RM.id Rakyat Merdeka - Banjir rob di Demak, khususnya di wilayah Kecamatan Sayung yang sudah bertahun-tahun melanda beberapa desa, sudah meresahkan masyarakat setempat.
Hal ini pun menjadi perhatian serius banyak pihak. Termasuk, PCNU Kabupaten Demak, masyarakat Demak di perantauan.
Tak terkecuali Pemerintah Pusat, melalui Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, yang bahkan hadir langsung pada istighatsah yang diadakan PCNU Demak, mewakili Presiden Prabowo Subianto, Minggu (15/6/2025).
Dody hadir, selain untuk bersilaturahmi, juga demi menunjukkan, Pemerintah tidak tinggal diam menghadapi persoalan yang membayangi kawasan pesisir Pantura di Demak.
Secarab terpisah, tokoh masyarakat Demak di Jakarta, H. Hasan Fatoni berharap, Presiden Prabowo dan Menteri Dodi dapat membantu menuntaskan banjir rob di Demak ini.
Melalui keterangan Humas Paguyuban Demak Bintoro Nusantara (PDBN), Senin (16/6/2025), Hasan yang juga Wakil Ketua Umum PDBN ini menuturkan, PDBN adalah bagian dari forum silaturahmi atau forum kerja sama, yang diharapkan juga berperan membantu Pemerintah Kabupaten Demak.
"Bekerja, saling kolaborasi, menghasilkan rumusan dan kerja konkret,”tegas Ketua Komtap Penerapan Teknologi Tepat Guna untuk UMKM KADIN Indonesia Pusat ini.
Baca juga : PLN EPI dan KSBSI Dorong Budaya Kerja Berkeadilan dan Praktik ESG di Dunia Usaha
Hasan juga meyakinkan komitmen PDBN untuk berkontribusi memajukan Kota Demak agar kian maju.
"Kami akan wakafkan diri dengan segala waktu, tenaga, energi dan semua yang ada, untuk Demak yang maju," ujarnya.
Hasan juga mengajak semua warga Demak, agar terus berupaya menyisihkan waktu untuk berkhidmat dan berkontribusi bagi Kabupaten Demak.
"Baik secara pribadi atau kolektif, dengan kapasitas kekuatan energi masing-masing, atas dasar kecintaan kampung kelahiran dan bersatu saling mendukung, menghibahkan waktu bagi Demak dan sesama warga Demak," ajaknya.
Sementara Ketua Dewan Pembina PDBN, Mayjen TNI (Purn) Hartomo mengingatkan, banjir rob terjadi karena naiknya air laut ke daerah daratan. Hal ini terjadi karena wilayah daratan di wilayah pantai yang lebih rendah.
Menurutnya, ada beberapa cara menyelesaikan banjir rob. Di antaranya, dengan mengosongkan daerah sekitar dan memindahkan penduduknya ke daerah yang lebih tinggi.
Atau, dengan membuat bendungan laut seperti di Belanda.
Baca juga : Pertemuan Pertama, Trump Terkesan dengan Presiden Suriah Sang Eks Al Qaeda
Selain itu, lanjut Hartomo, perlu diperhatikan juga kualitas daerah yang terkena rob. Apakah kawasan itu memang sangat vital? Misalnya daerah itu merupakan daerah pusat Pemerintahan, atau pusat industri strategis, sehingga harus dipertahankan?
Bila ya, jelas mantan KABAIS TNI ini, solusi terbaiknya adalah dibangun bendungan laut.
Tapi kalau kawasan itu merupakan daerah pemukiman biasa, yang paling rendah biayanya adalah cukup. memindahkan penghuninya.
Hal senada diungkapkan tokoh masyarakat Demak di Jakarta lainnya, Prof Dr Hanif Nurcholis, bahwa, rob atau air pasang memang merupakan fenomena alam akibat gravitasi bumi dan bulan terhadap permukaan laut.
Namun, ketika fenomena ini berdampak pada hilangnya sejumlah desa, terendamnya ribuan hektare tambak dan sawah, rusaknya fasilitas sosial dan fasilitas umum, tenggelamnya ribuan rumah setiap hari, serta lumpuhnya akses jalan nasional Semarang–Demak secara rutin, maka ini bukan lagi sekadar gejala alam biasa.
"Ini bencana nasional yang nyata dan terus berlangsung. Negara tidak boleh tinggal diam," tandas Guru Besar Universitas Terbuka ini.
Menurutnya, sesuai amanat Konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah, baik Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten, wajib hukumnya untuk mengambil tindakan konkret demi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Baca juga : Parade Inspirasi Diri Ramaikan Car Free Day Jakarta
Untuk itu, jelas Hanif, Pemerintah harus menetapkan Sayung sebagai kawasan terdampak bencana rob permanen yang perlu penanganan lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan.
Kedua, Pemerintah harus menyusun dan melaksanakan rencana induk (masterplan) penanganan rob berbasis mitigasi jangka panjang dan adaptasi perubahan iklim.
Ketiga, Pemerintah harus melindungi hak-hak warga negara yang kehilangan rumah, lahan mata pencaharian dan akses layanan dasar akibat bencana rob yang terus terjadi.
Keempat, negara mesti mengalokasikan anggaran khusus untuk normalisasi wilayah, relokasi yang manusiawi dan pemulihan infrastruktur yang terdampak.
Karena masalah rob bukan hanya urusan teknis hidrologi atau cuaca, tetapi sudah menyangkut keadilan ekologis dan keselamatan hidup rakyat.
Dia. mengingatkan, negara tidak boleh abai. Karenanya, Hasan menyerukan kepada Presiden, Gubernur Jawa Tengah dan Bupati Demak untuk menunjukkan keberpihakan dan tanggung jawab konstitusional kepada rakyat Sayung dan wilayah sekitarnya.
"Lindungi rakyat. Segera bertindak. Jangan tunggu semuanya tenggelam," pungkas Ketua Dewan Pakar & Litbang PDBN ini. (*)
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.