RM.id Rakyat Merdeka - Integrasi layanan Transjakarta, Moda Raya Terpadu (MRT), dan Lintas Raya Terpadu (LRT) dinilai menjadi kunci untuk mengatasi kemacetan dan polusi udara di Jakarta dan sekitarnya.
Pemerintah diminta memperkuat kolaborasi lintas operator, menyelaraskan jadwal perjalanan, hingga menerapkan tarif terintegrasi agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.
Ketua Bidang Kemitraan Public Affairs Forum Indonesia, Arif Reza Fahlepi, menilai imbauan kepada masyarakat untuk meninggalkan kendaraan pribadi tidak akan efektif tanpa dukungan sistem transportasi publik yang andal, aman, nyaman, dan terintegrasi.
Menurut dia, Jakarta telah memiliki modal transportasi publik yang potensial melalui Transjakarta, MRT, dan LRT.
Namun, potensi tersebut belum dapat dimaksimalkan apabila ketiga moda masih berjalan sendiri-sendiri dan belum memberikan kemudahan perpindahan bagi penumpang.
Kecepatan MRT dan kenyamanan LRT, misalnya, akan kehilangan daya tarik apabila penumpang masih harus keluar stasiun, menyeberangi jalan, kemudian mengantre kembali untuk melanjutkan perjalanan menggunakan Transjakarta.
Karena itu, Arif menekankan pentingnya mengintegrasikan ketiga moda tersebut menjadi satu kesatuan layanan yang saling mendukung, mulai dari kawasan permukiman hingga tujuan akhir perjalanan.
Baca juga : Abdul Aziz: Akses Transportasi Laut Banyak Manfaatnya
“Transjakarta, MRT, dan LRT tidak boleh lagi berjalan sebagai entitas yang seolah-olah berdiri sendiri, melainkan harus melebur menjadi satu kesatuan layanan yang harmonis dari hulu ke hilir,” demikian gagasan Arif dalam pandangannya mengenai integrasi transportasi publik Jakarta.
Arif mengusulkan sejumlah langkah strategis yang perlu dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama pemerintah daerah penyangga dan operator transportasi.
Pertama, menyelaraskan jadwal perjalanan Transjakarta, MRT, dan LRT melalui integrasi data secara real-time.
Dengan sistem tersebut, waktu tunggu penumpang saat berpindah moda dapat dipangkas.
Armada Transjakarta, termasuk Mikrotrans, diharapkan tersedia ketika penumpang tiba dari perjalanan menggunakan MRT atau LRT.
Kedua, mempercepat pembangunan simpul integrasi fisik. Pemerintah dan badan usaha milik daerah (BUMD) terkait perlu memperbanyak fasilitas penghubung, seperti Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM), agar perpindahan antarmoda berlangsung aman, nyaman, teduh, dan ramah bagi penyandang disabilitas.
Ketiga, meningkatkan sistem pembayaran terintegrasi JakLingko melalui penerapan Account-Based Ticketing (ABT), yakni sistem pembayaran berbasis akun.
Baca juga : Djoko Setijowarno: Aspek Keselamatan Dan Kualitas Kapal Jadi Utama
Pemerintah juga didorong menerapkan tarif bundel atau batas maksimum tarif untuk perjalanan kombinasi Transjakarta, MRT, dan LRT dalam periode waktu tertentu.
Skema tersebut diharapkan dapat menekan biaya perjalanan multimoda sehingga lebih terjangkau dibandingkan penggunaan kendaraan pribadi.
Keempat, memperluas jangkauan Transjakarta sebagai angkutan pengumpan atau feeder.
Layanan ini, khususnya Mikrotrans, perlu menjangkau kawasan permukiman padat dan menghubungkannya dengan stasiun MRT maupun LRT terdekat.
Menurut Arif, keberadaan stasiun transportasi berbasis rel harus didukung akses angkutan umum yang memadai agar masyarakat dapat menjangkau layanan sejak dari lingkungan tempat tinggal.
Kelima, menerapkan kebijakan disinsentif bagi kendaraan pribadi di koridor yang telah dilayani transportasi publik terintegrasi. angkah tersebut dapat berupa peningkatan tarif parkir di sekitar stasiun, dengan pengecualian bagi fasilitas park and ride resmi, serta percepatan penerapan jalan berbayar elektronik.
Namun, kebijakan pembatasan kendaraan pribadi tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan transportasi publik agar masyarakat memiliki alternatif perjalanan yang layak.
Baca juga : Transjakarta Bakal Rambah Laut dan Udara, Pramono Tunggu Persetujuan Perda
Arif menilai penataan transportasi tidak sekadar bertujuan mengurai kemacetan, tetapi juga membangun kota yang lebih inklusif dan manusiawi.
Integrasi antarmoda harus menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas, terutama dalam hal efisiensi waktu, kemudahan akses, keselamatan, dan keterjangkauan biaya.
Dia berharap kolaborasi yang kuat antara Transjakarta, MRT, dan LRT dapat mendorong masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi dan menjadikan transportasi publik sebagai pilihan utama dalam mobilitas sehari-hari.
“Sudah saatnya pemerintah berhenti memanjakan kendaraan pribadi dan mulai memuliakan pengguna transportasi publik,” demikian pandangan Arif Reza Fahlepi.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.