RM.id Rakyat Merdeka - Fraksi Partai Demokrat–Perindo DPRD DKI Jakarta menyoroti perubahan arah pembangunan industri Ibu Kota yang tidak lagi bertumpu pada industri manufaktur berbasis pabrik.
Hal ini disampaikan dalam pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) DKI Jakarta Tahun 2026–2046.
“Jakarta tidak lagi diarahkan sebagai wilayah industri manufaktur berbasis produksi massal,” ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat–Perindo DPRD DKI Jakarta, Ali Muhammad Johan, Senin (19/1/2026).
Pandangan tersebut disampaikan Fraksi Demokrat–Perindo dalam pembahasan RPIP yang digelar DPRD DKI Jakarta pada Senin, 19 Januari 2026.
Fraksi ini menilai RPIP merupakan dokumen strategis yang akan menentukan arah pembangunan industri dan ekonomi Jakarta selama 20 tahun ke depan.
Baca juga : Zona Degradasi Mengintai, Persis Bergerak di Bursa Transfer Paruh Musim
Dalam RPIP, Jakarta tidak lagi difokuskan sebagai pusat produksi massal, melainkan sebagai pusat industri bernilai tambah. Arah pembangunan industri Jakarta diarahkan pada sektor teknologi, jasa industri, pengelolaan usaha, serta penguasaan pasar.
“Jakarta tidak lagi diarahkan sebagai wilayah industri manufaktur berbasis produksi massal, melainkan sebagai pusat industri bernilai tambah,” ujar Ali.
Fraksi Demokrat–Perindo juga menyoroti data proyeksi dalam lampiran RPIP. Kontribusi industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jakarta diperkirakan menurun dari 9,7 persen pada 2025 menjadi 6,8 persen pada 2046.
Namun, di sisi lain, RPIP juga menargetkan lonjakan signifikan pada penyerapan tenaga kerja dan investasi industri. Jumlah tenaga kerja industri ditargetkan melonjak dari sekitar 503 ribu orang menjadi lebih dari 1,8 juta orang.
Menurut Ali, proyeksi tersebut menunjukkan adanya perubahan struktur industri Jakarta secara fundamental. Aktivitas industri ke depan tidak lagi bertumpu pada produksi fisik, melainkan pada fungsi perencanaan, pengelolaan, teknologi, dan jasa pendukung.
Baca juga : DPR Apresiasi Swasembada Beras, Minta Langkah Berkelanjutan
“Jakarta diarahkan sebagai pusat pengendalian dan manajemen industri, bukan lokasi produksi massal,” tegasnya.
Meski demikian, Fraksi Demokrat–Perindo mengingatkan bahwa perubahan arah pembangunan industri tersebut harus dibarengi dengan kebijakan yang jelas, tegas, dan dapat dijalankan.
“Pertanyaan pentingnya, jenis pekerjaan apa yang akan tumbuh dan apakah warga Jakarta mampu mengisinya,” ungkap dia.
Ia mengingatkan bahwa industri berbasis teknologi, rekayasa, desain, dan digitalisasi membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan tinggi. Selain tenaga kerja, Fraksi Demokrat–Perindo juga menyoroti arah investasi industri yang ditargetkan meningkat ratusan triliun rupiah.
Menurut Ali, investasi tersebut harus diarahkan secara jelas pada sektor industri prioritas.
Baca juga : Mowilex Resmikan Instalasi Panel Surya Berskala Besar di Atap Pabriknya
“Tanpa pengendalian arah, investasi besar berisiko tidak mengubah struktur ekonomi Jakarta,” tegas Ali.
Fraksi Demokrat–Perindo juga menekankan pentingnya konsistensi pengembangan wilayah dan klaster industri, keterlibatan industri kecil dan menengah (IKM) dalam rantai nilai industri, serta penerapan industri hijau sebagai standar operasional.
“RPIP harus memberikan arah kebijakan yang tegas dan konsisten,” ujarnya.
Menutup pandangan fraksinya, Ali Muhammad Johan mengingatkan agar RPIP tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan semata, melainkan mampu memberikan dampak nyata bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan warga Jakarta.
“Tanpa itu, RPIP berisiko hanya menjadi dokumen perencanaan tanpa dampak nyata,” pungkas Ali Muhammad Johan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.