RM.id Rakyat Merdeka - Dalam 100 hari masa kerja, Pemerintahan Prabowo Subianto berhasil menggagalkan upaya penyelundupan barang ilegal senilai Rp 3,7 triliun. Ini membuktikan upaya serius Pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri, sekaligus mencegah kebocoran barang impor ilegal masuk ke pasar domestik.
Presiden Prabowo Subianto telah menyusun program-program prioritas yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Yaitu makan bergizi gratis, penurunan biaya haji, diskon tarif listrik, dan tak kalah penting adalah upaya perlindungan terhadap industri dalam negeri yang terus dikebut dan dioptimalkan. Salah satunya, dengan melakukan pencegahan penyelundupan barang ilegal.
Prestasi ini membuktikan komitmen Presiden dalam menjaga kedaulatan ekonomi, melindungi masyarakat dari dampak negatif barang ilegal, serta mendukung pertumbuhan industri dalam negeri.
Baca juga : Kader Gerindra Wajib Tuntaskan Janji Prabowo
Menko Polkam Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan menyatakan, upaya tersebut sebagai hasil kerja keras, bersama-sama dengan semua pihak terkait. Baik aparat penegak hukum maupun masyarakat yang berperan aktif melaporkan kegiatan mencurigakan.
“Pemerintah akan terus meningkatkan pengawasan dan penindakan agar tidak ada celah bagi para pelaku penyelundupan,” ujar Menko Polkam, dalam keterangan yang diterima Rakyat Merdeka, Jumat (24/01/2025).
Barang-barang ilegal yang berhasil disita mencakup berbagai jenis. Seperti rokok ilegal, barang elektronik, kosmetik, benih lobster, minuman keras dan komoditas lainnya. Penindakan dilakukan melalui operasi terpadu dalam Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan Kemenko Polkam bersama Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Badan Keamanan Laut (Bakamla), Polri, TNI, Kejaksaan Agung, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Badan Karantina Indonesia serta dukungan dari masyarakat.
Baca juga : Peserta Dan Non Peserta BPJS Bisa Skrining Kesehatan Gratis
Selain mengamankan barang bukti, operasi yang dikerjakan oleh Desk ini juga berhasil mengungkap jaringan penyelundupan skala besar yang melibatkan sindikat internasional. Sebanyak 552 orang yang terlibat telah diamankan untuk menjalani proses hukum.
Pemerintah akan terus memperkuat kerja sama dengan negara-negara tetangga dalam rangka memberantas penyelundupan lintas batas, termasuk melalui peningkatan kapasitas teknologi pemantauan di perbatasan dan pelabuhan.
Penyelundupan barang ilegal tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan pajak, tetapi juga berdampak pada kelangsungan industri dalam negeri, kesehatan masyarakat, dan ekosistem laut, terutama dalam kasus penyelundupan benih lobster.
Baca juga : Sarmuji Pastikan Tidak Maju Lagi Di Jawa Timur
Masyarakat juga diimbau untuk turut mendukung upaya pencegahan penyelundupan dengan tidak membeli barang-barang ilegal. Selain berkontribusi pada kerugian negara, konsumsi barang ilegal juga dapat membahayakan kesehatan dan keamanan pengguna.
Dengan keberhasilan ini, pemerintah optimis dapat terus memperkuat pengawasan terhadap arus barang ilegal di masa mendatang. Sinergi antar instansi, penerapan teknologi canggih, serta kesadaran masyarakat diharapkan dapat semakin mempersempit ruang gerak bagi pelaku penyelundupan, sehingga mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sesuai visi Presiden Prabowo Subianto. [NAN]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.