RM.id Rakyat Merdeka - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) yang juga Penasihat Kapolri Andi Gani Nena Wea mengapresiasi respons cepat Presiden Prabowo Subianto yang akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Andi Gani menegaskan, Satgas PHK nantinya akan melibatkan Pemerintah, buruh, dan pengusaha. Satgas PHK yang bertugas ini nantinya menimalisir dampak PHK dan memastikan hak-hak buruh dipenuhi.
"Selain itu, Satgas ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan serta solusi kepada Pemerintah," kata Andi Gani usai mengikuti Sarasehan Ekonomi, di Menara Mandiri, Jakarta Selatan, Selasa (8/4/2025)
Andi Gani menilai, Satgas PHK dibentuk untuk mengantisipasi kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebesar 32 persen pada produk Indonesia.
Baca juga : Prabowo Sentil Kaum Pesimis: Mungkin Lebih Suka Menghamba Ke Bangsa Lain
Kebijakan tersebut dinilai akan sangat berdampak pada sektor industri, baik sepatu maupun tekstil, di Indonesia.
"Dampaknya akan sangat besar dan ancaman PHK di depan mata. Dengan bea masuk begitu besar sangat menyulitkan pasar dalam negeri, ekspor kita juga sangat signifikan ke AS," jelasnya.
Andi Gani menegaskan, Sarasehan Ekonomi yang digagas Presiden Prabowo Subianto membangkitkan optimisme gerakan buruh untuk dapat menghadapi masalah perang tarif dagang yang dapat mengakibatkan potensi PHK besar besaran.
"Sarasehan Ekonomi yang melibatkan Pemerintah, buruh, dan pengusaha merupakan langkah strategis Presiden Prabowo Subianto," ucapnya.
Baca juga : Menko Airlangga: RI Tidak Siapkan Aksi Balasan Hadapi Kebijakan Tarif Trump
Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan buruh terkait dengan pembentukan Satgas PHK. Menurutnya, pembentukan satgas penting untuk mengantisipasi PHK.
Prabowo mengatakan, Satgas PHK itu nantinya akan berisi para pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah dan serikat buruh.
"Saya kira bentuk Satgas PHK segera, libatkan Pemerintah, libatkan serikat buruh, libatkan dunia akademik, libatkan rektor-rektor, libatkan BPJS dan sebagainya," kata Prabowo.
Eks Menteri Pertahanan (Menhan) itu menekankan bahwa hak buruh harus dibela. Prabowo juga meminta agar Satgas dapat memetakan potensi PHK dan peluang lapangan kerja di setiap daerah.
Baca juga : Menkop Budi Arie: Perintah Presiden Tegas, Berantas Rentenir Dan Tengkulak
"Di mana ada peluang lapangan kerja, di mana ada PHK, kita bisa link and match dan Pemerintah akan bantu," ujarnya.
Prabowo mengingatkan jika ada PHK di Jawa, buruh harus siap jika mendapat peluang di wilayah lain. Hal ini dilakukan agar ada pemerataan.
"Kalau umpamanya, ada perusahan yang PHK di Jawa, kita tawarkan yang PHK, saya bisa salurkan Anda bekerja tapi mungkin di Kalimantan, atau Halmahera, atau Waingapu, atau di Merauke," jelasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.