RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengungkapkan, Indonesia bisa meniru sejumlah negara dalam upaya pemberantasan korupsi. Salah satunya, Finlandia.
Hal itu disampaikan BG, sapaan akrabnya, saat nemberikan sambutan mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (9/12/2024).
“Pemerintah juga dapat meniru atau kita dapat meniru best practice dari negara lain yang telah terbukti mampu di dalam melakukan pemberantasan korupsi. Sebagai contoh, Finlandia,” ucap BG.
Dia mengungkapkan, di Tanah Air, Pemerintah terus mengupayakan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui transformasi digital dan terus mendorong reformasi birokrasi.
Salah satunya, memanfaatkan e-government untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Baca juga : BG: Pemberantasan Korupsi Tanggung Jawab Semua Pihak
Penerapan e-budgeting juga diterapkan di dalam pengelolaan anggaran, khususnya pengelolaan anggaran negara, baik itu APBN maupun APBD secara digital.
“Sehingga pengawasan penggunaan anggaran akan lebih mudah dan mengurangi potensi terjadinya manipulasi,” tutur BG.
Di samping itu, e-procurement juga menjadi andalan dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik.
“Tujuannya adalah untuk mengurangi interaksi langsung yang sering memicu terjadinya kolusi dan korupsi serta memastikan proses tender bisa lebih adil dan transparan,” paparnya.
Sistem pelayanan publik berbasis online ini, dipastikan BG, akan terus dikembangkan seperti dalam hal pembuatan KTP, pembayaran pajak.
Baca juga : Misi Bawa Poin Penglaris
“Sehingga memungkinkan masyarakat dapat mengakses pelayanan tanpa harus berhadapan langsung dengan para petugas guna untuk mengurangi pungutan liar,” ungkapnya.
Selain itu, sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi, Kemenko Polkam berserta Jaksa Agung, Kapolri, dan kementerian lembaga terkait telah membentuk desk Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola pada 4 November lalu.
Desk ini bertujuan untuk mengkoordinasikan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi serta memperkuat tata kelola pemerintahan, agar lebih transparan dan akuntabel.
“Serta memastikan sinergi antara lembaga penegak hukum dan kementerian terkait bisa berjalan semakin efektif dan mencapai target,” ungkap BG.
BG menjelaskan, komitmen pemerintah di dalam memerangi korupsi tertuang di dalam Asta Cita misi ketujuh yang mengamanatkan untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Baca juga : Indonesia-Australia Perkuat Hubungan Kerja Sama
“Di dalam konteks korupsi, penekanan utama astacita adalah melakukan pencegahan yang diikuti oleh penindakan, sebagai pendukung yang kuat bagi pemberantasan korupsi,” tuturnya.
BG menyatakan, anggaran dan investasi akan lebih efektif dalam menciptakan iklim bisnis yang semakin sehat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta para investor.
Melalui peringatan Hakordia 2024 tersebut, BG pun mengajak seluruh pihak untuk terus menggaungkan pentingnya perbaikan sistem sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.