RM.id Rakyat Merdeka - Kekhawatiran Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf soal Pansus Haji DPR mengarah ke urusan pribadi, dijawab Senayan. Sejumlah politisi di Parlemen menegaskan, Pansus Haji bagian dari tugas wakil rakyat. Tak ada urusan pribadi di balik pembentukan Pansus Haji.
Anggota Pansus Haji DPR, Nusron Wahid meminta Gus Yahya-sapaan bos PBNU, tidak perlu khawatir. Kata Nusron, semua keputusan yang dihasilkan DPR berdasarkan hasil rapat paripurna yang disetujui fraksi-fraksi. Bukan keputusan masing-masing anggota. Apalagi, cuma karena masalah pribadi yang kemudian melahirkan sebuah keputusan resmi.
"Saya mohon maaf kepada Ketua Umum PBNU Gus Yahya Staquf, di DPR tidak mengenal masalah pribadi," kata Nusron, dalam keterangannya, Senin (29/7/2024).
Nusron bilang, tugas legislatif adalah mengawasi kinerja lembaga eksekutif. Bila eksekutif dianggap melenceng menjalankan tugasnya, maka DPR berhak memintai keterangan. Hal itu, diatur sesuai konstitusi.
"Jadi akan tetap di-Pansus. Sekali lagi bukan sentimen pribadi karena kebetulan menterinya adik Ketua Umum PBNU," tambahnya.
Dia meminta agar semua elemen kelembagaan, termasuk organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk saling menghormati tupoksinya masing-masing. "PBNU fokus urus umat dan pesantren. Soal Pansus Hak Angket sudah ada mekanisme dan aturannya di DPR," tekan politisi partai Golkar itu.
Nusron menjamin keputusan DPR membentuk Pansus Haji bukan didasari untuk membela kepentingan segelintir pihak. "Ini urusan DPR dengan Menteri Agama (Yaqut Cholil Qoumas). Tidak ada kaitannya dengan yang lain, termasuk PBNU yang bukan bagian dari pemerintahan," sebutnya.
Baca juga : Situasi Di Kota Tual Telah Terkendali Dan Kondusif
Dia lantas menegaskan pihaknya tidak serta merta membuat produk hukum. Pasti ada dasarnya. Terutama adanya indikasi, data, dan landasan hukum yang kuat. Data-data tersebut, lanjut anggota Komisi VI DPR itu, nantinya akan diverifikasi dalam proses angket yang berjalan.
"Kalau memang haji tidak dianggap masalah dan baik-baik saja, tentu tidak akan ada Pansus Haji. Ini proses biasa, proses dialektika data dan fakta antara DPR dan Menteri Agama," tegas dia.
Mantan Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Prabowo-Gibran yakin, Pansus akan bekerja secara profesional, proporsional, kredibel, dan bertanggungjawab. Pansus tidak akan bisa berbuat apa-apa, jika kerja Menag Yaqut sesuai aturan yang berlaku.
"Sebaliknya Menteri Agama juga tidak akan bisa berkelit jika memang salah. Jadi kita obyektif saja. Orang Jawa bilang, becik ketitik olo ketoro, yang benar akan terlihat dan yang jelek akan ketahuan," jelas Nusron.
Kekhawatiran Gus Yaqut juga dijawab Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. Imin-sapaannya, membantah tudingan Gus Yahya yang menyebut Pansus Haji dilatarbelakangi masalah pribadi dan untuk menyerang PBNU.
“(Pansus Haji) nggak ada urusannya dengan PKB atau PBNU, Paham!” ujar Cak Imin, sapaan Muhaimin Iskandar di akun X pribadinya @cakiminNOW, Senin (29/7/2024).
Menurut Cak Imin, Pansus Haji berawal dari Komisi VIII DPR yang mengalami kemacetan rapat dengan Kementerian Agama karena tidak mendapatkan data dan keterangan yang memadai. Menurut dia, ketertutupan Kemenag membuat Komisi VIII DPR bersepakat membongkar data yang tertutup itu melalui Pansus.
