RM.id Rakyat Merdeka - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) meninjau dua Sekolah Rakyat (SR) di Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu (20/8). Peninjauan ini dilakukan di SR Sentra Wirajaya, Kota Makassar, dan SR Pangurangi, Kabupaten Takalar.
Kegiatan tersebut dipimpin oleh Staf Khusus Menko Polkam Bidang Komunikasi dan Humas serta Staf Khusus Menko Polkam Bidang Aktivisme, Sosial Budaya, Pergerakan, dan Ulama. Hadir pula pejabat dari Asisten Deputi Bidkoor Penanganan Kejahatan Transnasional dan Luar Biasa, termasuk sejumlah kabid dan analis Kemenko Polkam.
Kunjungan ini merupakan bagian dari pengawalan program prioritas Presiden Prabowo Subianto di sektor pendidikan dan sosial. Pemerintah menekankan pentingnya keberlanjutan sekolah berbasis inklusif untuk masyarakat kurang mampu, termasuk di wilayah tertinggal.
Baca juga : Mekeng Sebut MBG & Sekolah Rakyat Mampu Dongkrak Ekonomi
Dari hasil peninjauan, SR Sentra Wirajaya masih menghadapi berbagai kendala. Mulai dari kekurangan guru, wali asrama, hingga fasilitas penunjang seperti laboratorium dan seragam siswa. Sekolah ini melayani siswa tingkat SMP dari keluarga miskin dengan sistem asrama penuh.
Sementara di Takalar, SR Pangurangi yang setara SMA menghadapi masalah serupa. Sekolah ini masih kekurangan tenaga administrasi dan sarana operasional. Kondisi ini dinilai perlu segera ditangani agar proses belajar-mengajar berjalan lebih baik.
Meski demikian, para siswa tetap terlihat antusias. Mereka mengaku senang bisa bersekolah di tempat ini karena tidak hanya mendapat pelajaran akademik, tetapi juga pendidikan karakter. Suasana belajar tetap berjalan penuh semangat di tengah keterbatasan.
Baca juga : Cak Imin Pastikan Siswa Dapat Pelayanan Prima
Dalam kesempatan itu, Staf Khusus Menko Polkam Bidang Aktivisme, Sosbud, Pergerakan, dan Ulama, Neno Hamriono menekankan pentingnya tepat sasaran program ini.
“Sekolah Rakyat ini harus tepat sasaran agar tujuan pemerintah berhasil, fokus untuk membantu rakyat kurang mampu,” ujarnya.
Neno juga menegaskan pembentukan karakter menjadi pondasi penting. Menurutnya, Sekolah Rakyat dibangun bukan sekadar menampung siswa kurang mampu, tetapi juga menyiapkan generasi yang berdaya saing.
Baca juga : Menteri PU Ingin Sekolah Rakyat Tahap Pertama Selesai Akhir Agustus
Selain itu, Kemenko Polkam mendorong agar Kementerian Sosial bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain meningkatkan kapasitas guru, mempercepat pembangunan sekolah permanen, serta memperkuat pembinaan terhadap siswa dan keluarganya.
Fokus lainnya adalah menyiapkan keterampilan berbasis minat dan bakat. Dengan begitu, lulusan Sekolah Rakyat tidak hanya siap melanjutkan pendidikan, tetapi juga siap bekerja atau bahkan menciptakan lapangan kerja sendiri. “Sekolah Rakyat ini harus dibuat tidak hanya jenjang SMA, tetapi juga SMK, jadi siswa sudah siap kerja,” tutur Neno.
Pemerintah melalui Kementerian Sosial diharapkan segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut guna memastikan keberlanjutan program pendidikan berbasis inklusif di wilayah tertinggal, khususnya yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.