RM.id Rakyat Merdeka - Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta didorong meningkatkan layanan kesehatan jiwa karena sangat dibutuhkan masyarakat. Salah satunya, mempercepat rencana menyediakan psikolog di Puskesmas agar warga mudah berkonsultasi.
Kesehatan mental menjadi salah satu tantangan di Jakarta. Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan, 2,3 persen warga Jakarta mengalami masalah kesehatan jiwa.
Itu artinya, dari jumlah penduduk pada akhir tahun 2023 sekitar 11,34 juta jiwa, ada 260.820 yang mengalami masalah mental.
Tidak hanya di kalangan orang dewasa, banyak remaja Jakarta yang juga mengalami masalah mental. Sebuah studi menemukan, 34 persen pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) menunjukkan gejala masalah mental.
Baca juga : Pramono Bicara Cukup 1 Periode
Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperluas layanan kesehatan mental. Tidak hanya di Puskesmas, layanan mental juga disediakan di Posyandu.
Hal ini dilakukan sebagai bentuk perhatian terhadap kesehatan jiwa ibu, terutama selama masa kehamilan dan setelah melahirkan.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan, Posyandu harus menjadi ruang aman bagi ibu dan keluarga, salah satunya untuk mendapatkan dukungan emosional.
Menurut dia, ibu yang bahagia akan melahirkan generasi yang sehat, kuat, dan cerdas.
Baca juga : Dana Transfer Dipotong Pusat: Kepala Daerah Harus Kreatif, Jangan Cuma Ngomel-ngomel
“Jakarta terus memperluas layanan kesehatan mental, dari penyediaan psikolog di Puskesmas, konsultasi daring hingga penguatan peran Posyandu dan kader kesehatan di tingkat masyarakat,” kata Rano di Jakarta, Senin (6/10/2025).
Rano menjelaskan, layanan kesehatan jiwa sudah mulai diintegrasikan ke Posyandu sejak 2024 untuk berbagai kelompok usia, mulai dari anak, remaja, hingga lansia. Dia bilang, kader di Posyandu pun kini tidak hanya melayani gizi dan imunisasi, tapi juga memberikan edukasi serta dukungan awal bagi warga yang membutuhkan bantuan psikologis.
Rano menilai, inovasi tersebut menunjukkan Jakarta bukan hanya berupaya menurunkan angka stunting, tetapi juga membangun generasi yang sehat secara fisik, mental, dan sosial.
Ketua Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Muhammad Thamrin mendukung perluasan layanan kesehatan mental. Dia menyebut, layanan kesehatan mental sangat diperlukan. Selain untuk masyarakat umum, juga untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).
Baca juga : Minat Baca Anak-Anak Indonesia Makin Tinggi
Diketahui hasil skrining kesehatan mental pada 2024 menunjukkan, lebih dari 15 persen ASN di Jakarta berpotensi mengalami gangguan kejiwaan. Persentase itu setara dengan hampir 10 ribu pegawai.
“Ini menjadi perhatian serius. Kehadiran tenaga psikolog di Puskesmas harus dipercepat, agar ASN dapat mengakses layanan psikologi secara langsung ketika diperlukan,” kata Thamrin.
Karena itu, dia mendorong Dinkes berkolaborasi lintas sektor dalam menyediakan layanan psikologis di setiap Puskesmas.
Thamrin menekankan pentingnya langkah ini, dan meminta Dinkes berkolaborasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Biro SDM, untuk mendukung kesehatan mental dan fisik para ASN. Menurutnya, kesehatan mental ASN akan sangat mempengaruhi kualitas layanan publik.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.