Jika hari ini masyarakat ditanya, siapa kepala daerah atau figur politik yang paling populer, paling melekat dalam kesadaran publik, dan paling sering hadir dalam linimasa media sosial mereka, maka jawabannya hampir pasti: Kang Dedi Mulyadi (KDM). Gubernur Jawa Barat ini, dengan segala pernak-pernik kesehariannya, telah berhasil membangun panggung komunikasi politik yang amat personal, masif, dan emosional melalui berbagai kanal digital.
Hingga saat ini, akun Instagram KDM memiliki 3,2 juta pengikut, dan TikTok-nya 5,9 juta pengikut. Setiap konten yang diunggahnya bisa menyedot ratusan ribu hingga jutaan penonton hanya dalam hitungan jam. Bahkan, dalam beberapa unggahan, engagement publik lebih tinggi dibandingkan akun resmi Presiden sekalipun. Dalam lanskap komunikasi publik digital hari ini, KDM jelas telah menjadi figur sentral, bukan hanya di Jawa Barat, tetapi juga nasional.
Dominasi di media sosial ini tentu bukan sulap-sulapan. KDM bukan wajah baru dalam politik. Dia pernah menjabat sebagai Bupati Purwakarta, lalu menjadi Anggota DPR, dan kini menjadi Gubernur Jawa Barat. Ada kesinambungan karier dan kontinuitas personal branding yang konsisten dibangun sejak lama. Yang membedakan, KDM mengerti perubahan zaman, terutama bagaimana kampanye dan komunikasi politik kini lebih bersifat visual, emosional, dan terkoneksi langsung ke masyarakat.
Dalam konteks ini, kita bisa menyimpulkan bahwa kampanye politik kini telah bergeser yaitu bukan lagi hanya soal baliho dan janji, tetapi soal kemampuan mencuri perhatian publik secara berkelanjutan. Dan itu dilakukan KDM bukan dengan sensasi, tapi dengan narasi kedekatan, namun tampil sebagai figur yang membumi. KDM menurut saya adalah gubernur yang tak segan menyapa rakyat kecil di pasar, di jalanan, turun langsung ke lapangan, dan menjadikan kesahajaan sebagai gaya kepemimpinan.
Namun begitu, saya tidak ingin terjebak dalam glorifikasi. Saya percaya, ruang dialog sesaat dan bersifat individual tidak cukup untuk membangun tata kelola pemerintahan yang inklusif dan melayani. Masyarakat tidak selalu bisa bertemu Gubernur KDM. Tidak semua warga punya kesempatan menyampaikan keluhannya secara langsung kepada beliau.
Maka, di sinilah urgensinya membangun sistem yang usang yaitu memperkuat kelembagaan, SDM birokrasi daerah, dan jajaran pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai bagian dari “super team”, bukan sekadar mendewakan “superman” atau “one man show.” Hal tersebut senada dalam penelitian Teguh Wijaya Mulya dan Kanti Pertiwi yang berjudul “It all comes a back to self control? Unpacking the Discourse of Anti-corruption Education in Indonesia". Secara singkat, pesan dari penelitian itu adalah perbaikan tidak dapat dilakukan hanya mengandalkan heroisme individu, tapi perlu heroisme secara kelembagaan (Public Integrity Journal, 2024).
Baca juga : Perang Iran-Israel Mereda, Gaza Kembali Membara
Bicara Data
Kalau kita melihat data yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bahwa dari daftar jumlah kasus korupsi di berbagai provinsi, Jawa Barat menjadi salah satu provinsi tertinggi yaitu sebanyak 154 kasus berdasarkan data sejak tahun 2004-2024 (Inews, 2024). Bahkan, setiap tahunnya dari yang dirilis KPK, Jawa Barat masih menjadi provinsi dengan jumlah kasus korupsi tertinggi. Belum lagi, yang baru-baru ini kasus dugaan korupsi bank milik Jawa Barat seputar pengadaan iklan.
Di sisi lain, Jawa Barat juga menjadi provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak kedua di Indonesia, setelah Jawa Timur. Berdasarkan data Susenas September 2024, tercatat ada 3,67 juta warga Jabar yang hidup di bawah garis kemiskinan. Belum lagi, soal indeks kriminalitas, indeks pembangunan manusia, dan lain sebagainya yang mempengaruhi pembangunan (BPS, 2024).
Artinya, dari dua indikator saja tingginya angka korupsi dan kemiskinan, bahwa terdapat sistem yang “tidak baik-baik saja.” Tentu, ini bukan hanya persoalan di Jawa Barat, namun di seluruh provinsi hingga kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Kalau saya bisa jelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana, bahwa kertas-kertas rencana pembangunan seperti RPJPD, RPJMD, Renstra masih dipoles sebagai “prestasi seremonial” saja, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang masih lemah dan lesu sehingga tidak bisa memitigasi adanya indikasi korupsi/penyelewengan.
