RM.id Rakyat Merdeka - Pengembangan Transjakarta Laut untuk melayani masyarakat Kepulauan Seribu dinilai dapat memperkuat konektivitas antarpulau.
Namun, Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI agar modernisasi transportasi laut tidak mengorbankan pelaku angkutan kapal tradisional yang selama ini menjadi tulang punggung mobilitas warga.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Pantas Nainggolan, menilai pengembangan transportasi laut merupakan langkah penting untuk memperluas aksesibilitas masyarakat, terutama warga yang tinggal di pulau-pulau terluar.
Menurut Pantas, kehadiran Transjakarta Laut harus mampu meningkatkan konektivitas antarpulau, mempermudah masyarakat mengakses pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Baca juga : Transportasi Gratis Meluas Oke, Asal Sasarannya Jelas
Meski mendukung rencana tersebut, PDI Perjuangan memberikan sejumlah catatan. Salah satunya, pembenahan infrastruktur dan armada kapal harus menjadi prioritas sebelum pengelolaan transportasi laut sepenuhnya dialihkan kepada PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).
Dalam pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan pada rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, disoroti masih adanya kapal yang belum beroperasi serta kapasitas pelabuhan yang belum merata di seluruh wilayah Kepulauan Seribu.
“Kami mengingatkan bahwa sebagian kapal yang ada belum beroperasi dan kapasitas pelabuhan masih terpusat di beberapa pulau, sehingga pembenahan armada dan dermaga perlu didahulukan sebelum pengelolaan beralih kepada Transjakarta,” demikian catatan Fraksi PDI Perjuangan.
Selain persoalan infrastruktur, PDI Perjuangan menegaskan bahwa pengembangan Transjakarta Laut tidak boleh mengorbankan keberlangsungan usaha masyarakat setempat.
Baca juga : Proyek Infrastruktur Vital Butuh Kepastian Anggaran
Pelaku angkutan kapal tradisional harus dilibatkan sebagai mitra strategis melalui skema kemitraan yang jelas.
Dengan demikian, modernisasi transportasi laut tidak justru mematikan mata pencaharian warga yang selama ini melayani mobilitas masyarakat antarpulau.
Fraksi PDI Perjuangan juga meminta Pemprov DKI memastikan warga asli Kepulauan Seribu memperoleh kesempatan yang adil, baik dalam mengakses layanan transportasi maupun mendapatkan lapangan pekerjaan.
“Fraksi kami secara khusus meminta agar warga asli pulau tidak dianaktirikan, baik dalam layanan maupun dalam kesempatan kerja, serta agar pulau-pulau yang dikuasai swasta ditertibkan sehingga akses warga dan nelayan tetap terjaga,” tegas Pantas mewakili Fraksi PDI Perjuangan.
Baca juga : Urgensi Pengaturan Regulator dalam Menghadirkan Jaminan Profesionalisme Advokat
PDI Perjuangan berharap, pengembangan Transjakarta Laut tidak sekadar menghadirkan sistem transportasi modern dan terintegrasi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kepulauan Seribu.
Pemprov DKI bersama Dinas Perhubungan dan Transjakarta diharapkan menyelaraskan perencanaan operasional dengan masukan DPRD, termasuk memastikan kesiapan armada, dermaga, serta pola kemitraan dengan pelaku angkutan lokal.
Dengan demikian, Transjakarta Laut diharapkan menjadi solusi transportasi yang berkeadilan, memperkuat konektivitas antarpulau, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengesampingkan peran warga lokal.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.