Sebelumnya
Menurut dia, jika dibandingkan dengan daerah lain, tarif Transjakarta menjadi yang paling murah. Layanan Bis Kita yang diinisiasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan dikelola Pemerintah Daerah (Pemda), sejak awal menetapkan tarif Rp 5 ribu.
Karena itu, lanjut Djoko, kenaikan tarif Transjakarta wajar. Apalagi, Upah Minimum Provinsi (UMP) setiap tahun naik. Pada 2005 UMP DKI Jakarta Rp 711.843 per bulan. Kini, sudah di atas Rp 5 juta. “Masak tarif Transjakarta segitu-gitu aja,” ucap Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata ini.
Dia mengusulkan, tarif Transjakarta dinaikkan menjadi Rp 5 ribu. “Pergi-pulang Rp 10 ribu, sebulan 25 hari kerja, jadi Rp 250 ribu. Gaji di Jakarta di atas Rp 5 juta, itu masih terjangkau,” ucapnya.
Baca juga : KPK Telah Sita 44 Bidang Tanah Milik Tersangka
Menurut Djoko, kenaikan tarif Transjakarta tidak perlu menjadi polemik. Apalagi, saat ini Pemprov DKI menggratiskan 15 golongan untuk menikmati transportasi publik. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), masuk dalam 15 golongan tersebut. “Artinya, kenaikan tarif ini tidak memberatkan masyarakat kurang mampu, karena mereka gratis,” tegasnya.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, tarif transportasi umum di Ibu Kota saat ini merupakan salah satu yang termurah dibandingkan dengan daerah lain. Meski begitu, ditambah dengan adanya pemangkasan DBH, dia belum memutuskan kenaikan tarif. “Sekarang, kami belum memutuskan apa pun,” katanya, di Jakarta Pusat, Jumat (10/10/2025).
Sebelumnya, Pram sempat menyatakan akan mengkaji ulang besaran subsidi transportasi sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran daerah, setelah pemotongan DBH.
Baca juga : STY Jengkel Diremehkan
“Tentunya harus ada hal yang bisa menutupi anggaran Jakarta. Contohnya, subsidi transportasi kita kan besar sekali. Tapi, ini belum tentu dinaikkan, saya hanya menyampaikan contoh,” ujarnya di Balai Kota, Jakarta Pusat.
Menurut Pram, besaran subsidi transportasi yang dikeluarkan Pemprov DKI untuk setiap penumpang, hampir Rp 15.000. Hal ini menjadi salah satu alasan perlunya evaluasi kebijakan subsidi dan tarif.
Namun, Pram meminta masyarakat untuk tetap tenang terkait isu kenaikan tarif. Hingga saat ini, belum ada keputusan resmi dari Pemprov DKI mengenai perubahan harga tiket transportasi umum seperti Transjakarta, Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Transit (LRT), atau angkutan terintegrasi lainnya. [DRS/RAA]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.