RM.id Rakyat Merdeka - Gelombang demonstrasi yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada akhir Agustus 2025, sejatinya berangkat dari tuntutan atas kesejahteraan dan penegakan hukum. Namun, ada kelompok yang menelintir isu ini dengan narasi bahwa “demokrasi gagal” dan solusinya adalah “khilafah”.
Dosen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI), Cecep Hidayat, menegaskan bahwa pola propaganda tersebut merupakan cara klasik kelompok radikal dalam memanfaatkan keresahan sosial. Menurutnya, klaim bahwa demokrasi gagal dan perlu diganti dengan khilafah tidak mencerminkan analisis yang objektif, melainkan upaya memanfaatkan momentum demi memperluas pengaruh ideologi mereka.
“Kalau kita bicara dalam perspektif ilmu politik, kualitas demokrasi justru diuji pada saat menghadapi krisis. Bagaimana negara menyalurkan aspirasi publik dan memperbaiki kelemahannya, itu jauh lebih penting ketimbang mengganti sistem yang sudah ada. Kalau diganti, belum tentu masalah selesai, malah bisa muncul problem baru yang lebih kompleks,” jelas Cecep, Rabu (10/9/2025).
Ia menilai, kerusuhan yang menyertai aksi protes—bahkan sampai menimbulkan korban jiwa—menjadi celah bagi pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk jaringan radikal. Dengan membungkus narasi “demokrasi gagal”, kelompok ini berusaha menciptakan simpati semu agar ideologi khilafah dianggap solusi atas masalah bangsa. Padahal, kata Cecep, narasi semacam itu sama sekali tidak menyentuh akar persoalan sebenarnya.
Baca juga : Aliansi BEM Se-Bogor Deklarasi Tolak Provokasi Dan Penjarahan
Pengamat isu politik, pertahanan, dan keamanan ini menyoroti ancaman yang timbul bila masyarakat terbawa arus propaganda tersebut. Demonstrasi yang berujung anarkisme berpotensi meluas menjadi konflik horizontal. Hal itu karena banyaknya ajakan penjarahan, provokasi kekerasan, hingga penghakiman sepihak terhadap kelompok masyarakat yang dianggap “bersalah” dalam kerangka berpikir radikal.
Dia menerangkan, kalau berbicara soal anarkisme dan destabilisasi, ada dua hal penting yang harus diperkuat. Pertama, pemberantasan korupsi yang konsisten, karena ini salah satu akar utama kekecewaan publik. Kedua, integritas pejabat publik dalam menggunakan wewenangnya.
"Dua hal ini bila bisa dijalankan dengan sungguh-sungguh, sudah merupakan jawaban nyata atas keresahan masyarakat,” tegasnya.
Sebagai langkah memperkuat sistem demokrasi, Cecep mendorong Pemerintah memperbaiki mekanisme penyaluran aspirasi rakyat. Ruang partisipasi publik harus dibuka selebar-lebarnya, sehingga masyarakat merasa suaranya benar-benar dihargai tanpa harus turun ke jalan dengan risiko korban jiwa. Demokrasi hanya akan bertahan jika masyarakat percaya bahwa aspirasi mereka memiliki saluran yang jelas.
Baca juga : Puan: Jaga Persatuan & Kesatuan, Jangan Kita Terpecah Belah
Selain itu, ia juga menggarisbawahi pentingnya investasi jangka panjang melalui peningkatan kualitas pendidikan. Pendidikan politik, kewarganegaraan, dan keagamaan yang inklusif akan membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Pemahaman itu pula yang akan memperkuat daya tahan masyarakat terhadap narasi radikal yang menawarkan solusi instan namun berbahaya.
“Kita sudah memilih jalan demokrasi sejak 1999, dan itu adalah komitmen yang harus dijaga. Jangan sampai norma demokrasi justru ditinggalkan, apalagi sampai mereduksi partisipasi masyarakat,” ujar alumni Program Doktoral Universitas Pertahanan (Unhan) tersebut.
Ia menambahkan, ketidakpuasan publik sering kali muncul bukan karena sistem demokrasi, melainkan karena perilaku abai terhadap norma-norma demokrasi.
Mengakhiri pandangannya, Cecep kembali menekankan agar masyarakat tidak kehilangan fokus dari substansi tuntutan demonstrasi, yakni pemerataan kesejahteraan dan penegakan hukum yang adil. Menurutnya, menyimpulkan bahwa solusi atas persoalan bangsa adalah mengganti sistem negara merupakan penyederhanaan yang menyesatkan.
Baca juga : Heikal Safar Ingatkan DPR Jaga Marwah Lembaga dan Empati pada Rakyat
“Tugas kita sebagai masyarakat sipil adalah terus menjaga marwah demokrasi dengan mengawasi kebijakan Pemerintah dan aktif berpartisipasi. Demokrasi itu harus tetap jadi ‘the only one game in town’ di negeri ini,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.