DEN: Reformasi Struktural Perlu Untuk Antisipasi Kebijakan Deportasi Trump

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Chatib Basri menjelaskan potensi risiko yang akan diterima Indonesia, terkait kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Antara lain, kebijakan deportasi terhadap kelompok undocumented atau pekerja yang tidak punya paperwork. Mengingat banyak pekerjaan di AS, terutama kategori unskilled dipegang oleh pekerja upah rendah, yang kebanyakan adalah undocumented workers.

Kalau pekerja itu dipulangkan, posisinya harus digantikan oleh orang yang memiliki tingkat upah lebih tinggi. Akibatnya, inflasi di Amerika akan naik dan sulit diturunkan.

Baca juga : Wamendagri Dukung Pejabat Gunakan Transportasi Umum

"Sehingga, risiko pertama yang mungkin akan dihadapi Indonesia adalah tingginya interest rate di Amerika. Risiko kedua adalah menguatnya dolar Amerika," kata Chatib dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Terkait hal tersebut, DEN merekomendasikan ruang kebijakan fiskal dan moneter yang relatif terbatas. 

Baca juga : Menag Luncurkan Pusat Informasi Strategi Kebijakan dan Corporate University

Yang penting dilakukan dan mendapat dukungan dari Presiden adalah melakukan structural reform, terkait penyederhanaan izin, perbaikan iklim investasi, dan implementasi pemerintahan digital (govtech) yang semakin cepat.

"Karena kalau digitalisasi itu dilakukan, bureaucratic hazardous-nya itu akan lebih mudah diatasi. Langkah-langkah ini tadi kami bahas, dan Bapak Presiden sepenuhnya mendukung perbaikan iklim investasi," tutur Chatib. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.