RM.id Rakyat Merdeka - Analis komunikasi politik Hendri Satrio alias Hensa meyakini, pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri pada Senin (7/4/2025) melahirkan sebuah "deal" politik.
Keyakinan Hensa ini didasari pada pengumuman resmi pertemuan tersebut oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad sehari setelah pertemuan. Baginya, pengumuman itu bukanlah hal yang kebetulan.
“Kalau tidak ada deal, ya tidak akan diumumkan. Kalau ada deal, barulah dibuka pertemuan itu terjadi. Ini soal menjaga marwah dan dinamika politik,” ujar Hensa.
Baca juga : Rumah Subsidi Untuk Buruh Diserahkan 1 Mei
Menurutnya, kesepakatan politik tidak selalu berarti menambah kekuasaan atau keuntungan baru bagi pihak yang terlibat. Dalam konteks pertemuan Prabowo-Megawati, kesepakatan tersebut bisa menjadi tentang mempertahankan posisi atau "kenikmatan" yang sudah ada.
Dijelaskannya, kenikmatan itu antara lain berupa posisi Puan Maharani yang tetap menjadi Ketua DPR RI meskipun 80 persen kursi parlemen dikuasai Koalisi Merah Putih yang mendukung Prabowo. Selain itu, Hensat juga menyinggung kelangsungan jabatan Pramono Anung sebagai Gubernur DKI Jakarta yang tidak diganggu proses politiknya.
"Misalnya, Puan tetap Ketua DPR, padahal kalau mau, dengan kekuatan koalisi, Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) bisa diubah. Atau mas Pram yang tetap jadi gubernur tanpa ada gangguan. Itu bagian dari menjaga kenikmatan yang sudah ada," katanya.
Baca juga : Bupati Tasikmalaya Polisikan Wakil Bupati
Terkait pernyataan PDIP yang tetap memilih berada di luar pemerintahan sebagai oposisi, Hensa menilai, hal itu tidak bertentangan dengan adanya kesepakatan. Menurutnya, PDIP memiliki DNA sebagai partai oposisi yang justru lebih hidup di luar pemerintahan.
"PDI Perjuangan itu kalau di luar pemerintahan, malah lebih enak. Itu karakter mereka. Meski oposisi, bukan berarti tidak ada deal," katanya.
Dikatakan, deal tersebut bukan soal Hasto Kristiyanto yang kini ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hensat menilai, Prabowo bukan tipikal pemimpin yang tidak suka mencampuri urusan hukum dalam berpolitik.
Baca juga : Voucher Belanja, Tiket Mudik Hingga Oleh-oleh
Dia merujuk pada kasus mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, yang tidak mendapat intervensi dari Prabowo saat tersandung kasus hukum.
"Prabowo bukan tipe yang akan masuk ke ranah intervensi hukum untuk deal. Jadi, kalau pun ada pembicaraan dengan Ibu Mega, bukan soal itu (Hasto)," tegasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.