Menko Airlangga: RI Tidak Siapkan Aksi Balasan Hadapi Kebijakan Tarif Trump

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah terus melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta menjalin komunikasi dengan Perwakilan Dagang Amerika Serikat/AS (USTR), Kamar Dagang AS, dan negara mitra lainnya dalam rangka merumuskan langkah strategis yang tepat, untuk merespons kebijakan tarif resiprokal AS.

Koordinasi dilakukan untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil, telah mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh dan selaras dengan kepentingan nasional.

Pemerintah memastikan, Indonesia tidak akan mengambil langkah retaliasi atau menyiapkan pembalasan atas kebijakan tarif tersebut. Indonesia memilih menempuh jalur diplomasi dan negosiasi, untuk mencari solusi yang saling menguntungkan bagi kedua negara.

Pendekatan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang hubungan perdagangan bilateral, serta menjaga iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional.

“Kita dikenakan waktu yang sangat singkat, yaitu 9 April. Kita diminta untuk merespons. Untuk itu, Indonesia menyiapkan rencana aksi dengan memperhatikan beberapa hal, termasuk impor dan investasi dari Amerika Serikat,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Terbatas Lanjutan terkait Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika Serikat yang digelar secara virtual, Minggu (6/4/2025).

Baca juga : Prabowo Rembuk Dengan Pemimpin Negara ASEAN Hadapi Kebijakan Tarif Impor AS

Di sisi lain, pemerintah juga mencermati potensi dampak kebijakan tarif terhadap sejumlah sektor industri padat karya berorientasi ekspor, seperti industri apparel dan alas kaki.

Sektor- sektor tersebut dinilai rentan terhadap fluktuasi pasar global, sehingga pemerintah berkomitmen untuk terus memberikan dukungan, melalui berbagai insentif yang tepat sasaran untuk menjaga daya saing dan keberlangsungan usaha.

Tarif resiprokal AS mulai berlaku pada tanggal 9 April 2025. Sejumlah produk dikecualikan dari tarif resiprokal, misalnya saja barang yang dilindungi 50 USC 1702(b) seperti barang medis dan kemanusiaan. Serta produk yang telah dikenakan tarif berdasarkan Section 232 yaitu baja, aluminium, mobil dan suku cadang mobil. Juga produk strategis semisal tembaga, semikonduktor, produk kayu, farmasi, bullion (logam mulia), serta energi dan mineral tertentu yang tidak tersedia di Negeri Paman Sam.

Pemerintah juga akan terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk asosiasi pelaku usaha untuk memastikan bahwa suara industri dalam negeri turut menjadi bagian dari proses perumusan strategi kebijakan.

Di samping itu, pemerintah juga terus melakukan kajian dan perhitungan secara mendalam, terhadap implikasi fiskal dari berbagai langkah kebijakan yang tengah dipertimbangkan.

Baca juga : Pantau Arus Balik Di Jatim, Menko Polkam Sempatkan Ziarah Ke Makam Bung Karno

Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil sejalan dengan prinsip kehati-hatian fiskal. Serta menjaga stabilitas APBN dalam jangka menengah dan panjang.

“Karena ini masih dinamis dan masih perlu working group untuk terus bekerja, Bapak Presiden minta kita bersurat sebelum tanggal 9 April 2025," papar Menko Airlangga.

"Teknisnya, tim terus bekerja dalam payung deregulasi, merespons dan menindaklanjuti Sidang Kabinet di bulan Maret,” imbuhnya.

Pemerintah juga akan mengundang para asosiasi pelaku usaha dalam forum sosialisasi dan penjaringan masukan, terkait kebijakan tarif yang diberlakukan AS.

Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung pada Senin (7/4/2025), merupakan bagian dari upaya merumuskan langkah strategis yang responsif dan inklusif.

Baca juga : Perluasan Akses Layanan Transjakarta Tuai Simpati

"Besok, seluruh industri akan diundang untuk mendapatkan masukan terkait ekspor mereka, serta hal-hal yang perlu kita jaga terutama sektor padat karya,” tutur Menko Airlangga.

Tak hanya merespons kebijakan tarif baru AS, pemerintah juga menyiapkan langkah strategis menyambut pembukaan pasar Eropa, yang tidak kalah penting. Sebab, Eropa merupakan pasar terbesar kedua setelah China dan AS.

“Ini juga bisa kita dorong, sehingga kita punya alternatif market yang lebih besar, ” pungkas Menko Airlangga.

Rakortas ini antara lain dihadiri Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, serta sejumlah wakil menteri dan perwakilan kementerian/lembaga.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.