Contoh lainnya adalah besarnya konflik kepentingan terhadap Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang berujung pada tidak berkualitas pembangunan, pembangunan infrastruktur tanpa pondasi “strategis dan eviden”, lemahnya sistem merit dalam SDM birokrasi daerah, serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan persoalan sistemik.
Penjelasan saya di atas bukan berarti “mendesakralisasi dan mendemotivasi” antusiasme publik kepada Gubernur KDM. Namun saya ingin memberikan usulan yaitu memantapkan lewat vaksin teknokratisme.
Baca juga : Akhiri Dualisme, Moeldoko Serahkan Kepemimpinan HKTI Ke Wamentan Sudaryono
Komplementaritas
Bagaimanapun, KDM telah memenangkan hati publik. Tapi ke depan, ia harus juga memenangkan kepercayaan teknokratik yaitu memperlihatkan bahwa kebijakan-kebijakannya bukan hanya respons emosional, melainkan hasil dari perhitungan matang, evidence based policy, dan sinergi dengan para ahli/pakar. Ini bukan dikotomi antara popularitas dan teknokrasi, melainkan komplementaritas.
Dari berbagai kebijakan yang telah dijalankan, memang menuai kontroversi, apalagi di media sosial tempat publik beradu argumen. Tidak sepenuhnya publik setuju, tidak sepenuhnya pakar/akademisi/teknokrat setuju. Namun, saya perlu tegaskan juga bahwa tidak ada kepemimpinan yang sempurna 100 persen apalagi baru di awal kepemimpinan, namun di sinilah kita perlu memantapkan agar kebijakan tersebut semakin sempurna, baik di mata publik maupun di mata pakar/akademisi/teknokrat.
Vaksin Teknokratisme
Teknokratisme yang saya maksud, bukan berarti menggantikan humanisme, tetapi mendukungnya dengan sistem. Sekali lagi, saya berbicara tentang sistem. Sebuah pemerintahan yang inklusif dan melayani harus dibangun di atas fondasi kelembagaan yang kuat, proses birokrasi yang efisien dan efektif, dan struktur pelayanan yang mampu berdiri sendiri tanpa selalu bergantung pada sosok pemimpinnya.
KDM tidak bisa menjadi “satu-satunya” jalan keluar atas segala keluhan warga. KDM bukan "Superman" dalam narasi kepemimpinan yang heroik, melainkan harus membentuk "Super Team" dalam semangat kolaboratif yang sistemik.
Baca juga : SOKSI Berkurban, Misbakhun Ungkap Penguatan Terhadap Kepemimpinan Bahlil
Artinya, jika KDM sudah mampu dan berhasil menjalankan "politik kehadiran", maka saatnya menuju "politik institusi". Kedekatan bukan hanya melalui wajah Gubernur, tetapi melalui senyum dan pelayanan dari petugas layanan di berbagai instansi, kejelasan prosedur, kemudahan akses, dan responsivitas aparat di semua tingkatan. Ketika semua elemen itu bekerja harmonis, saat itulah teknokratisme benar-benar menjadi fondasi yang melengkapi kharisma KDM.
Di sinilah teknokratisme menjadi krusial untuk melengkapi kepemimpinan Gubernur KDM. Jika KDM berhasil menanamkan etos teknokratis dalam jajarannya mulai dari Gedung Pemprov Jabar, bupati/walikota, camat hingga jajaran terbawah di Jawa Barat, maka akan terdapat potensi besar menjadi pionir dalam tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, efisien, dan berdampak. Termasuk menjaga komunikasi yang baik dengan DPRD, hingga komunikasi terhadap instansi pembina yaitu pemerintah pusat.
Vaksin teknokratisme inilah yang akan memperkecil kemiskinan dan ketimpangan, menutup ruang korupsi, dan menjadikan pembangunan sebagai proses etis, bukan sekadar formalitas proyek. Jika ini bisa terwujud, maka Gubernur KDM bukan hanya menjadi fenomena di media sosial, tapi juga model baru kepemimpinan daerah yang relevan dengan tantangan zaman yaitu menggabungkan kekuatan narasi dan kekuatan sistem. Dan bisa jadi, dari Jawa Barat, kita sedang menyaksikan format baru tentang bagaimana pemimpin masa depan Indonesia seharusnya hadir: populer, humanis, dan juga teknokratik.
Powered by Froala Editor
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.