Baca juga : Dua Mobil Watermist Bakal Wara-wiri Di Jalan Protokol
Terutama penggunaan visa hak jemaah haji reguler yang tidak diberikan kepada jemaah yang sudah antri berpuluh tahun. "Jadi ini murni urusan pekerjaan Komisi VIII yang meminta Pansus Angket Haji. Fokus pada apakah terjadi penyelewengan penggunaan visa haji,” tandas politisi yang saat ini hubungannya sedang tidak baik dengan Gus Yahya.
Ketua Harian Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad ikut berbicara. Dasco bilang, pansus tidak akan menggelar rapat pada masa reses persidangan ini.
"Dalam rapat pimpinan (rapim) dan rapat Bamus sudah diputuskan untuk dijalankan pada masa persidangan mendatang. Mengingat, pada saat itu sudah memasuki masa reses," ungkap Dasco di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/7/2024).
Apabila, tambahnya, rapat tetap dipaksakan untuk digelar pada masa reses, maka akan menyalahi aturan. "Hasil rapim dan Bamus bahwa Pansus itu harus berjalan di saat sidang depan. Sehingga, kalau kemarin ini (di reses tetap dijalankan), menyalahi aturan," terang politisi partai Gerindra itu.
Untuk diketahui, Rapat Paripurna DPR pada Selasa (9/7/2024) mengesahkan pembentukan Pansus Haji. Sebanyak 35 anggota turut meneken pembentukan pansus itu. Adapun pansus ini diisi 30 orang yang berasal dari seluruh fraksi DPR. Rinciannya: 7 dari PDIP, Golkar dan Gerindra masing-masing 4, PKB, NasDem, Demokrat, PKS masing-masing 3 orang, 2 dari PAN, dan 1 dari PPP.
Namun, pembentukan Pansus Haji DPR ini dikritik keras Gus Yahya. Mantan anggota Watimpres itu menuding, pembentukan Pansus Haji karena urusan pribadi. Tepatnya, urusan pribadi antara dirinya dengan Imin dan juga Gus Yaqut. Mengingat saat ini, hubungan antara PBNU dengan PKB yang dipimpin Imin sedang tidak baik.
"Jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU, Ketua Umum-nya kebetulan saya, menterinya adik saya. Lalu diincar karena masalah-masalah alasan pribadi begini," kata Gus Yahya dalam konferensi pers di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (28/7/2024).
Baca juga : Fajri Ke Perempat Final, Rinov Dan Pitha Tersingkir
Menurut Gus Yahya, belum ada urgensi membentuk Pansus Haji dari pelaksanaan haji kemarin. Pandangan Gus Yahya, tidak ada masalah yang berarti dari pelaksanaan haji 2024. Ia bahkan mempersilakan dibuat survei terkait kepuasan haji 2024. Adapun respondennya adalah para jemaah yang merasakan ibadah haji secara langsung.
Terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Suleman Tanjung mengkritik pernyataan DPR yang membalas ucapan Gus Yahya. Terutama, pernyataan Nusron Wahid. "Pak Nusron ini kan masih tercatat sebagai Ketua LPP (Lembaga Pengembangan Pertanian) PBNU. Sangat tidak elok lah mengungkapkan pernyataan demikian," cetus Suleman, dalam keterangannya, Senin (29/7/2024).
Suleman lantas mempertanyakan pernyataan Nusron yang mengoreksi ucapan Gus Yahya. Dia menduga koreksi Nusron terhadap Gus Yahya berkaitan dengan jabatan. Di mana, Nusron yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua PBNU, kini dirotasi sebagai Ketua LPP PBNU.
Padahal, ditegaskan Sulemen, organisasinya hanya menegakkan peraturan bahwa fungsionaris PBNU tidak boleh menduduki jabatan politik. "Jabatan wakil ketua umum tidak dibenarkan jika dirangkap dengan jabatan politik," pungkas dia.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.