RM.id Rakyat Merdeka - Penyusutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2026 akibat pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat menuai sorotan Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta.
Fraksi Demokrat minta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memastikan APBD 2026 dikelola lebih efisien, akuntabel, dan bebas dari program yang berpotensi menjadi pemborosan anggaran.
Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menegaskan, setiap belanja pemerintah harus diuji manfaat nyatanya bagi warga.
“Setiap belanja Pemerintah harus diuji manfaatnya bagi warga, bukan sekadar besar kecilnya alokasi,” ujar Mujiyono, Selasa (30/12/2025).
Baca juga : Refleksi Kinerja 2025, Menag: Agama Bangkitkan Semangat Bangun Bangsa
Meski demikian, Demokrat menilai penetapan lima isu strategis Pemprov DKI, yakni: penanganan sampah, pengendalian banjir, pencegahan tengkes (stunting), penanggulangan kemiskinan, dan kemacetan, sudah berada di jalur yang tepat.
Menurut Mujiyono, prioritas tersebut menyentuh persoalan paling mendasar yang mempengaruhi kualitas hidup warga Jakarta.
“Di tengah keterbatasan fiskal, fokus utama memang perlu diarahkan pada pengendalian banjir, pengelolaan sampah, dan penguatan perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan berpendapatan rendah," kata Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta ini.
Terkait program penanggulangan kemiskinan dan stunting, Demokrat mendorong kebijakan yang berbasis data dan berorientasi pada hasil (outcome).
Baca juga : Waspada, Angin Kencang Berpotensi Terjang Wilayang Perairan Jakarta
Bantuan sosial, kata Mujiyono, perlu diarahkan pada pemberdayaan ekonomi keluarga miskin melalui penguatan UMKM mikro, akses permodalan produktif, dan peningkatan kapasitas kerja.
“Tidak berhenti pada bantuan konsumtif semata, tetapi mendorong kemandirian ekonomi warga," ungkapnya.
Dia juga menyoroti kebutuhan mendesak penciptaan lapangan kerja formal dan pelatihan kerja bersertifikat, khususnya bagi generasi Z dan kelompok usia produktif.
Menurutnya, warga Jakarta tidak hanya membutuhkan bantuan sosial, tetapi juga kepastian penghasilan dan peluang mobilitas ekonomi yang lebih baik.
Baca juga : Program P2B Beri Manfaat Nyata Bagi Warga Kota Bogor
Fraksi Demokrat mencatat penyusutan APBD 2026 berpotensi mempengaruhi percepatan realisasi sejumlah program janji kerja Pemprov DKI, seperti peningkatan kesejahteraan RT/RW hingga 100 persen, perluasan CCTV untuk keamanan lingkungan, penambahan ruang terbuka hijau (RTH), hingga pembangunan balai kerja.
"Penyusutan APBD 2026 juga akan mempengaruhi transformasi Jakarta menjadi Kota Global. Ke depan kami berharap DBH dari Pemerintah Pusat dapat lebih optimal. Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta memiliki banyak program prioritas dalam rangka menjadi Kota Global," tegasnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan APBD 2026 akan dioptimalkan agar manfaatnya dirasakan seluruh warga. Fokus anggaran tetap diarahkan pada lima isu strategis yang dinilai belum tuntas sejak tahun-tahun sebelumnya.
Pemprov DKI antara lain mengalokasikan anggaran untuk peningkatan infrastruktur kota sebesar Rp 3,77 triliun, penguatan modal manusia Rp 17,58 triliun, penciptaan penghidupan masyarakat layak dan mandiri Rp 2,70 triliun, serta mobilitas dan kawasan berorientasi transit Rp 7,82 triliun.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.