kajian yang komprehensif dalam wak­tu sesingkat-singkatnya,” ujar Wahyu dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belan­ja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Selasa (22/7/2025).

Tujuannya, agar tidak ada lagi keluhan dari penerima manfaat bantuan sosial yang kesulitan membeli pangan bersubsidi. “Kami beri kesempatan kepada eksekutif menyusun ka­jian mendalam, agar tahun depan tidak terjadi persoalan yang sama,” imbuhnya.

Ia berharap, program pangan bersubsidi benar-benar dira­sakan manfaatnya oleh seluruh pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Penyedia Jasa Lain­nya Perorangan (PJLP) dengan penghasilan maksimal 1,1 kali Upah Minimum Provinsi (UMP), lanjut usia, dan penyandang disabilitas yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Baca juga : Perang di Perbatasan: Thailand Pakai Pesawat AS, Kamboja Pakai Senjata China

Selain itu, bagi pemegang Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Pekerja Jakarta, penghuni rumah susun yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Perangkat Daerah bidang peru­mahan rakyat, kader PKK tidak mampu, serta guru dan tenaga pendidik non-Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan mak­simal 1,1 kali UMP.

“Subsidi harus tepat sasaran. Jangan ada lagi antrean panjang. Masalahnya dari tahun ke tahun itu-itu saja: distribusi, ketepatan sasaran, dan pola pengantaran­nya,” tegas politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini.

Wahyu juga mengingatkan, pentingnya pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Na­sional (DTSEN) secara berkala agar bantuan benar-benar tepat sasaran. “Data penerima subsidi harus valid dan selalu diperba­rui, supaya diketahui siapa yang masih berhak dan siapa yang taraf hidupnya sudah mening­kat,” jelasnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.